Sukri SR-006 Terserap 80%

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan mengemukakan bahwa penawaran Sukuk Negara Ritel (Sukri) seri SR-006 terserap sekitar 80% dari kuota yang diajukan agen penjual. "Sekitar Rp15 triliun lebih yang sudah terjual. Target Rp18,5 triliun itu bukan target Pemerintah, melainkan merupakan kuota yang diajukan para agen penjual," ujar Kasubdit pengelolaan Transaksi DJPU Kementerian Keuangan, Wien Irwanto di Jakarta, Rabu (26/2).

Dia mengemukakan bahwa agen penjual terdiri atas 19 perbankan dan sembilan perusahaan sekuritas. Sekitar 10 agen penjual mengajukan tambahan kuota. Namun, ada lima agen yang tidak sanggup menjual sesuai dengan kuotanya sehingga meminta "down size". "Dari situ terlihat potensi terjadinya 'upsize', masih ada waktu sampai tanggal 28 Februari 2014 (Jumat). Kalaupun ada 'upsize' saya kira tidak sampai Rp20 triliun, mungkin sekitar Rp19 triliun," paparnya.

Wien mengemukakan bahwa dari proyeksi penerbitan sukuk seri SR-006 senilai Rp18,5 triliun itu maka sudah terjadi peningkatan sekitar 23% dibandingkan penerbitan sukuk seri sebelumnya, yakni SR-005 sebesar Rp15 triliun. Melihat kondisi itu, Wien Irwanto menilai hal itu sebagai kabar baik di tengah terjadinya persaingan dengan bunga deposito perbankan.

"Kita tahu, bank sedang melakukan perang bunga deposito, terutama bank asing yang sampai menawarkan bunga sekitar 10%," ucapnya. Sukuk negara ritel seri SR-006 itu menawarkan tingkat imbalan sebesar 8,75% per tahun dan dibayarkan secara periodik setiap bulan dimulai pada 5 April 2014.

Produk itu memiliki "underlying asset" sukuk seri SR-006 itu berupa proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN tahun anggaran 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 yang merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum di bawah pengelolaan Ditjen Bina Marga yang berlokasi di 33 provinsi di Indonesia.

Wien mengatakan bahwa produk investasi itu ditujukan untuk investor perorangan Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, di pasar sekunder, investor asing juga bisa memiliki. Dia juga mengungkapkan bahwa sampai saat jatuh tempo kepemilikan WNI cenderung berkurang menjadi sekitar 40%-50% karena sebagian sudah dilepas melalui pasar sekunder di BEI.

Untuk menjaga likuiditas, Wien Irwanto mengatakan bahwa DJPU membuat perjanjian dengan agen penjual untuk bisa menyerap penjualan yang terjadi di pasar sekunder dari nasabahnya. Kendati demikian, dia manyarankan agar investor tetap menyimpan sukuknya sampai jatuh tempo (hold to maturity) agar lebih menikmati imbal hasil yang dibayarkan. "Namun, tidak dipungkiri ada banyak investor lebih senang mengincar 'capital gain' dari fluktuasi harga di pasar sekunder," ujar dia. [ardi]

BERITA TERKAIT

Punya 737 Gerai, SiCepat Ekspres Targetkan Kirim 1Juta Paket Perhari

    NERACA   Jakarta – PT SiCepat Ekspres Indonesia telah ingin terus menambah kapasitas gerai yang diakhir tahun 2019…

2020, PLN Fokus Listriki 78.000 Rumah di Papua

      NERACA   Jakarta – Jadi tugas besar bagi PT PLN Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua untuk…

Kendalikan Impor, Pemerintah Dorong Pemanfaatan PLB E-Commerce

  NERACA   Jakarta - Untuk dapat mengendalikan maraknya peredaran produk-produk impor yang membanjiri Indonesia, pemerintah mendorong pengusaha importir dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Yakin Dana Amnesti Pajak Tidak Kembali ke Asing

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan hingga masa penahanan dana (holding period)…

Eksploitasi Air Tanah Sebabkan Penurunan Tanah Jakarta

    NERACA   Jakarta - Penurunan tanah (landsubsidence) di DKI Jakarta salah satu faktornya adalah disebabkan eksploitasi air tanah…

Internet Lambat Ikut Hambat Bisnis

    NERACA   Jakarta - Lembaga riset global Legatum Institute mengungkapkan bahwa koneksi internet yang lambat dan bandwidth jaringan…