INSA: Penerapan CIF Belum Optimal

Industri Pelayaran

Kamis, 27/02/2014

NERACA

Jakarta – Tahun lalu tepatnya tanggal 27 Februari 2013 telah dilakukan kesepakatan mengubah metode pengiriman barang dari freight on board (FOB) ke metode cost of insurance freight (CIF). Kebijakan ini patut disambut baik. Harapannya penggunaan CIF dapat meningkatkan ekspor sebesar 8%-10%, sekaligus merangsang pertumbuhan usaha jasa transportasi, perbankan dan asuransi di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru. Adapun kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) tersebut ditandatangain oleh pemerintah dan dunia usaha.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengatakan kebijakan yang sudah ditandatangani setahun lalu masih belum berjalan maksimal. Sejauh ini pelaku dunia usaha sudah bekerja untuk segera melaksanakan CIF untuk ekspor, tapi belum diimbangi dengan arah kebijakan pemerintah yang mengeksekusinya. “CIF perlu ada sentuhan dari pemerintah, terutama dalam kebijakan agar dapat berjalan optimal,” katanya kepada Neraca, Rabu (26/2).

Carmelita berharap MoU yang sudah dilakukan antara pemerintah dan pelaku usaha tidak menjadi dokumen yang tidak terlaksana karena perubahan term of trade itu adalah bagian dari strategi nasional untuk memperbesar kapal merah putih yang mengangkut potensi penambahan devisa negara. “Orientasi perubahan itu agar adanya peningkatan penambahan devisa negara, salah satunya dari jasa transportasi laut,” imbuhnya.

Maka dari itu, saat ini tinggal bagaimana pemerintah dapat menggulirkan kebijakan yang tepat agar realisasi adanya kesepakatan ini bisa berjalan normal. “Kalau dari sisi pengusaha sudah action, tinggal menunggu dari pemerintah saja,” tegasanya.

Lebih jauh lagi dia menjelaskan perubahan term of trade dari FoB menjadi CIF untuk angkutan ekspor akan menguntungkan Indonesia, baik negara, masyarakat maupun pelaku usah, setidaknya mampu menyelamatkan potensi devisa hingga Rp120 triliun dari ongkos angkut yang selama ini menguap ke luar negeri. "Dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, daya saing produk domestik sangat besar," terangnya.

Menurut dia, harusnya MoU tersebut merupakan titik awal bagi pelaku usaha di Indonesia untuk memperbesar penerimaan devisa melalui kegiatan angkutan ekspor dan impor nasional yang masih 91% dikuasai oleh kapal-kapal non-Merah Putih. dan harusnya adanya perubahan ini menjadi peluang karena kesempatan investasi pada sektor pengadaan kapal, infrastruktur, industri perkapalan, usaha bongkar muat, keagenan, asuransi, perbankan, hingga kepelabuhan dapat ditingkatkan secara signifikan.

“Dia berharap, segenap pemerintah, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha maupun para stakeholders lainnya dapat memperkuat kebersamaan, saling bergandengan tangan dan menjaga kekompakan guna perbaikan dari program ini,” ujarnya.

Seperti diketahui MoU term of trade CIF ditandatangani oleh Kementerian Perdagangan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Indonesian National Shipowners' Association (INSA) , Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ( ALFI), Bank Exim dan Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI).