Kemenkeu Pertimbangkan "Offshore Banking" di Batam

NERACA

Batam - Kementerian Keuangan mempertimbangkan pendirian "offshore banking" di salah satu pulau Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk menyerap dana perbankan internasional dengan kebijakan keamanan dan perlindungan ganda.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Batam, Rabu (26/2) mengatakan, pendirian kawasan khusus perbankan diperlukan bertujuan menarik devisa dari warga negara Indonesia yang selama ini tersimpan di Singapura. "Tempatnya tentu dipilih yang berdekatan dengan Singapura," ungkap Bambang.

Di tempat yang sama, Wakil Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis juga mendorong terbentuknya "offshore banking" di salah satu pulau di Batam seperti yang dilakukan Malaysia di Pulau Labuan. "Namun, menurut saya jangan di Batam, tapi di pulau-pulau lain, saya pikir di Rempang atau Galang," jelas dia.

Berbeda dengan perbankan umum, maka "offshore banking" memerlukan penanganan khusus, dengan keistimewaan regulasi. "Nanti dibangun infrastruktur industri perbankan, tempat tarik uang, disalurkan lagi ke dalam. Untuk kepentingan perekonomian nasional juga," paparnya.

Dia juga mengatakan dalam RUU Perbankan yang sedang dibahas di DPR, akan diperbincangkan norma hukum untuk pendirian "offshore banking" di Indonesia. "Dibicarakan norma hukumnya dulu, apa perlu UU sendiri untuk membangun pola 'offshore', karena penanganannya berbeda," terang Harry Azhar.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan masih melihat kebijakan "offshore banking". "OJK melihat dulu bagaimana bisa menarik dana ke dalam, kebijakannya," kata dia. Yang penting bagi OJK, bagaimana bisa meningkatkan peran perbankan terhadap masyarakat. [ardi]

BERITA TERKAIT

Kemenkeu Kejar Utang 22 Obligor BLBI - GLOBAL BOND JAGA ARUS KAS PEMERINTAH

Jakarta-Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu terus mengejar 22 obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini belum…

Efisiensi OJK Nantikan Keputusan Kemenkeu

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menantikan keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran kewajiban…

Dibuat Konservatif, Kemenkeu Ingin APBN 2018 Tak Direvisi

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan menyatakan akan mengupayakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Sepakati Kerangka LCS dengan Malaysia dan Thailand

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyepakati kerangka "Local Currency Settlement" (LCS) secara bilateral dengan Bank Negara…

Dirut BTN Tegaskan IKA Undip Siap Dukung Program Pemerintah - Terpilih Ketua IKA UNDIP

  NERACA Semarang - Ikatan Alumni Keluarga Universitas Diponegoro (IKA Undip) siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan program pembangunannya seperti infrastruktur…

Pemberdayaan Ekonomi, Bank Muamalat Gandeng Baznas

      NERACA Langkat - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan…