Pemerintah Dinilai Tak Memiliki Rencana - Pemanfaatan Bonus Demografi

NERACA

Jakarta - Pengamat menilai pemerintah tidak punya rencana untuk memanfaatkan bonus demografi. Sehingga ada kekhawatiran lapangan tenaga kerja di Indonesia juga akan dikuasai asing. Apalagi ASEAN Economy Community (AEC) akan dibuka pada 2015 mendatang.

“Gembar-gembor bonus demografi selama ini kan wacananya hanya sebatas potensi. Tapi tidak ada perencanaan penglolaannya. Sebetulnya pemerintah tidak punya stratgei akan memanfaatkan potensi ini,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini pada acara seminar "Meredam Defisit Neraca Jasa: Menciptakan Terobosan di Sektor Pariwisata" di Jakarta, Rabu (26/2).

Jadi wajar jika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetap tinggi hingga level 6,25% per Agustus 2013 kemarin. “Masalah pengangguran sebetulnya pemerintah tahu itu merupakan ganjalan yang berat. Tapi sejauh ini mereka Cuma tahu kalau itu harus dimanfaatkan sebelum tahun 2030. Sedangkan bagaimana strateginya jelas tidak ada,” ungkapnya.

Minimnya strategi pemerintah akan pemanfaatan bonus demografi tercermin dari investasi yang masuk ke dalam negeri tidak berkualitas. Pasalnya investasi itu masuk hanya sesuai kebutuhan investor saja. Tapi tidak ada pengalokasian yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri.

“Investasi memang banyak yang masuk tapi tidak jelas hasilnya terhadap serapan tenaga kerja. Itu disebabkan investasi yang masuk tidak disalurkan ke sektor usaha yang sesuai dengan kapasitas tenaga kerja kita. Jadi tetap saja pengangguran itu tinggi,” tutur Hendri.

Lebih jauh Hendri menilai dari buruknya koordinasi investasi di dalam negeri akan berdampak pada terjajahnya tenaga kerja pribumi oleh asing. Pasalnya menjelang tahun 2015 mendatang ajang AEC akan dibuka. Di dalamnnya termasuk liberalisasi tenaga kerja.

“Perlu diketahui 80% pengangguran di Singapura saja itu lulusan SMA dan Sarjana sedangkan tenaga kerja Indonesia 60% nya berpendidikan SMA ke bawah. Sangat ada potensi tenaga kerja di dalam negeri pada MEA untuk level manager ke atas akan didatangkan dari negeri tersebut. Sedangkan tenaga kerja kita hanya kebagian jadi buruh kasar saja,” tegas Hendri.

Kemudian Hendri memberi contoh, “Nanti manager dan lebel yang tingginya lagi dari perusahaan perkebuna karet itu ya dari asing. Tenaga kerja kita tugasnya hanya nyadap karet dari pohonnya saja.”

Untuk itu Hendri menekankan agar pemerintah segera berkerja keras untuk melihat detil struktur tenaga kerja dalam negeri. Dengan begitu pemerintah bisa menentukan sektor mana yang dapat jadi prioritas investasi. Sehingga secara strategis tenaga kerja dalam negeri betul-betul dapat terserap.

“Juga sebelum MEA dibuka pemerintah harus ajukan sektor-sektor yang belum bisa dibuka. Mereka harus fair untuk bilang sektor tersebut belum siap. Dan itu boleh kok dilakukan,” ungkap Hendri.

Meski begitu Hendri mengaku tidak dapat melihat secara pasti sektor usaha dalam negeri yang sudah siap untuk dibuka. Pasalnya pemerintah tidak punya prestasi apa-apa dari setiap sektor usaha di dalam negeri. Tapi yang pasti pemerintha harus segera benahi industri hilir.

“Potensi kita ada di industri hilir. Sebab yang di hulu sudah terlanjur dikuasai asing lagipula kita tidak punya teknologinya. Nah sektor hilir itu lah yang harus segera dibenahi,” pungkas Hendri. [lulus]

BERITA TERKAIT

Walikota Sukabumi: Etika dan Budaya Hukum Memiliki Ukuran Yang Jelas

Walikota Sukabumi: Etika dan Budaya Hukum Memiliki Ukuran Yang Jelas NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad fahmi mengatakan, etika dan…

Tak Hanya Ojek Online, Ojek Pangkalan Juga Diatur

      NERACA   Jakarta - Ojek pangkalan kemungkinan juga akan diatur seperti ojek daring yang dilatarbelkangi eksistensinya di…

Pemerintah: UU Telekomunikasi Beri Perlindungan Hak Pribadi

Pemerintah: UU Telekomunikasi Beri Perlindungan Hak Pribadi NERACA Jakarta - Pemerintah berpendapat ketentuan pasal 42 ayat (1) UU Nomor 36…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Gandeng Jamdatun, PII Terapkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik

      NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dan Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama terkait…

Pajak E-Commerce Dinggap Moderat

      NERACA   Jakarta - Peraturan perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik…

Kemudahan Berinvestasi Diharap Tingkatkan Investasi

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan kemudahan perizinan yang diberikan melalui sistem…