Sinarmas MSIG Mengaku Siap Bayar

Pungutan OJK

Kamis, 27/02/2014

NERACA

Jakarta - PT Asuransi Sinarmas MSIG Life mengaku siap membayar iuran atau pungutan yang dibebankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada industri keuangan nonbank (IKNB). Pasalnya, hal itu sudah menjadi kesepatan bersama antara asosiasi dengan OJK selaku regulator yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan kepada Sektor Keuangan.

Direktur Utama Asuransi Sinarmas MSIG Life, Johnson Chai mengatakan, sebagai perusahaan yang taat hukum pihaknya menyatakan siap mengikuti ketentuan tersebut. "Kami siap melaksanakan aturan (OJK tentang iuran) meskipun aturan ini cukup memberatkan," terangnya di Jakarta, Rabu (26/2).

Namun yang pasti, lanjut Johnson, pihaknya berjanji tidak akan memberatkan nasabah akibat diterapkannya aturan ini. Karena Sinar Mas MSIG Life memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan hak-hak kepada nasabah. "Tentu kami tidak akan membebankan kepada nasabah. Karena itu tidak fair. Kami tetap berkomitmen (untuk tidak membebani nasabah)," tegasnya.

Jika mau dihitung, OJK menetapkan pungutan kepada industri jasa keuangan sebesar 0,03%-0,06% yang harus disetor tiap tiga bulan. Aturan ini resmi berlaku 1 Maret 2014. Sementara total aset Asuransi Sinarmas MSIG Life mencapai Rp19,03 triliun pada 2013. Dengan demikian, kocek yang harus dikeluarkan perseroan untuk disumbangkan ke OJK sekitar Rp570 miliar per triwulan jika saja iuran dikenakan sebesar 0,03%.

Sementara Peneliti Indef, Eko Listiyanto menuturkan, adanya iuran yang dipungut dari industri keuangan memang menimbulkan pro dan kontra. Di mana beberapa asosiasi industri keuangan menyampaikan keberatan dan sejumlah pertanyaan terkait dengan kebijakan ini.

Satu sisi, OJK sebagai lembaga yang baru terbentuk memerlukan pendanaan yang tidak sedikit terkait dengan tugas dan fungsinya dalam mengatur, mengawasi dan melindungi industri keuangan. Namun sisi lain, sebagai sebuah lembaga baru yang masih minim kinerja dan rekam jejak, industri keuangan mempertanyakan manfaat nyata yang bisa diperoleh dari iuran tersebut.

Selain itu, lanjut Eko, muncul pula pertanyaan dari publik terkait dengan akankah industri keuangan nantinya membebankan pungutan ini ke masyarakat pengguna jasa industri keuangan. Menurut dia, terdapat tiga indikator yang dapat dijadikan tolok ukur atas manfaat dari iuran ke OJK ini.

“Pertama, OJK harus dapat menjamin bahwa industri keuangan Indonesia ke depan dapat berkembang lebih baik dari sebelumnya. Seiring pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, berbagai persoalan di industri keuangan juga harus bisa diminimasi. Kedua, mengingat iuran ini dipungut dari industri keuangan maka OJK dituntut untuk dapat mempergunakannya secara transparan dan akuntabel. Ketiga, karena besarnya iuran dipengaruhi oleh total aset masing-masing industri yang diawasi, aspek independensi OJK harus benar-benar dijaga,” jelas Eko. [ardi]