DPR Tidak Cukup Intelek Benahi Investasi - Terganjal Birokrasi

NERACA

Jakarta - Sulitnya realisasi investasi di dalam negeri disebabkan tidak ada Undang-Undang (UU) yang memberi kemudahan. Pasalnya, para investor asing kerap direpotkan oleh mekanisme birokrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang saling tumpang tindih. Sementara DPR selaku legislator tidak cukup intelek untuk memecahkan masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun ini.

Ekonom Senior Center for Strategic and International Studies, Djisman Simanjuntak melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014-2019 sangat bergantung pada investasi dan pertumbuhan ekspor. Namun sayang, kedua sektor tersebut terbilang lemah, khususnya sektor investasi yang kerap terganjal UU daerah tujuan investasi.

“Masalah perbedaan pemahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap suatu rencana investasi itu sangat klasik. Masa’ dari dulu investor sulit tanam investasi hanya karena tidak ada izin dari Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat sudah kasih jalan. Jadi, memang akar masalah investasi di Indonesia itu terletak pada kinerja birokrasi,” tegas Djisman di Jakarta, Kamis (27/2).

Untuk itu dirinya mengimbau DPR agar dapat membuat regulasi yang tegas mengenai kerancuan itu. Namun sayang lagi, Djisman sendiri mengaku pesimistis legislator dapat menyelesaikan masalah tersebut lantaran tidak cukup intelek dalam menelaah masalah investasi dan regulasi.

“Masalah kerancuan realisasi investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seharusnya dapat diselesaikan oleh DPR dengan membuat UU. Tapi ternyata DPR sebagai lembaga pencipta UU memang intelektualnya sangat terbatas. Jadi saya juga ragu DPR bisa selesaikan masalah ini,” ungkap Djasmin.

Senada, Ekonom Senior Bank Dunia Sjamsu Rahardja menuturkan DPR merupakan salah satu lembaga yang mempersulit realisasi investasi di Indonesia. “Benar, DPR memang menjagi salah satu penghambat investasi. Sebab seharusnya mereka bisa menjadi penengah masalah ini,” tukasnya.

Lebih dari itu, Sjamsu menilai capaian realisasi investadi pada 2013 versi BKPM sebesar Rp390,6 triliun itu sebetulnya masih bisa lebih. Pasalnya, banyak investasi yang nasibnya digantung oleh UU. Artinya pemerintah sebetulnya harus memiliki UU yang sinkron antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

“Atau setidaknya pemerintah harus buat penilaian kemudahan investasi di setiap daerah. Jika satu daerah invetasinya koperatif maka dia akan dapat rank yang tinggi. Sehingga kemajuan daerah tersebut juga pesat karena investor yakin tidak akan dipersulit di wilayah itu. Sedangkan suatu daerah yang Pemda nya tidak koperatif maka dapat rank buruk dan pastinya akan minim investasi di wilayah tersebut. Biar saja wilayahnya tertinggal karena kinerja Pemda nya yang aneh-aneh saja,” tutup Sjamsu. [lulus]

BERITA TERKAIT

Praktik Suap di Birokrasi

Praktik suap di kalangan birokrasi kembali menjadi sorotan masyarakat. Kini giliran kasus suap yang menyeret Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin,…

Wakil Ketua DPR - Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat  Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah…

Minat Investasi Syariah di DIY Tumbuh Signifikan - Pasar Sukuk Selalu Oversubscribe

NERACA Yogyakarta - Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan tren pertumbuhan investor pasar modal syariah di daerah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…