Pemerintah Dinilai Tak Memiliki Rencana - Pemanfaatan Bonus Demografi

NERACA

Jakarta - Pengamat menilai pemerintah tidak punya rencana untuk memanfaatkan bonus demografi. Sehingga ada kekhawatiran lapangan tenaga kerja di Indonesia juga akan dikuasai asing. Apalagi ASEAN Economy Community (AEC) akan dibuka pada 2015 mendatang.

“Gembar-gembor bonus demografi selama ini kan wacananya hanya sebatas potensi. Tapi tidak ada perencanaan penglolaannya. Sebetulnya pemerintah tidak punya stratgei akan memanfaatkan potensi ini,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini pada acara seminar "Meredam Defisit Neraca Jasa: Menciptakan Terobosan di Sektor Pariwisata" di Jakarta, Rabu (26/2).

Jadi wajar jika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetap tinggi hingga level 6,25% per Agustus 2013 kemarin. “Masalah pengangguran sebetulnya pemerintah tahu itu merupakan ganjalan yang berat. Tapi sejauh ini mereka Cuma tahu kalau itu harus dimanfaatkan sebelum tahun 2030. Sedangkan bagaimana strateginya jelas tidak ada,” ungkapnya.

Minimnya strategi pemerintah akan pemanfaatan bonus demografi tercermin dari investasi yang masuk ke dalam negeri tidak berkualitas. Pasalnya investasi itu masuk hanya sesuai kebutuhan investor saja. Tapi tidak ada pengalokasian yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri.

“Investasi memang banyak yang masuk tapi tidak jelas hasilnya terhadap serapan tenaga kerja. Itu disebabkan investasi yang masuk tidak disalurkan ke sektor usaha yang sesuai dengan kapasitas tenaga kerja kita. Jadi tetap saja pengangguran itu tinggi,” tutur Hendri.

Lebih jauh Hendri menilai dari buruknya koordinasi investasi di dalam negeri akan berdampak pada terjajahnya tenaga kerja pribumi oleh asing. Pasalnya menjelang tahun 2015 mendatang ajang AEC akan dibuka. Di dalamnnya termasuk liberalisasi tenaga kerja.

“Perlu diketahui 80% pengangguran di Singapura saja itu lulusan SMA dan Sarjana sedangkan tenaga kerja Indonesia 60% nya berpendidikan SMA ke bawah. Sangat ada potensi tenaga kerja di dalam negeri pada MEA untuk level manager ke atas akan didatangkan dari negeri tersebut. Sedangkan tenaga kerja kita hanya kebagian jadi buruh kasar saja,” tegas Hendri.

Kemudian Hendri memberi contoh, “Nanti manager dan lebel yang tingginya lagi dari perusahaan perkebuna karet itu ya dari asing. Tenaga kerja kita tugasnya hanya nyadap karet dari pohonnya saja.”

Untuk itu Hendri menekankan agar pemerintah segera berkerja keras untuk melihat detil struktur tenaga kerja dalam negeri. Dengan begitu pemerintah bisa menentukan sektor mana yang dapat jadi prioritas investasi. Sehingga secara strategis tenaga kerja dalam negeri betul-betul dapat terserap.

“Juga sebelum MEA dibuka pemerintah harus ajukan sektor-sektor yang belum bisa dibuka. Mereka harus fair untuk bilang sektor tersebut belum siap. Dan itu boleh kok dilakukan,” ungkap Hendri.

Meski begitu Hendri mengaku tidak dapat melihat secara pasti sektor usaha dalam negeri yang sudah siap untuk dibuka. Pasalnya pemerintah tidak punya prestasi apa-apa dari setiap sektor usaha di dalam negeri. Tapi yang pasti pemerintha harus segera benahi industri hilir.

“Potensi kita ada di industri hilir. Sebab yang di hulu sudah terlanjur dikuasai asing lagipula kita tidak punya teknologinya. Nah sektor hilir itu lah yang harus segera dibenahi,” pungkas Hendri. [lulus]

BERITA TERKAIT

Pembatasan Kantong Plastik Dinilai Bukan Solusi Atasi Sampah

      NERACA   Jakarta - Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyambut baik langkah pemerintah derah…

Jurus Pemerintah Antisipasi Pelemahan Rupiah

  Oleh : Zaki Walad, Mahasiswa IAIN Pekalongan   Menjelang berakhirnya masa Pemerintahan Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia dapat diakui…

Pemerintah Sebut GPN Hemat Devisa Negara

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia menganggap penerapan Kartu Debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan keluaran dalam…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Inalum Sebut Negosiasi dengan Freeport Belum Selesai

      NERACA   Jakarta - Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan negosiasi PT…

Pemerintah Minta Pemda Miliki Data RTLH dan Kawasan Kumuh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memiliki data…

Kerap Mogok, LRT Palembang akan Dievaluasi Menyeluruh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional LRT Palembang, Sumsel menyusul kejadian berhenti…