Rencana Investasi Caterpillar Sulit Direalisasikan

Kamis, 27/02/2014

NERACA

Jakarta - Rencana perusahaan alat berat asal Amerika Serikat (AS) Caterpillar untuk menanamkan investasi dalam bidang manufactur heavy equipment di Indonesia tampaknya masih sulit untuk direalisasikan.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, hal yang menghambat perusahaan ini karena ada beberapa ketentuan yang menjadi keharusan bagi sebuah perusahaan untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun masih belum bisa dipenuhi.

"Pokoknya kalau sudah keluar (rekomendasi) dari Kementerian Perindustrian, berarti ketentuan pokoknya sudah terpenuhi. Tapi kalau masih di sini, berarti masih ada masalah-masalah yang mereka harus selesaikan," ujar Hidayat di Jakarta, Rabu (26/2).

Selain soal persyaratan investasi, hal yang juga menghambat produsen alat berat tersebut adalah permintaan insentif berupa tax holiday namun masih belum ditindaklanjuti. "Kami sedang proses, mengingat Caterpillar ini termasuk yang menyediakan pembuatan mesin-mesin," lanjutnya.

Meski demikian, Hidayat menyatakan siap membantu agar investasinya cepat terealisasi di Indonesia. "Nanti kalau sudah dikirim bersama BKF (Badan Kebijakan Fiskal) dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), saya mau mengawalnya supaya bisa lebih cepat," tandas Hidayat.

Seperti diketahui, Caterpillar telah berencana untuk menanamkan investasinya di Indonesia sejak beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini realisasi investasi tersebut belum juga terwujud. Nilai investasi perusahaan alat berat tersebut diperkirakan berkisar US$ 500 juta- US$ 1 miliar.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana mengatakan ketidakefisienan birokrasi merupakan masalah utama dalam iklim usaha di Indonesia. Masalah berikutnya adalah korupsi serta kurangnya ketersediaan infrastruktur yang memadai. Meski demikian, perbaikan iklim investasi dan iklim usaha di Indonesia mulai menunjukkan perbaikan.

“Waktu, prosedur, dan biaya untuk memulai usaha terlihat menurun. Ini merupakan indikasi adanya perbaikan untuk lebih memudahkan investor dan pengusaha. Salah satu upaya pemerintah menguatkan iklim investasi adalah dengan menyederhanakan perijinan melalui pengefektifan fungsi pelayanan terpadu satu pintu,” ujar Armida.

Pada tahun 2013 ini, jelas Armida, telah terbangun 468 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 33 provinsi, 339 kabupaten, 93 kota, dan 3 kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Selain itu, pada rentang tahun 2012-2013 telah pula dilakukan penyederhanaan prosedur dalam bidang penanaman modal dengan terhubungnya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di 60 kabupaten/kota dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pembangunan SDM

Pada kesempatan tersebut, Armida juga menegaskan semakin mendesaknya pemenuhan kebutuhan akan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya, globalisasi ekonomi bertumpu pada dua kekuatan utama yaitu perdagangan dan teknologi. Dua kekuatan tersebut menggerakan dinamika perekonomian dunia melalui kapitalisasi hasil penemuan yang ditransformasikan menjadi produk inovasi.

“Hal ini sejalan dengan pergeseran pembangunan ekonomi ke arah knowledge-based economy. Aspek pendidikan mempunyai kaitan erat dengan kebangkitan ekonomi nasional karena mampu melahirkan SDM berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. SDM berkualitas tersebut juga akan menguasai teknologi sehingga tercipta apa yang disebut technology-driven economy,” jelas Armida.

Pada akhirnya, pembangunan SDM ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing SDM Indonesia di kancah global. Proporsi tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia juga diharapkan meningkat. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2010 sebanyak 51,5% tenaga kerja Indonesia hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD), 18,9% mengenyam pendidikan SMP, dan 22,4% mengenyam pendidikan SMA. Sementara yang mengenyam pendidikan Diploma hanya 2,7% dan Sarjana 4,7%.

Pada tahun 2030 nanti, data tersebut diharapkan berubah sehingga tenaga kerja Indonesia yang mengenyam pendidikan Diploma bisa mencapai 25% dan Sarjana mencapai 20%. Sementara mereka yang hanya mengenyam pendidikan SD diharapkan tidak lebih dari 10%.