NERACA

Batam - Kementerian Keuangan mempertimbangkan pendirian "offshore banking" di salah satu pulau Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk menyerap dana perbankan internasional dengan kebijakan keamanan dan perlindungan ganda.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Batam, Rabu (26/2) mengatakan, pendirian kawasan khusus perbankan diperlukan bertujuan menarik devisa dari warga negara Indonesia yang selama ini tersimpan di Singapura. "Tempatnya tentu dipilih yang berdekatan dengan Singapura," ungkap Bambang.

Di tempat yang sama, Wakil Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis juga mendorong terbentuknya "offshore banking" di salah satu pulau di Batam seperti yang dilakukan Malaysia di Pulau Labuan. "Namun, menurut saya jangan di Batam, tapi di pulau-pulau lain, saya pikir di Rempang atau Galang," jelas dia.

Berbeda dengan perbankan umum, maka "offshore banking" memerlukan penanganan khusus, dengan keistimewaan regulasi. "Nanti dibangun infrastruktur industri perbankan, tempat tarik uang, disalurkan lagi ke dalam. Untuk kepentingan perekonomian nasional juga," paparnya.

Dia juga mengatakan dalam RUU Perbankan yang sedang dibahas di DPR, akan diperbincangkan norma hukum untuk pendirian "offshore banking" di Indonesia. "Dibicarakan norma hukumnya dulu, apa perlu UU sendiri untuk membangun pola 'offshore', karena penanganannya berbeda," terang Harry Azhar.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan masih melihat kebijakan "offshore banking". "OJK melihat dulu bagaimana bisa menarik dana ke dalam, kebijakannya," kata dia. Yang penting bagi OJK, bagaimana bisa meningkatkan peran perbankan terhadap masyarakat. [ardi]