Upaya Mengubah Perangai Kopaja dan Metromini

Pergantian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta  dari Udar Pristono kepada Muhamad Akbar pada 12 Februari 2014 lalu, diharapkan menjadi momentum untuk mengubah wajah transportasi kota di Jakarta menjadi aman, nyaman, terjangkau, dan bebas macet.

Itulah setidaknya yang diungkapkan Ketua Umum Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) Nanang Basuki. “Mudah-mudahan manajemen baru di Dinas Perhubungan DKI ini mampu menciptakan sistem transportasi di Jakarta yang ideal dengan Kopaja juga Metromini dan sebagainya ikut di dalamnya,” kata Nanang kepada Neraca, Rabu (26/2).  

Selama ini, kata Nanang, para pengusaha angkutan umum di Jakarta dibiarkan berjuang memenuhi kebutuhan masyarakat. Selama ini, pendapatan para pengusaha itu hanya didapat dari setoran para awak yang meliputi sopir dan kenek yang sekaligus berperan sebagai kondektur. Juga para timer, yaitu mereka yang menjadi sopir pengganti jika para sopir utamanya harus istirahat.

Kasus perkelahian dua sopir Kopaja AC P-20 trayek Lebak Bulus - Pasar Senen pada Selasa (25/2) setidaknya menjadi pertanda melelehnya gunung es persoalan yang dihadapi angkutan umum non Transjakarta. Sebab, mereka masih diwajibkan kejar setoran oleh pemilih armada.  

Walaupun ber-AC dan boleh melalui jalur busway, namun kenyataannya, Kopaja AC, juga armada lain yang terintegrasi busway, masih menerapkan manajemen konvensional. Masih ngetem, kejar setoran, hingga berebut penumpang. Lihat saja, angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB) sering kedapatan ngetem lama melebihi jadwalnya.

Menurut Nanang, selama ini tarif angkutan yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta tak pernah cukup  untuk menghidupi usahanya. Jadi, kata dia, selama ini para pengusaha angkutan umum harus berjibaku agar bisa bertahan hidup. Antara lain dengan melakukan kanibalisasi onderdil. “Yang kami harapkan dari dulu adanya subsidi spare part, juga pajak kendaraan umum, tak pernah didengarkan, kami slama ini dibiarkan berjuang sendiri,” kata dia.   

Padahal, kata dia, para pengusaha yang tergabung di Kopaja mendambakan bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena itu, dengan senang hati mereka siap berintegrasi dengan sistem busway yang dijalankan oleh Transjakarta. “Kami berharap, dengan terintegrasi dengan busway, kami bisa menikmati keuntungan dan bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar busway,” kata dia.

Pada kesempatan terpisah, Muhamad Akbar kembali mengungkapkan konsepnya mengintegrasikan seluruh angkutan umum seperti Kopaja, Metromini, Kowanbisata, dan sebangsanya dalam sistem busway. Dengan cara demikian, pola pelayanan transportasi kota di Jakarta dapat terwujud.

“Harapannya, jika armada angkutan umumnya aman, nyaman, dan mampu menembus kemacetan, karena menggunakan jalur khusus, akan banyak pengendara mobil pribadi yang beralih ke Transjakarta dan yang terafisilasi dengan busway,” kata Akbar yang pernah menjabat sebagai direktur Unit Pengelola (UP) Transjakarta Busway.  

Gaji 3,5 UMP

Di antara yang hingga kini belum terwujud secara menyeluruh adalah memberikan gaji yang memadai bagi para pramudi, sebutan untuk para sopir Transjakarta. Besaran idealnya adalah 3,5 kali upah minimum provinsi (UMP) atau sekitar Rp 8,4 juta per bulan.  “Itu sesuai atau sepadan dengan tanggung jawabnya sebagai ujung tombak dalam menservis para penumpang,” kata Akbar yang sebelumnya menjadi kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat.

Menurut Akbar, pola hubungan kerjasama antara UP Transjakarta dengan para operator adalah kontrak kerja yang dijabarkan dalam bentuk pembayaran rupiah per kilometer. Artinya, pihak UP Transjakarta membayar kepada operator bagi bus-bus yang beroperasi. Insentif rupiah per kilometer itu sudah mencakup seluruh biaya operasional, termasuk gaji pegawai dan pramudi, pengadaan armada, biaya perawatan, penggantian spare part, dan keuntungan usaha.   

Upaya mensinergikan manajemen Kopaja dan Metromini ke dalam sistem busway sejalan dengan upaya peremajaan seluruh armadanya yang kebanyakan sudah tua. "Memang bus-bus kopaja dan metromini sudah tua-tua, jadi nanti mau diganti dengan bus-bus sedang milik Transjakarta. Perilaku mengemudi juga harus berbeda. Sistemnya juga nanti bukan lagi sistem setoran. Nanti digaji," kata Akbar.

Sistem itu kini sudah mulai diterapkan dengan dioperasikannya armada Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Armada BKTB itu milik UP Transjakarta yang sebentar lain berubah bentuk menjadi badan usaha milik daerah (BUMD), dan dioperasian oleh para operator existing.  Nanang pun berharap, nanti seluruh pemilik Kopaja juga Metromini diubah menjadi BKTB. “Tidak ada lagi gesekan dengan angkutan kota (angkot) yang ada yang memang bersinggungan dengan trayek BKTB,” kata Nanang.

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta mengadakan sekitar 4.000 bus baru, untuk kelas Transjakarta dan bus kecil sebagai BKTB seperti Kopaja dan Metromini. BKTB juga Kopaja dan Metromini akan difungsikan sebagai pengumpan (feeder) atau angkutan penghubung dari kawasan perumahan ke jalur busway. Jika angkutan umum sudah nyaman, aman, terjangkau, juga bebas macet, diharapkan banyak pemilih kendaraan pribadi memarkirkan mobilnya dan berganti naik angkutan umum. (saksono)