BRI Kerahkan 110 Ribu Unit Layanan Perbankan

NERACA

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan satu-satunya bank yang dinilai siap dan mampu mengimplementasikan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G-2) oleh Pemerintah. Aplikasi MPN G-2 yang dibangun oleh Kementrian Keuangan bekerja sama dengan perbankan, merupakan sarana bagi Wajib Pajak (WP), Wajib Bayar (WB) dan Wajib Setor (WS) untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara, antara lain Pajak, Cukai dan Pabean, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan mengedepankan prinsip Tepat Orang, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah.

Guna menyukseskan program tersebut, BRI, sebagai mitra Kemenkeu, akan mengerahkan lebih dari 110 ribu unit layanan. “BRI akan kerahkan 19ribu ATM, lebih dari 85ribu EDC, dan lebih dari 9.800 unit kerja BRI di seluruh Indonesia, BRI siap memberikan kemudahan dan beragam pilihan bagi WP, WB maupun WS untuk melakukan transaksi pembayarannya,” ujar Direktur Utama BRI Sofyan Basir di Jakarta, kemarin.

Sofyan mengatakan, dengan suksesnya MPN G-2, akan berdampak positif bagi Penerimaan Negara. Implementasi MPN G-2 ini diharapkan akan meningkatkan Penerimaan Negara Tahun 2014, yang ditargetkan mencapai Rp 1.667,1 triliun. Penerimaan tersebut dari pajak sebesar Rp 1.110,2 triliun, penerimaan cukai dan pabean sebesar Rp 170,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 385,4 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,4 triliun.

Sofyan menuturkan, tidak seperti MPN G-1, dimana transaksi pembayaran hanya dapat dilakukan di counter bank (teller) pada jam operasional bank saja, MPN G-2 ini memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi WP, WB atau WS untuk bertransaksi sendiri. “Karena selain di teller, juga dapat dilakukan di ATM BRI, EDC BRI, Internet Banking BRI atau Mobile Banking BRI. Jadi baik WP, WB ataupun WS tinggal menginput ID Billing, pada salah satu e-channel BRI, kemudian akan keluar identitas WP, WB atau WS, beserta nominal besaran pajak yang harus dibayarkan,” ujar Sofyan. [retno]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Sebut Jiwasraya akan Diselamatkan Anak Usaha

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan diselamatkan oleh anak…

BI Tetap Akomodatif Antisipasi Ancaman Resesi

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan kebijakan moneter dan makroprudensial akan tetap akomodatif untuk mendorong pertumbuhan…

Lewat Bank Wakaf, OJK Bidik Penyaluran Kredit di Sektor Informal

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membidik peningkatan penyaluran kredit untuk sektor informal melalui Bank…