Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Indonesia, negeri yang sesungguhnya punya segala-galanya, justru tampak seperti tak punya apa-apa. Bagaimana tidak? Ribuan, bahkan jutaan jenis produk, mulai dari pesawat hingga cangkul, semuanya mesti diimpor dari luar negeri. Cangkul, seperti diinformasikan oleh seorang pengusaha kondang, ternyata diimpor dari Vietnam dan China. Sungguh terlalu!

Fenomena impor cangkul, selain sangat menyedihkan, juga sekaligus menjelaskan betapa negeri ini betul-betul telah kecanduan. Tepatnya kecanduan impor stadium 4 alias dalam kategori sangat kronis. Dibanding narkoba, kecanduan impor sama sulitnya untuk disembuhkan. Malahan, kecanduan impor lebih sulit sembuh dan butuh terapi yang sangat rumit.

Ekonomi Indonesia, sebagaimana kerap disanjung sendiri oleh para pejabat, berhasil tumbuh 5,8% sepanjang tahun 2013 lalu. Tapi, pertumbuhan terbaik nomor 2 di dunia setelah China tersebut, tidak diiringi dengan kinclongnya perdagangan luar negeri. Sebaliknya, negeri yang katanya gemar ripah loh jinawi, ternyata tidak optimal dalam berdagang dengan negara lain.

Neraca perdagangan Indonesia, tahun lalu, defisit US$ 4,06 miliar. Ya, kira-kira Rp 45 triliun lebih. Secara kumulatif, nilai ekspor sepanjang 2013 hanya mencapai US$ 182,57 miliar. Sementara impor selama tahun lalu “berhasil’ menembus US$ 186,63 miliar. Kesimpulannya, negeri ini lebih doyan membeli daripada menjual.

Bandingkan dengan China, misalnya. Negeri Tirai Bambu, yang katanya tidak demokratis itu, berhasil melakukan transaksi lebih dari US$ 4 triliun sepanjang tahun lalu. Keuntungan dagang China dengan luar negeri alias surplus di neraca perdangan mereka mencapai US$ 250 miliar. Atau hampir Rp 3.000 triliun.

Surplus perdagangan luar negeri China, nyatanya, jauh lebih besar ketimbang total ekspor Indonesia. Angka ini, jika disadari, mestinya menampar muka pemerintah yang selama ini memuja pertumbuhan ekonomi nasional. Juga, harusnya membuat malu mereka yang gembar-gembor meningkatkan kinerja ekspor dan melakukan diversifikasi pasar. Tapi untungnya, Indonesia punya birokrat yang selalu santai, sehingga buruknya neraca perdagangan senantiasa disikapi dengan woles.

Sebagai warga negara biasa, kita merasa patut mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pak Presiden, tolong ubah kondisi ini. Kendati waktu kerja pemerintah sekarang tinggal 7 bulan ke depan, tapi bukan berarti tidak bisa berbuat banyak. Kalau gajah meninggalkan gading, rakyat berharap Presiden meninggalkan kebijakan revolusioner yang ces pleng untuk ekonomi nasional. Negeri ini butuh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan seterusnya untuk selekas mungkin mendorong ekonomi ke arah yang lebih baik di semua sisi.

Indonesia baru saja membuat UU Perindustrian dan UU Perdagangan. Kendati kritik berhamburan, kedua UU ini paling tidak masih diharapkan mampu membangkitkan industri nasional, sekaligus memproteksi perdagangan lokal dari serbuan impor. Itu sebabnya, Presiden SBY, berikut para menteri terkait, mesti cepat membuat aturan turunannya agar kebijakan baru tersebut cepat terlaksana. Inti dari segala-galanya, Presiden SBY, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, harus sesegera mungkin mengakhiri rezim impor sekaligus membangun rezim produsen.