Apabila eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya terus mendapat apresiasi positif dari masyarakat di tengah upaya pemerintah dan DPR siap melakukan revisi KUHAP, maka KPK harus proaktif dalam mendengar dan melihat sejumlah kasus dugaan korupsi pengadaan bus gandeng (articulated) Trans Jakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sebagai lembaga penanggung jawab pengadaan bus tersebut.

Pasalnya, Inspektorat DKI Jakarta sudah menemukan indikasi kecurangan dalam prosedur lelang bus tersebut. Jadi, melalui kewenangan pasal 11 UU KPK, maka lembaga antikorupsi itu otomatis langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan, tanpa menunggu laporan terlebih dulu dari Gubernur DKI.

Adalah keliru besar jika Jurubicara KPK Johan Budi meminta Inspektorat DKI Jakarta untuk melaporkan temuannya kepada KPK agar bisa ditelaah lebih jauh. KPK seharusnya bisa langsung melakukan penyadapan terhadap pejabat terkait yang ditengarai terlibat dalam tender pengadaan proyek transportasi massal itu.

Bukankah KPK sejauh ini sudah melakukan penyadapan dan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kasus korupsi ? Nah, supaya jangan terkesan KPK memilki standar ganda, terhadap kasus di jajaran Pemprov DKI Jakarta ini semestinya dilakukan tindakan serupa dengan kasus-kasus sebelumnya.

Seperti diketahui, Inspektorat DKI Jakarta menemukan indikasi kecurangan yang dalam prosedur lelang pengadaan bus gandeng dan BKTB. Adapun dari sisi administrasi, dokumen pengadaan sudah benar dan memenuhi prosedur aturan yang berlaku.

Temuan lainnya adalah secara fisik bus terbukti memiliki komponen yang berkarat dan ada yang rusak meski penggunaannya belum sampai satu pekan. Inspektorat menemukan kejanggalan, antara lain pintu otomatis macet, tutup filter oli berkarat, dan speedometer tidak jalan.

Data yang diperoleh media, sebanyak 5 unit bus baru transjakarta dan 10 unit baru BKTB mengalami kerusakan pada sejumlah komponennya. Bahkan Kepala Bidang Teknologi Sarana dan Prasarana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Setio Margo Utomo mengatakan, dari 180 unit bus TransJakarta dan BKTB baru yang diawasi BPPT, sebanyak 90 unit di antaranya telah berfungsi dengan baik. Adapun sisanya belum berfungsi baik.

Tidak hanya itu. Forum Warga Kota (Fakta) juga melaporkan dugaaan korupsi dalam pembelian bus TransJakarta ke KPK (24/2). Pembelian 2013 unit bus oleh Pemprov  DKI Jakarta dari China, menurut LSM itu sarat akan kecurangan dan kolusi

 “Indikasi itu dapat dilihat dari bus TransJakarta baru tapi seperti bus bekas, berkarat. Juga tidak ada berita acara serah terima barang, pemenang yang cenderung mengarah ke satu pabrikan dan spesifikasi tabung BBG yang tidak sesuai dengan rekomendasi BPPT, “ ujar Azas Tigor Nainggolan, ketua LSM itu.

Karena itu, kita mendukung langkah KPK supaya lebih cepat dan responsif menangani kasus dugaan korupsi pengadaan bus sarana transportasi massal itu, mengingat proyek tersebut sangat terkait dengan kepentingan publik.