Ditjen Pajak Minta Dibawa ke Pengadilan - Argumen Asian Agri

NERACA

Jakarta – Pemerintah meminta agar masalah kasus penggepalan pajak PT Asian Agri dibawa ke pengadilan. Pasalnya perusahaan tersebut sudah terbuktu salah justru ingin mengelak dari tagihan utang pajak yang harus dibayar. Bahkan penolakan tersebut bukan dilakukan melalui lembaga hukum.

"Kita tidak mau mengomentari pendapat Asian Agri itu yang tidak jelask. Karena seharusnya kalau mereka merasa keterlaluan tagihan utang pajak yang kami minta seharusnya dibuktikan di pengadilan pajak. Bukan malah melalui konfrensi pers,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Kismantoro Petrus di kantornya, Selasa (25/2).

Kismantoro mengklaim pihaknya sudah melakukan perhitungan yang tepat mengenai angka utang pajak PT Asian Agri dengan nilai sebesar Rp1,3 triliun itu. Sedangkan pihak perusahaan menilai Ditjen Pajak seharusnya menghitung dengan mekanisme laba sebelum pajak dan bunga ditambah depresiasi perusahaan (EBITDA). Dengan begitu nilai pajak terutang perusahaan sawit ini menjadi lebih pasti.

“Intinya kami juga punya argument tentang metode perhitungan kami. Jika mereka punya metode lain dan ingin diargumenkan yasudah lakukan dengan gelar sidang. Karena kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah pajak ini di luar jalan pengadilan pajak,” tegas Kismantoro.

Sebelumnya PT Asian Agri mengaku pihaknya merasa dizolimi pemerintah. Lantaran diwajibkan membayar beban pajak melebihi laba yang didapat selama menjalankan bisnis kelapa sawit dalam kurun waktu 2002 hingga 2005. Lagipula tagihan utang pajak versi Ditjen Pajak jadi tidak rasional.

“Jika DJP menetapkan pajak terutang sebesar Rp 1,3 triliun maka laba perusahaan yang diperoleh dan dilaporkan seharusnya sebesar Rp4,3 triliun. Untuk mendapatkan laba sebesar itu Asian Agri harus menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 57,3%. Dengan asumsi harga minyak sawit mentah sebesar USD 1.338 per ton selama empat tahun atau setidaknya mampu menghasilkan 15,5 ton per hektar,” kata Pengamat Ekonomi Faisal Basri yang waktu itu hadir sebagai pendukung perusahaan.

Lebih jauh Faisal mengatakan dalam rentang waktu tersebut PT Asian Agri tidak dapat menghasilkan laba sebesar itu. Pasalnya sepanjang tahun 2002 hingga 2005 perusahaan hanya membukukan laba sebelum pajak sebesar 16,7%. “Jadi tidak rasional permintaan Ditjen Pajak itu.”

Perlu diketahui setelah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung PT Asian Agri baru bersedia membayar denda pidana dua kali pajak terutang atau sebesar Rp2,5 triliun. Sisa tagihan DJP yang mencapai Rp1,3 triliun digugat ke pengadilan oleh perusahaan. Sampai sekarang prosesnya masih berjalan. [lulus]

BERITA TERKAIT

Kemenkumham Dorong Perbaikan Balai Harta Peninggalan

    NERACA   Jakarta - Pemerintah terus meningkatkan kinerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementeriaan Hukum dan HAM (Kemenkumham). Salah…

Jaloor.com Buka Jalur Ekspor untuk UMKM

  NERACA   Tangerang - Pemerintah mendorong agar pelaku usaha bisa melakukan ekspor, hal itu agar membuat neraca perdagangan tak…

Sebulan Beroperasi, Masduit Berhasil Jual 1 Kg Emas

    NERACA   Jakarta - Aplikasi jual beli emas, Masduit berhasil mencatatkan penjualan hampir 1 kg emas sejak dimulainya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Masyarakat Dihimbau Lakukan Persiapan Hadapi Musim Peralihan

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus…

Lakukan Kajian di Ibukota Baru, Pemerintah Gandeng McKinsey

    NERACA   Jakarta - Pemerintah telah menetapkan McKinsey Indonesia sebagai konsultan terpilih dalam membantu Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan…

Permintaan Ekspor Meningkat, JSKY Genjot Produksi

    NERACA   Jakarta - PT Sky Energy Indonesia, Tbk (JSKY) terus tingkatkan produksi modul surya miliknya untuk penuhi…