NERACA

Jakarta - Alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pertanian masih minim, hanya berkisar 1% saja dari alokasi anggran per tahunnya. Ketua umum Partai Gerindra, Suhardi menilai, harusnya sektor pertanian menjadi prioritas anggaran, dan pemerintah dapat mengalokasikan anggrannya sekitar 70% dari APBN.

"Sektor pertanian merupakan sektoor yang vital mengingat bersinggungan dengan pangan sudah seharunya pemerintah menjadikan pertanian sebagi prioritas anggran yang setiap tahunnya ditingkatkan. Sekarang untuk pertanian hanya diberi 1% dari APBN. Semestinya dapat porsi 70%," kata Suhardi usai diskusi publik yang mengangkat tema “Pandangan Parpol tentang Liberalisasi Impor Hortikultura: Setop atau Lanjutkan?" di Jakarta, Rabu (26/2).

Peningkatan alokasi anggaran, menurut Suhardi, dibutuhkan guna kepentingan penelitian untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian Tanah Air. Dengan porsi anggaran pertanian yang ada saat ini tidak banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian sehingga sulit bersaing dengan produk-produk impor. “Alokasi anggaran dapat dipergunakan untuk penyediaan benih, bibit dan infrastruktur. Dari pada buat PNS yang hanya makan minum menghabiskan, mending buat petani saja,” tegasnya.

Menurutnya sebagai negara agraris, kata dia, seharusnya mampu menghasilkan produk pertanian yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akan tetapi, dengan liberalisasi impor produk pertanian, membuat tujuan kemandirian pangan sulit dicapai. "Impor pangan, impor buah, tidak mungkinlah kita bisa mandiri jika semua kita beli," katanya.

Dari data yang ada, izin impor hortikultura tahun 2014 mencapai 1,2 juta ton atau naik hampir empat kali lipat dibanding tahun 2013 sebesar 260.000 ton. Beberapa produk yang diberi izin impor antara lain bawang bombay, apel, anggur, jeruk, wortel, kentang, anggur, dan durian.

Swasembada Gagal

Melihar realita yang ada, program swasembada pangan nasional 2014 terancam gagal akibat rendahnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, Anggota Komisi IV DPR RI Ma'mur Hasanuddin melihat program swasembada pangan sulit terealisasi jika alokasi anggaran terus diturunkan tiap tahun. "Sektor pertanian secara nyata tidak mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah. Hal ini terlihat dari anggaran 2014 yang terus turun dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal beragam gejolak pangan sepanjang tahun terjadi akibat tidak adanya perluasan faktor produksi pertanian dan lemahnya tata niaga pangan," katanya.

Porsi anggaran belanja Kementerian Pertanian terhadap total belanja K/L mengalami penurunan, setidaknya ada 5 komoditas utama swasembada pangan yang dibebankan kepada Kementerian Pertanian di tahun 2014 yaitu beras, kedelai, daging sapi, gula, dan jagung. Bahkan, untuk komoditas beras targetnya harus mencapai surplus 10 juta ton di tahun 2014. Namun ironisnya seluruh pencapaian tersebut tidak didukung dengan perbaikan infrastruktur pertanian, pengembangan teknologi dan reforma agraria di hulu, sedangkan di hilir pemerintah terus membuka keran importasi terhadap pangan dan hortikultura.

"Peningkatan produksi pertanian yang belum optimal, karena dukungan anggaran dan kebijakan yang minimalis serta ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer bernilai tambah rendah menjadi masalah yang serius," tegasnya.

Ma'mur mendesak pemerintah agar meningkatkan kebijakan yang berorientasi kepada sektor pertanian, mengingat selama ini kebijakan pembangunan perdesaan dan pertanian sangat konservatif. Karenanya, dia mendesak agar belanja modal untuk pembangunan infrastruktur pertanian dapat ditingkatkan.

"Selama ini pertumbuhan ekonomi tidak berbasis secara luas (broad-based growth) dan belum memberdayakan potensi ekonomi domestik secara optimal, khususnya sektor pertanian. Investasi dalam infrastruktur pertanian cenderung terabaikan sehingga sektor pertanian mengalami stagnasi dengan pertumbuhan minimal," jelas Ma'mur.

Anggaran subsidi pangan dalam RAPBN tahun 2014 sekitar Rp 17  triliun. 2013 sebesar Rp 21,5 triliun. Padahal, sektor pertanian masih berkontribusi signifikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, leading sektor untuk ketahanan pangan, penyerap tenaga kerja tertinggi.