Kapasitas Produksi Listrik Dinilai Terlalu Rendah

Sektor Energi

Jumat, 28/02/2014

NERACA

Jakarta - Kondisi pasokan listrik di Indonesia saat ini dinilai tengah berada di titik rawan. Sebab, jumlah pasokan listrik yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia. Anggota Dewan Energi Nasional Tumiran mengatakan kondisi infrastruktur kelistrikan Indonesia sangat memprihatinkan."Kapasitas pembangkit kita sebesar 35,33 Giga Watt (GW) untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 237 juta jiwa," ujar Tumiran di Jakarta, kemarin

Tumiran mengatakan, kapasitas tersebut jauh di bawah kemampuan produksi listrik Singapura dan Malaysia. Menurut dia, kapasitas pembangkit di Singapura mampu memproduksi listrik sebesar 10,49 GW untuk memenuhi kebutuhan 5,3 juta penduduk. "Sementara kapasitas pembangkit Malaysia sebesar 28,40 GW untuk kebutuhan 29 juta penduduk," ungkap dia.

Selanjutnya, Tumiran menerangkan, Indonesia terlalu bergantung pada pihak lain untuk penyediaan kebutuhan energi. Ini karena Indonesia tidak memiliki konsep untuk menjaga ketahanan di bidang energi."Akibatnya, banyak pihak berusaha memanfaatkan ini untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Soal, ketahanan energi, kita malu. Kita bergantung pada pasokan impor," terang dia.

Disisi lain, kisruh kenaikan tarif dasar listrik (TDL) hingga rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seharusnya tidak menjadi masalah apabila pemerintah memiliki kebijakan nyata terkait pengembangan energi terbarukan (renewable energy).

Dengan sumber daya energi terbarukan seperti air, panas bumi, sinar matahari, dan angin, seharusnya saat ini Indonesia sudah lepas dari ketergantungan terhadap energi fosil.

Selama pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), pembengkakan subsidi listrik akan terus menjadi masalah yang ujung-ujungnya berimbas pada kenaikan TDL," ujar Pengamat Energi Kurtubi.

Selain itu, imbuhnya, pemerintah harus mendorong PLN untuk mengembangkan pembangkit yang menggunakan sumber energi terbarukan. "Namun ini baru bisa diwujudkan apabila pemerintah juga memiliki kebijakan yang pasti untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik. Krisis pasokan listrik, BBM dan gas saat ini karena pemerintah terlalu berorientasi ekspor komoditas fosil dan mengenyampingkan pengembangan energi alternatif," paparnya.

Hal senada diungkapkan Pengamat Energi dari Institute For Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Ia meminta pemerintah lebih transparan dalam membuat aturan sehingga bisa menarik minat investor energi terbarukan."Contohnya pemerintah China yang memberikan insentif yang memadai sekaligus menerapkan hukum dan sanksi agar semua perusahaan listrik memakai energi terbarukan secara bertahap dengan besaran yang terus meningkat," ujarnya.

Menurutnya, sejauh ini pemerintah hanya berwacana dengan menetapkan target-target pengembangan energi terbarukan itu. "Pengembangan biofuel terhambat karena pemerintah membiarkan produsen tetap berorientasi menjualnya untuk sektor konsumsi. Harusnya ada kebijakan kewajiban (mandatory) untuk produsen supaya memproduksi biofuel serta mewajibkan konsumsi dengan kisaran yang terus meningkat setiap tahunnya," ujar Fabby.

Supaya hal ini berjalan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan harga yang ekonomis. "Harga jual dan beli harus dikontrol. Bila masih ada selisih, berikan subsidi. Subsidi untuk BBM fosil terus dikurangi, namun berikan subsidi untuk energi terbarukan sampai pada suatu saat ketika infrastruktur sudah memadai dan harga sudah ekonomis, subsidi dilepas," ujarnya.

Harapan senada dilontarkan Direktur Utama PT Pertamina (persero) Karen Agustiawan. Menurutnya, untuk pembangkit listrik, pemakaian bahan bakar alternatif seperti memanfaatkan energi matahari, panas bumi, angin atau air akan menjamin kepastian pasokan energi nasional masa depan.

Sementara, Ilyani S. Andang, Anggota Pengurus Harian YLKI mengatakan masalah Listrik seperti tiada henti-hentinya. Jangankan memenuhi permintaan baru yang tumbuh 9,5-15% pertahun, merawat yang sudah ada saja kelimpungan. Kapasitas pertumbuhan listrik PLN hanya sekitar 400 MW-500 MW pertahun. Padahal kebutuhan untuk memenuhi permintaan tersebut mencapai 10 kali lipatnya, 4000-5000 MW/tahun.

PLN sebagai perusahaan berada di bawah dua kementrian, yaitu ESDM dan BUMN. ESDM memiliki otoritas dari segi regulasi teknis, kenaikan TDL, masalah pembangkit listrik. Sementara masalah manajemen perusahaan berada dibawah BUMN. Termasuk dalam memilih Dirut, Kementrian BUMN berhak mengajukan Dirut yang paling bagus untuk mengelola PLN.