Gara-gara Indonesia, Inggris Raya Banjir?

Oleh: Handa S. Abidin, Peneliti Hukum Perubahan Iklim Internasional

Kamis, 27/02/2014

Seorang kawan yang pernah kuliah di Britania Raya (Inggris Raya) mengirimkan sebuah artikel berita menarik kepada saya beberapa hari lalu. Judul berita tersebut “England Floods, Blame Indonesia” (Bloomberg, 12/2/2014). Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia kurang lebih artinya Inggris menyalahkan Indonesia sebagai penyebab banjir di Inggris.

Karena Indonesia?

Judul provokatif tersebut berawal dari laporan Met Office (Badan Meteorologi Inggris Raya) dan Centre for Ecology & Hydrology (Natural Environment Research Council) berjudul “The Recent Storms and Floods in the UK (February 2014)”. Dalam laporan tersebut, memang disebut Indonesia sebagai biang keladi terhadap banjirnya sebagian wilayah Inggris Raya. Pada intinya laporan tersebut menyalahkan curah hujan terus-menerus di Indonesia yang menimbulkan gangguan besar bagi arus udara di wilayah Pasifik dan Atlantik Utara yang pada akhirnya mengakibatkan cuaca di Inggris Raya kacau balau.

Banjir dan badai di Inggris Raya bulan Februari ini, khususnya di Inggris dan Wales memang merisaukan. BBC memberitakan masih ada 30.000 rumah yang terputus aliran listriknya dari total hampir 1 juta rumah selama seminggu ini (BBC, 16/2/2014). Sejumlah korban jiwa juga sudah berjatuhan (The Guardian, 15/2/2014). Kerugian ekonomi yang sangat besar juga diderita Inggris Raya. Gubernur Bank of England, Mark Carney, dengan mengutip pernyataan seorang ahli, menyatakan kerugian akibat banjir dan badai bisa mencapai 14 miliar poundsterling (The Independent, 12/2/2014).

Paling tidak terdapat dua pihak dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengeluarkan pernyataan mengenai laporan Badan Meteorologi Inggris Raya tersebut. Pertama, laporan Met Office ditanggapi dengan dingin oleh Kepala Sub Bidang Informasi dan Meteorologi BMKG, Hari Tirto, yang mengatakan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menanggapi laporan tersebut (Merdeka, 13/1/2014). Sedangkan Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Edvin Aldrian sepakat jika Indonesia dikatakan penyebab Inggris Raya banjir (Merdeka, 13/1/2014). Edvin mengeluarkan sejumlah alasan untuk mendukung argumennya, antara lain Indonesia sebagai “paru-paru bumi” memiliki radiasi matahari maksimum yang menghasilkan energi besar yang setelah itu disebar ke wilayah yang lintangnya paling tinggi, seperti ke Eropa (Merdeka, 13/1/2014). Edvin juga menjelaskan laut Indonesia yang luas dan turut menyerap panas juga turut memberikan kontribusi untuk menentukan iklim di Indonesia dan dapat berdampak di Eropa (Merdeka, 13/1/2014).

Tidak jelas apakah pertanyaan kedua pejabat BMKG merupakan jawaban resmi dari BMKG atau tidak. Namun paling tidak, ada satu pejabat BMKG yang menyepakati pengaruh Indonesia terhadap cuaca ekstrem di Inggris Raya. Secara bilateral ada beberapa hal yang dapat dilakukan. BMKG perlu menanggapi dengan serius laporan Met Office dengan membuat laporan serupa yang menjelaskan keterkaitan antara Indonesia dan Inggris Raya. Pembuatan laporan ini dapat dibantu oleh pemerintah Inggris Raya. Tentu, independensi hasil laporan harus dipegang teguh oleh BMKG.

Hasil laporan tersebut harus cepat diselesaikan agar tidak kehilangan momentum. Laporan tersebut dapat menjadi awal kolaborasi dengan pemerintah Inggris Raya dalam meminimalisir musibah serupa kemudian hari. Kolaborasi tersebut dapat berupa pendanaan untuk kegiatan terkait. Misalnya, jika Met Office mengatakan hujan deras di Indonesia sebagai biang kerok terjadinya banjir di Inggris Raya, maka pemerintah Inggris Raya dapat memberikan hibah ke pemerintah Indonesia untuk mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia terutama di daerah-daerah yang mengalami banjir.

Perubahan Iklim?

Apakah banjir di Inggris Raya disebabkan oleh perubahan iklim? Met Office tampaknya bermain aman dengan menyatakan tidak ada jawaban pasti mengenai apakah semua badai, hujan deras, dan banjir disebabkan oleh perubahan iklim. Namun Met Office mengakui perubahan iklim sudah dan dapat menaikan permukaan air laut. Ini tentu dapat menghasilkan “banjir permanen” di suatu wilayah.

Tidak semua orang seirama dengan pendapat Met Office. Pangeran Charles mengatakan banjir di Inggris Raya akibat tidak pedulinya kita terhadap perubahan iklim (The Telegraph, 7/2/2014). Profesor Nicholas Stern, penulis buku berpengaruh the Stern Review, dalam opininya di The Guardian (14/2/2014) menyatakan banjir di UK merupakan akibat perubahan iklim dan mengingatkan mengenai bahaya meletusnya konflik akibat perubahan iklim karena penduduk di suatu tempat harus pindah ke tempat yang aman.

Salah satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah isu banjir di Inggris Raya sudah berada di ranah politik. Pemerintah Inggris Raya yang saat ini dikuasai oleh Partai Konservatif cenderung agak lunak terhadap penyelesaian masalah perubahan iklim global. Sedangkan partai oposisi, Partai Buruh, cenderung lebih keras dan ingin terlibat dalam penyelesaian masalah perubahan iklim global. Misalnya, baru-baru ini pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Ed Miliband, mengutarakan perubahan iklim sebagai isu keamanan nasional dikaitkan dengan banjir yang dialami oleh Inggris Raya (The Guardian, 16/2/2014). Dengan kata lain pendapat Met Office yang belum dapat menyimpulkan apakah banjir di Inggris Raya disebabkan oleh perubahan iklim perlu diragukan.

Pemberitaan mengenai banjir di Inggris Raya yang dikatakan diakibatkan oleh Indonesia mulai atau semakin menyadarkan pemerintah dan masyarakat di kedua negara akan saling terkaitnya isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Bayangkan jarak Jakarta-London apabila ditempuh melalui pesawat mencapai hampir sekitar 12.000 km. Dengan kata lain jarak jauh bukan halangan bagi masalah perubahan iklim. Diharapkan kesadaran dari masyarakat akan bahaya perubahan iklim akan semakin menjadikan perubahan iklim sebagai isu penting bagi pemerintah ataupun kekuatan oposisi.

Dalam konteks negosiasi perubahan iklim internasional, Indonesia dan Inggris Raya adalah dua kekuatan strategis. Peran dari kedua negara tersebut diharapkan dapat memuluskan kesepakatan global dalam mengatasi perubahan iklim yang rencananya akan disepakati oleh semua negara yang telah meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2015 nanti dan mulai berlaku tahun 2020. (analisadaily.com)

Topik Terkait

si xabodn as