Kata macet mungkin sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat perkotaan. Bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan pribadi menjadikan lalu lintas semakin padat. Kedua pertumbuhan ini tidak diikuti dengan pertumbuhan ruas jalanan, sehingga kemacetan sangat sulit dihindari.

NERACA

Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan, salah satunya dengan merealisasikan penggunaan Transjakarta serta diberlakukannya 3in1 pada jam-jam tertentu.

Namun hal itu belum bisa mengatasi kemacetan di Jakarta. Kemacetan lalu lintas di Jakarta pada jam sibuk menambah parah, ini dikarenakan jumlah kendaraan sudah melampaui batas normal dan tindak rasional pengguna jalan. Akibatnya disiplin dan etika berlalulintas hilang.

Ketidak-patuhan warga pada peraturan semakin meningkat. Hal ini membuat Dishub Pemprov DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya Kesulitan dalam mencari solusisi stematis.

Berdasarkan data kendaraan yang tercatat di Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya pada tahun 2013 dari Januari hingga 21 Desember, jumlah kendaraan di Jakarta dan sekitarnya mencapai 16.043.689 unit. Dengan perincian 11.929.103 unit motor, 3.003.499 mobil, 360.022 bus, 617.635 mobil barang dan 133.430 kendaraan khusus.

Pertumbuhan jumlah kendaraan ini tak sebanding dengan pertumbuhan panjang ruas jalan di DKI Jakarta yang hanya 0.01% setiap tahun. Akibatnya kemacetan seolah menjadi hal lumrah di Jakarta.

Sedangkan jika kita melihat rasio jalan di Jakarta baru mencapai 6% dari luas wilayah ibu kota 650 kilometer. Idealnya rasio jalan di kota-kota besar diatas 12% dari luas wilayahnya. Padahal pertumbuhan kendaraan di Jakarta hingga 11% dengan pertumbuhan ruas jalan hanya 1% saja. Rasio jalan di Jalan lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya seperti di Singapura hingga 12%, New York 18%, dan Tokyo 20%.

Pengamat transportasi, Darmaningtyas mengatakan, keberadaan masyarakat kelas menengah yang semakin meningkat di Indonesia dan tuntutan gaya hidup yang semakin tinggi turut mempunyai andil yang sangat besar di dalam hal konsumsi kendaraan pribadi.

Menurutnya sungguh ironis memang, peningkatan level strata kesejahteraan dan daya beli masyarakat tidak diimbangi dengan kesadaran akan infrastruktur maupun fasilitas umum pendukung yang kurang memadai.

Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok merencanakan kendaraan yang akan masuk Jakarta harus bayar. Mau tidak mau, masyarakat harus menggunakan jasa angkutan umum yang sangat tidak memadai di Jakarta.

Sedangkan Darmaningtiyas mengatakan, melihat rencana Ahok yang akan memberlakukan warga di luar Jakarta akan dikenakan tarif sangat relevan, jika kita melihat banyak warga di luar Jakarta, seperti yang tinggal di Depok. Tangerang, Bekasi, (Bodetabek) yang bekerja di Jakarta.

“Ini akan memaksa warga diluar Jakarta akan mengalihkan pada angkutan umum ketika mereka akan pergi ke Jakarta, tidak mungkin orang mau bayar setiap hari ketika ingin ke Jakarta,” tutur Darmaningtiyas, kepada Neraca.

Namun jika kita melihat pengoperasian shuttle bus PP dari Kemang Pratama, Lippo karawaci, Alam Sutera, Bintaro Jaya, Sentul City, memberi indikasi bahwa sudah banyak warga Komuter yang berpikir rasional dan mau menggunakan angkutan umum tanpa dipaksa otoritas.

Menurutnya, jika moda tersebut d iatas bisa dieskalasi jadi lebih luas daya jangkaunya, lebih cepat dan tepat waktu tempuhnya, lebih aman, dan juga nyaman, maka teori pasar akan membuktikan bahwa masih banyak orang yang rela berpindah moda secara suka rela.

Untuk itu pelaksanaan revitalisasi dan penataan angkutan umum jenis bus merupakan langkah strategis yang perlu segera dilakukan demi terciptanya pelayanan angkutan umum yang efektif dan efisien khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Tyas, sapaan Darmaningtyas  pengadaan proyek angkutan umum bus juga bisa membuka peluang bisnis badan usaha Swasta, BUMD, dan BUMN untuk solusi mengatasi kemacetan Jakarta.

Darmaningtiyas melihat prospek angkutan umum untuk kedepannya masih sangat terbuka, jika melihat kondisi jalan yang belum dapat menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

“Angkutan umum yang layak, nyaman dan aman. Saya yakin masyarakat akan beralih kemoda transportasi umum seperti bus yang bisa melayani masyarakat langsung ketempat tujuan mereka,” tutur Darmaningtyas.

Sedangkan Direktur Keuangan PT Express Transindo Utama tbk, David Santoso menyatakan, jika ke depannya Pemprov DKI Jakarta akan menggalakkan program bus, taksi Express tidak keberatan.

“Justru indrustri taksi akan lebih diuntungkan karena memang bisnis angkutan umum adalah point to point sedangkan taksi door to door. Apapun program yang digalakkan pemerintah dalam mengurangi kemacetan Jakarta, Express akan terus mendukung,” tutur David.

Dia mengatakan, saya sangat mendukung adanya bus pariwisata yang baru-baru ini di sediakan oleh  Pemprov DKI untuk mengangkut para wisatawan yang berkunjung ke Jakarta. “Pengunaan moda bus seperti ini salah satu langkah untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Apa bila diadakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta, jika itu berjalan, saya yakin ini akan lebih efektif untuk mengurangi kemacetan di Jakarta,” tutur David.