Menjaga Fluktuasi Rupiah

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sekarang selalu menjadi topik diskusi menarik sejumlah pihak. Karena menimbulkan banyak masalah seperti harga barang impor menjadi lebih mahal. Padahal industri manufaktur masih mengimpor sekitar 40% hingga 60% bahan baku. Selain itu, pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta menjadi lebih besar akibat perubahan kurs.

Tidak hanya itu. Depresiasi akan menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia. Artinya, harga produk dan jasa Indonesia menjadi lebih mahal dilihat dari sudut mata uang asing (US$). Padahal selama ini yang menjadi andalan daya saing ekspor produk dan jasa Indonesia hanyalah harga yang murah.

Mengingat dampaknya yang serius bagi perekonomian nasional, penyebab depresiasi kurs rupiah terhadap US$ antara lain munculnya kebijakan The Fed yang mulai mengetatkan kembali stimulus (tapering off) setelah kondisi ekonomi AS membaik. Ini ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran secara drastis menjadi hanya 7,6% dan sinyal The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya sehingga para pemilik uang di negara Paman Sam itu segera menukar aset keuangannya ke dalam US$ karena lebih menarik.

Faktor lainnya yang mendorong depresiasi rupiah, adalah adanya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Dalam UU disebutkan secara eksplisit bahwa Indonesia menganut rezim devisa bebas, dimana orang boleh membawa ke luar ataupun masuk mata uang asing termasuk US$ berapapun dan kapanpun. Artinya jika dolar AS dalam jumlah besar diambil dari pasar uang Indonesia untuk disimpan di AS karena bunganya lebih menarik maka hal itu dengan mudah dilakukan tanpa hambatan apapun.

Ada yang menilai rezim devisa Indonesia paling bebas di dunia bahkan dari AS sendiri. Sistem nilai tukar yang dianut Indonesia sejak krisis 1997/1998 adalah sistem nilai tukar mengambang (floating rate), sehingga berapapun kurs rupiah terhadap US$ akan dibiarkan tanpa intervensi dari BI. Implikasi dari semua ini adalah perlunya UU No. 42/1999 harus direvisi sesuai kemajuan zaman.

Faktor berikutnya yang menyebabkan depresiasi rupiah, adalah besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia. Sepanjang tahun 2013 ini hanya pada Maret menunjukkan surplus, selebihnya defisit. Pada akhir 2013 April 2013 defisit neraca perdagangan mencapai US$4,06 miliar. Ini disebabkan oleh turunnya ekspor non-migas Indonesia karena turunnya harga komoditas primer serta daya beli negara tujuan ekspor Indonesia antara lain China, India, dan Jepang.

Bertahannya defisit neraca perdagangan juga disebabkan oleh masih besarnya impor migas meski harga BBM sudah dinaikkan, sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap US$ kian melemah akibat penerimaan devisa ekspor lebih kecil dari impor. Ini berarti pasokan dolar AS berkurang (karena ekspor turun) atau permintaan US$ meningkat akibat pengaruh impor yang meningkat. Karena itu fluktuasi kurs rupiah menjadi sulit diperhitungkan karena faktor-faktor tersebut.

BERITA TERKAIT

Said Abdullah: Currency War Menekan Mata Uang Rupiah

Said Abdullah: Currency War Menekan Mata Uang Rupiah   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah memperkirakan…

Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Heboh perubahan nominal sejumlah rekening dari salah satu bank…

Peso Anjlok, BI Intervensi Cegah Pelemahan Rupiah

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengaku sudah melakukan intervensi di pasar spot dan pasar domestik mata…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Ancaman Kejahatan Siber

Kejahatan dunia siber berupa peretasan data masih mengincar perusahaan besar, khususnya industri jasa keuangan dan perbankan. Paparan studi yang dilakukan…

Harian Ekonomi NERACA Genap 34 Tahun

Di bulan Agustus ini, tepatnya pada 18 Agustus 2019, Harian Ekonomi NERACA genap berusia 34 tahun. Meski di tengah maraknya…

Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia saat ini membutuhkan investasi yang besar dari luar sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Apalagi, dengan realitas rendahnya kapasitas tabungan domestik…