NERACA

Jakarta – Di tengah gegap-gempita klaim pemerintah yang mengaku telah berhasil mencapai swasembada garam konsumsi, fakta lain yang sepertinya sengaja disembunyikan adalah bahwa hampir 100% garam untuk industri dipasok dari impor. Fakta ini sungguh ironis mengingat Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, tapi tak pernah becus membangun industri garam untuk dunia usaha. Lantas, siapa yang menjegal pengembangan garam untuk industri selama ini?

Pengamat ekonomi dari UGM Sri Adiningsih menilai ketidakmampuan Indonesia dalam memproduksi garam untuk industri lantaran seringnya dijegal dari para importir garam yang salama ini mendapatkan keuntungan dari tingginya impor garam untuk industri. “Agak aneh ketika panjang pantai Indonesia merupakan salah satu yang terluas di dunia akan tetapi masih impor garam. Tentunya dengan melakukan impor garam, ada yang diuntungkan, makanya ketika ada investasi yang masuk, kerap dijegal,” kata Sri saat dihubungi Neraca, Selasa (25/2).

Menurut dia, di tengah meningkatnya penduduk dan konsumsi perlu dibarengi dengan investasi di dalam negeri. Hal itu, sambung dia, sangatlah penting agar tidak mengandalkan barang-barang impor. “Kalau bisa, kita produksi sendiri. Karena itu lebih menguntungkan dari pada mengandalkan impor. Selama inikan selalu mengandalkan impor, makanya harus berubah untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam negeri,” tuturnya.

Sri juga prihatin karena selama ini industri garam tidak pernah dikelompokkan ke dalam barang strategis. Padahal kebutuhan domestik sangat besar dan keberadaannya sangat vital dalam mencukupi kebutuhan dasar rakyat. "Pemerintah dan PT Garam (BUMN) terlihat pasrah begitu saja,” tegasnya.

Secara terpisah, Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengatakan, tantangan terbesar untuk mengatasi permasalahan impor garam adalah kondisi cuaca. “Produksi garam 100% sangat bergantung pada cuaca. Di tahun 2010, kita tidak produksi garam karena sepanjang tahun itu hujan,” ujarnya.

Apalagi, sambung dia, tidak ada perluasan lahan garam yang dilakukan pemerintah. “Tidak ada perluasan tambah lahan garam sehingga kita agak susah untuk swasembada garam. Dari 35 ribu hektar lahan garam, baru digarap 20 ribu hektar lahan garam yang digunakan,” jelasnya.

Namun, meski bergantung pada cuaca, dengan perluasan lahan garam dan memproduktifkan lahan garam yang tidak produktif, bukan tidak mungkin Indonesia bisa keluar dari masalah impor garam. Utamanya untuk industri. “India saat ini tercatat sebagai pengimpor garam nomor. 3. Padahal dulu dia mencontek dari Madura.  Kenapa india bisa unggul? Karena untuk ekspor saja India memiliki lahan garam 350 ribu hektar, belum lagi untuk konsumsi dalam negerinya sendiri,” ucapnya.

Sementara, kata dia, Indonesia mengambil acuan dari Australia yang nota bene berbeda iklim. Dan sayangnya, saat ini banyak lahan garam di Madura banyak dijadikan perumahan. “Indonesia salah mencontek, yaitu ke Australia. Padahal Australia beriklim sub tropis sehingga tidak bisa dijadikan acuan,” ujarnya.

Di pihak lain, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Alex SW Retraubun mengatakan, garam sudah menjadi komoditas politik karena menyangkut kepentingan bangsa. "Banyak orang yang ribut-ribut karena garam, lantaran banyak kepentingan di dalamnya," kata Alex.

Lebih lanjut Wamenperin mengatakan garam merupakan komoditas strategis karena semua orang mengkonsumsinya antara lain di industri pangan, kosmetik dan farmasi. Karena itu, banyak orang berlomba-lomba mendapatkan keuntungan di impor garam ini dari pada mendirikan industri.

Alex mengatakan sebenarnya tidak ada yang sulit untuk untuk mengurangi impor garam konsumsi atau industri. Diperlukan peningkatkan produksi garam dalam negeri melalui inovasi dan teknologi. Dia menyebutkan, peningkatan produksi garam dengan inovasi tersebut bisa mencapai 47 % dari 70 ton per hektar dan cara konvensional menjadi 100 ton per hektar.