Sinarmas MSIG Mengaku Siap Bayar - Pungutan OJK

NERACA

Jakarta - PT Asuransi Sinarmas MSIG Life mengaku siap membayar iuran atau pungutan yang dibebankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada industri keuangan nonbank (IKNB). Pasalnya, hal itu sudah menjadi kesepatan bersama antara asosiasi dengan OJK selaku regulator yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan kepada Sektor Keuangan.

Direktur Utama Asuransi Sinarmas MSIG Life, Johnson Chai mengatakan, sebagai perusahaan yang taat hukum pihaknya menyatakan siap mengikuti ketentuan tersebut. "Kami siap melaksanakan aturan (OJK tentang iuran) meskipun aturan ini cukup memberatkan," terangnya di Jakarta, Rabu (26/2).

Namun yang pasti, lanjut Johnson, pihaknya berjanji tidak akan memberatkan nasabah akibat diterapkannya aturan ini. Karena Sinar Mas MSIG Life memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan hak-hak kepada nasabah. "Tentu kami tidak akan membebankan kepada nasabah. Karena itu tidak fair. Kami tetap berkomitmen (untuk tidak membebani nasabah)," tegasnya.

Jika mau dihitung, OJK menetapkan pungutan kepada industri jasa keuangan sebesar 0,03%-0,06% yang harus disetor tiap tiga bulan. Aturan ini resmi berlaku 1 Maret 2014. Sementara total aset Asuransi Sinarmas MSIG Life mencapai Rp19,03 triliun pada 2013. Dengan demikian, kocek yang harus dikeluarkan perseroan untuk disumbangkan ke OJK sekitar Rp570 miliar per triwulan jika saja iuran dikenakan sebesar 0,03%.

Sementara Peneliti Indef, Eko Listiyanto menuturkan, adanya iuran yang dipungut dari industri keuangan memang menimbulkan pro dan kontra. Di mana beberapa asosiasi industri keuangan menyampaikan keberatan dan sejumlah pertanyaan terkait dengan kebijakan ini.

Satu sisi, OJK sebagai lembaga yang baru terbentuk memerlukan pendanaan yang tidak sedikit terkait dengan tugas dan fungsinya dalam mengatur, mengawasi dan melindungi industri keuangan. Namun sisi lain, sebagai sebuah lembaga baru yang masih minim kinerja dan rekam jejak, industri keuangan mempertanyakan manfaat nyata yang bisa diperoleh dari iuran tersebut.

Selain itu, lanjut Eko, muncul pula pertanyaan dari publik terkait dengan akankah industri keuangan nantinya membebankan pungutan ini ke masyarakat pengguna jasa industri keuangan. Menurut dia, terdapat tiga indikator yang dapat dijadikan tolok ukur atas manfaat dari iuran ke OJK ini.

“Pertama, OJK harus dapat menjamin bahwa industri keuangan Indonesia ke depan dapat berkembang lebih baik dari sebelumnya. Seiring pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, berbagai persoalan di industri keuangan juga harus bisa diminimasi. Kedua, mengingat iuran ini dipungut dari industri keuangan maka OJK dituntut untuk dapat mempergunakannya secara transparan dan akuntabel. Ketiga, karena besarnya iuran dipengaruhi oleh total aset masing-masing industri yang diawasi, aspek independensi OJK harus benar-benar dijaga,” jelas Eko. [ardi]

BERITA TERKAIT

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…

Indonesia Siap Gelar Asian Games 2018

  Oleh : Steven Sulu, Mahasiswa Nusa Cendana Kupang Kali ini ajang pertandingan antar negara siap dilakukan di Indonesia. Asian…

Dinilai Tidak Subtansial, RUU SDA Bukti Belum Siap

Dr. Nana M Arifjaya, ahli Hidrologi Institut Pertanian Bogor mengatakan. Rancangan Undang-Undang Sumber Day Air (RUU SDA) yang saat ini…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

Rasio Kredit Macet Di Sulteng Aman

    NERACA   Palu - Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Miyono mengatakan rasio kredit macet atau…

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…