Industri Hulu Migas Tingkatkan Peran Perbankan

Kamis, 27/02/2014

NERACA

Bandung - Total transaksi industri hulu minyak dan gas bumi (migas)pada 2013 tercatat sebesar US$57,8 miliar. Dana tersebut berasal dari para kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) yang sudah berproduksi. Rinciannya, transaksi minyak sekitar US$31,3 miliar, gas pipa sebesar US$12,4 miliar, dan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dan elpiji (liquefied petroleum gas/LPG)sebesar US$ 14,1 miliar.

“Jika (transaksi) bisa masuk ke perbankan dalam negeri, dampaknya luar biasa bagi perekonomian nasional,” kata Deputi Pengendalian Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Budi Agustyono, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/2).

Menurut dia, sejak 2008, SKK Migas (dahulu BP Migas) mewajibkantransaksi pembayaran pengadaan barang dan jasa melalui perbankan nasional. Pasca kebijakan diberlakukan, nilai transaksi pengadaan terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2009, tercatat transaksi sebesar US$3,97 miliar. Kemudian 2011 meningkat menjadi US$6,348 miliar. Tahun lalu hampir menyentuh angka US$8 miliar.

Pemanfaatan perbankan nasional juga dilakukan melalui kewajiban kontraktor menyimpan dana cadangan untuk pemulihan kondisi lapangan setelah operasi (Abandonment and Site Restoration/ASR).Hingga 31 Januari 2014, penempatan dana ASR yang disimpan di Bank BUMN mencapai US$501 juta.

Selain dua kebijakan itu, saat ini SKK Migas tengah menggalakkan sosialisasi mengenai layananTrust. Langkah ini diambil untuk mendukung Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/17/PBI/2012tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust). Lebih lanjut Budi menuturkan, dikeluarkannya aturan ini pada dasarnya untuk menjawab kekhawatiran dari kontraktor KKS terkaitkeamanan dana yang disimpan padabank-bank devisa di dalam negeri.

Ada sanksi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia, Darsono menuturkan, BI telah mengeluarkan PBI Nomor 14/25/PBI/2012 mengenaipenerimaanDevisa Hasil Ekspor(DHE). Menurut dia, pelanggaran terhadapaturan iniakan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi penangguhan pelayanan ekspor.

Hingga saat ini, lanjut Darsono, BI telah mengirimkan surat untuk pengenaan saksi penangguhan ekspor kepadatiga eksportir migas. “Kami telah menegaskan agar seluruh kontraktor melaksanaan kewajiban DHE ini,” katanya. Langkah ini merupakansalah satu bentuk kontribusi industri hulu migasdalam rangka meningkatkan peran serta industri perbankan nasional, khususnya bank badan usaha milik negara (BUMN).

Dia pun berharap akan menciptakanmultiplier effectterhadapperekonomian nasional. Dana sebesar ini diharapkan dapat berputar dan menjadi stimulator bagi penggerak perekonomian Indonesia. Darsono menambahkan, dengan nilai transaksi yang sangat besar, industri hulu migas memiliki peran krusial terkait kestabilan ekonomi Indonesia. Apabila seluruh kontraktor migas menjalankan kebijakan DHE di bank dalam negeri, manfaatnya akan signifikan bagi perekonomian.

“Manfaatnya antara lain,meningkatkan kesinambunganpasokan devisa yang pada akhirnya dapatmemperkuat nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing.Selain itu,meningkatkan peran serta industri perbankan nasional untuk berbuat lebih banyak dan dapat disejajarkan dengan perbankan internasional,” tandas Darsono.[ardi]