Sampai saat ini, salah satu persoalan bangsa ini yang belum tertuntaskan dengan baik adalah menyediakan atau mencetak sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai daya saing ataupun yang siap kerja di industri. Persoalan ini akan semakin rumit ketika nantinya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) diberlakukan pada 2015 nanti. Ketika belum ada ACFTA, daya saing SDM ataupun SDM yang siap kerja masih diragukan, bagaimana nantinya jika negara-negara di Asia Tenggara semakin gampang mencari lapangan pekerjaan di Indonesia? Tentu ini akan menjadi persoalan yang tambah rumit.

Kalau kita melihat masyarakat di negara-negara maju, mereka memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding negara berkembang, apalagi negara miskin. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan untuk memajukan bangsa sesungguhnya telah muncul sejak lama. Founding fathers merumuskan pasal khusus pendidikan dalam UUD 1945. Bahkan, dalam amandemen keempat konstitusi yang dilakukan 2002, pasal tersebut dipertegas dengan rumusan “anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD”. Pemerintah pusat melalui APBN telah memenuhi amanat tersebut sejak 2009, meski bila ditelusuri lebih dalam tak semua anggaran itu dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai leading sector.

Sebagian kecil pemerintah daerah pun telah mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dalam APBD. Persoalannya, setelah hampir lima tahun anggaran pendidikan melonjak, belum ada kemajuan signifikan, terutama dilihat dari komposisi pendidikan pekerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan saat ini 47,9 persen pekerja maksimal berpendidikan sekolah dasar (SD). Kemudian, berpendidikan SMP 17,8 persen, SMA 24,52 persen, dan perguruan tinggi 9,78 persen. Kondisi itu tentu tak boleh dibiarkan berlarut apabila kita sungguh-sungguh ingin memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat.

Untuk itu, Kemdikbud memiliki program jangka menengah-panjang hingga 2020 untuk menaikkan tingkat pendidikan angkatan kerja menjadi minimal sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat. Pada 2011/2012, angka partisipasi murni (APM) SMA dan sekolah sederajat baru 57,74 persen dan diproyeksikan menjadi 97 persen pada 2020. Berdasarkan identifikasi masalah, sebagian besar siswa yang tidak meneruskan pendidikan hingga jenjang SMA disebabkan ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Mereka termasuk dalam 20 persen anak dari keluarga miskin dan 20 persen keluarga hampir miskin.

Untuk mengatasinya, pemerintah menyediakan beasiswa dan bantuan siswa miskin. Sesungguhnya perhatian pemerintah terhadap kelangsungan pendidikan anak keluarga miskin sudah ada sejak lama. Hanya saja perhatian itu diberikan kepada anak-anak yang sudah duduk di bangku sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Pemerintah, khususnya Kemdikbud dan jajarannya, termasuk sekolah, tidak proaktif mencari anak-anak usia sekolah yang jumlahnya mencapai jutaan anak. Mereka biasanya bekerja serabutan atau membantu orangtua bekerja mencari nafkah agar bisa bertahan hidup.

Tidak Kalah Saing

Sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa kualitas SDM bangsa ini tak kalah dengan negara-negara lain. Tampaknya masih ada rasa tak percaya diri dari SDM-SDM di Indonesia yang berani tampil untuk ikut bersaing. Meski dari sisi kualitas SDM bangsa ini cukup mumpuni, dalam persaingan atau kesiapan kerja, mereka selalu sulit. Ini yang menjadi persoalan bangsa ini. Salah satu isu mengemuka akhir-akhir ini adalah bagaimana para stakeholder pendidikan di Indonesia memberikan pendidikan soft skill bagi SDM-SDM kita. Pendidikan soft skill lebih dibutuhkan dunia industri untuk dibandingkan SDM yang memiliki hard skill, meski masih banyak industri pula yang menempatkan hard skillsebagai saringan awal. Contoh konkret adalah hampir semua info lowongan kerja mencantumkan syarat IPK tertentu.

Perguruan tinggi pun berlomba untuk menciptakan SDM-SDM yang memiliki hard skill yang mumpuni, yaitu salah satunya dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang tinggi. Deviasi antara dunia pendidikan dan industri tersebut yang menyebabkan daya saing SDM di Indonesia tak lebih bagus dengan negara-negara lain. Deviasi tersebut yang harus dihilangkan dengan adanya dialog antara dunia industri dan pendidikan. Beberapa perguruan tinggi memang sudah melakukan tersebut, namun masih banyak perguruan tinggi masih terpaku dengan mengejar SDM-SDM yang memiliki hard skill tinggi.

Padahal, SDM yang berintegritas dan mempunyai etos kerja tinggi (soft skill), menurut Aries lebih dibutuhkan di dunia industri. Dialog antara industri dan lembaga pendidikan di perguruan tinggi hanyalah salah satu cara. Hal lain yang perlu dilakukan integrasi kurikulum dari taman kanak-kanak (TK) hingga tingkah sekolah menengah atas (SMA) yang lebih mengedepankan soft skill. Pembelajaran soft skill adalah pembelajaran karakter yang membutuhkan proses yang cukup panjang. Pendidikan di perguruan tinggi yang hanya memakan waktu sekitar 4–5 tahun dirasakan kurang untuk membentuk SDM yang memiliki soft skill yang mumpuni. Ini menjadi domain dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembenahan kurikulum yang lebih mengedepankan soft skill dibandingkan hard skill memang menjadi pekerjaan berat pemerintah jika melihat sistem pendidikan dasar saat ini.

Saat ini dengan alasan untuk mengembangkan mutu pendidikan, banyak sekolah yang memberikan standar yang tinggi bagi siswa-siswanya. Parahnya standar tinggi itu hanya fokus pada hard skill, bukan soft skill. Contoh sederhana adalah masa taman kanak-kanak sudah dijejali dengan pelajaran membaca dan berhitung sebagai syarat untuk masuk sekolah dasar. Tentu ini bukan cara yang tepat, karena masa kanak-kanak akan lebih gampang dan tidak terlalu membebankan ke siswa adalah dengan cara bermain (soft skill). Kemampuan soft skill seperti bagaimana menanamkan jiwa disiplin, jujur, dan bertanggung jawab harus lebih tepat ditanamkan daripada memberikan pelajaran membaca ataupun menghitung. Pendidikan bangsa ini memang harus dibenahi. SDM-SDM bangsa ini mempunyai potensi yang luar biasa jika diiringi dengan bekal pendidikan yang benar dan tepat.

Jika ini dilakukan, stigma bahwa orang asing atau lulusan perguruan tinggi luar negeri lebih bagus akan hilang. Setidaknya, anak-anak bangsa ini mempunyai kepercayaan diri tinggi sehingga mampu bersaing dengan dunia luar. Pemerintahan yang berkuasa dua periode ini, pun mestinya tidak gagap ketika menghadapi guncangan masalah karena sudah memiliki pengalaman sembilan tahun memimpin negara. Namun, fakta menyatakan lain. Semakin lama justru semakin tidak jelas arah penyelesaian persoalan-persoalan besar yang dilakukan pemerintah. Sisa satu tahun masa pemerintahan sekarang seharusnya waktu yang sangat berharga untuk memberikan sumbangsih yang tulus untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. (analisadaily.com)