DPR Tidak Cukup Intelek Benahi Investasi - Terganjal Birokrasi

NERACA

Jakarta - Sulitnya realisasi investasi di dalam negeri disebabkan tidak ada Undang-Undang (UU) yang memberi kemudahan. Pasalnya, para investor asing kerap direpotkan oleh mekanisme birokrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang saling tumpang tindih. Sementara DPR selaku legislator tidak cukup intelek untuk memecahkan masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun ini.

Ekonom Senior Center for Strategic and International Studies, Djisman Simanjuntak melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014-2019 sangat bergantung pada investasi dan pertumbuhan ekspor. Namun sayang, kedua sektor tersebut terbilang lemah, khususnya sektor investasi yang kerap terganjal UU daerah tujuan investasi.

“Masalah perbedaan pemahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap suatu rencana investasi itu sangat klasik. Masa’ dari dulu investor sulit tanam investasi hanya karena tidak ada izin dari Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat sudah kasih jalan. Jadi, memang akar masalah investasi di Indonesia itu terletak pada kinerja birokrasi,” tegas Djisman di Jakarta, Kamis (27/2).

Untuk itu dirinya mengimbau DPR agar dapat membuat regulasi yang tegas mengenai kerancuan itu. Namun sayang lagi, Djisman sendiri mengaku pesimistis legislator dapat menyelesaikan masalah tersebut lantaran tidak cukup intelek dalam menelaah masalah investasi dan regulasi.

“Masalah kerancuan realisasi investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seharusnya dapat diselesaikan oleh DPR dengan membuat UU. Tapi ternyata DPR sebagai lembaga pencipta UU memang intelektualnya sangat terbatas. Jadi saya juga ragu DPR bisa selesaikan masalah ini,” ungkap Djasmin.

Senada, Ekonom Senior Bank Dunia Sjamsu Rahardja menuturkan DPR merupakan salah satu lembaga yang mempersulit realisasi investasi di Indonesia. “Benar, DPR memang menjagi salah satu penghambat investasi. Sebab seharusnya mereka bisa menjadi penengah masalah ini,” tukasnya.

Lebih dari itu, Sjamsu menilai capaian realisasi investadi pada 2013 versi BKPM sebesar Rp390,6 triliun itu sebetulnya masih bisa lebih. Pasalnya, banyak investasi yang nasibnya digantung oleh UU. Artinya pemerintah sebetulnya harus memiliki UU yang sinkron antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

“Atau setidaknya pemerintah harus buat penilaian kemudahan investasi di setiap daerah. Jika satu daerah invetasinya koperatif maka dia akan dapat rank yang tinggi. Sehingga kemajuan daerah tersebut juga pesat karena investor yakin tidak akan dipersulit di wilayah itu. Sedangkan suatu daerah yang Pemda nya tidak koperatif maka dapat rank buruk dan pastinya akan minim investasi di wilayah tersebut. Biar saja wilayahnya tertinggal karena kinerja Pemda nya yang aneh-aneh saja,” tutup Sjamsu. [lulus]

BERITA TERKAIT

Punya 737 Gerai, SiCepat Ekspres Targetkan Kirim 1Juta Paket Perhari

    NERACA   Jakarta – PT SiCepat Ekspres Indonesia telah ingin terus menambah kapasitas gerai yang diakhir tahun 2019…

2020, PLN Fokus Listriki 78.000 Rumah di Papua

      NERACA   Jakarta – Jadi tugas besar bagi PT PLN Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua untuk…

Kendalikan Impor, Pemerintah Dorong Pemanfaatan PLB E-Commerce

  NERACA   Jakarta - Untuk dapat mengendalikan maraknya peredaran produk-produk impor yang membanjiri Indonesia, pemerintah mendorong pengusaha importir dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Yakin Dana Amnesti Pajak Tidak Kembali ke Asing

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan hingga masa penahanan dana (holding period)…

Eksploitasi Air Tanah Sebabkan Penurunan Tanah Jakarta

    NERACA   Jakarta - Penurunan tanah (landsubsidence) di DKI Jakarta salah satu faktornya adalah disebabkan eksploitasi air tanah…

Internet Lambat Ikut Hambat Bisnis

    NERACA   Jakarta - Lembaga riset global Legatum Institute mengungkapkan bahwa koneksi internet yang lambat dan bandwidth jaringan…