KKP: Blue Economy Mengarah ke Daerah Miskin - Kelautan dan Perikanan

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggulirkan program implementasi konsep industrialisasi berbasis blue economy di Indonesia. Upaya itu dilakukan sebagai wujud peningkatan ekonomi nasional, terutama untuk kesejahteraan rakyat banyak. Adapun untuk merealisasikan program itu orientasi pengembangan program tersebut terutama untuk daerah-daerah yang potensial dari sektor kelautan dan perikanannya terutama untuk daerah pendapatan masyarakatnya rendah alias daerah masih miskin.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo, mengatakan Indonesia mempunyai kekayaan laut dan perikanan yang melimpah oleh karenanya potensi itu bisa digali untuk peningkatan ekonomi nasional, hanya dalam melakukan pemanfaatan itu tetap harus menjaga, melestarikan dan keberlangsungan kelestarian. Maka dari itu munculah program industrialisasi blue economy.

“Saat ini pemerintah sedang konsen untuk program industrialisasi blue economy, adapun realisasi dari program ini lebih memprioritaskan daerah yang potensialnya tinggi terutama untuk daerah yang ekonominya masih rendah,” kata Sharif saat ditemui pada penandatanganan Kesepakatan Bersama antara KKP dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari berbasis blue economy di Jakarta, Selasa (25/2).

Kenapa daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), sambung Sharif, karena daerah Lombok merupakan daerah yang punya potensi besar, hanya saja tingkat kemiskinan masyarakatnya masih dikisar 13%, maka dari itu pihaknya memilih Lombok dalam program ini. “Orientasi pemerintah pada daerah potensial, yang ekonomi rendah dan kemiskinan tinggi,” imbuhnya.

Sedangkan kerjsama ini, menurutnya, selain difokuskan pada implementasi blue economy, kerjasama tersebut juga mencakup pengembangan kawasan, komoditas, inovasi teknologi dan sumber daya manusia serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sejak ditandatanganinya memorandum saling pengertian antara KKP dengan FAO pada tanggal 27 Mei 2013, telah banyak proyek telah berhasil dilaksanakan.

“Saya menyambut gembira disepakatinya program kolaboratif oleh KKP dan FAO untuk tahun 2014-2015. Salah satunya adalah pelaksanaan kawasan pengembangan blue economy di Pulau Lombok,” jelas Sharif.

Berkaitan dengan FAO, Sharif menjelaskan program dan aktivitas yang dilakukan KKP-FAO berupa proyek-proyek yang secara langsung diimplementasikan pada tataran teknis atau berbagai kegiatan yang bersifat capacity building, training dan sharing information di bidang kelautan dan perikanan. Bahkan, beberapa proyek telah diselesaikan pada kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2011.

Untuk tahun 2013, kerjasama dengan FAO diperluas dengan melibatkan semua unit eselon I yang ada di KKP. Beberapa program kerjasama KKP–FAO yang dimulai tahun 2012 hingga kini masih berjalan. Diantaranya, program The Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Project (BOBLME). Program yang masuk agenda tahun 2012-2014 bertujuan untuk menyusun rencana aksi strategis peerlindungan ekosistem dan pengelolaan sumber daya perikanan Teluk Benggala secara berkelanjutan dalam meningkatkan keamanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

“Program lain yang masih berjalan adalah Strategies for Trawl Fisheries Bycatch Management (REBYC-II CTI). “Program tahun 2012-2016, ini merupakan proyek terkait pengurangan tangkapan bycatch dan dampak penggunaan pukat ikan,” terangnya.

Menurut Sharif, kerjasama KKP-FAO juga langsung bersentuhan dengan kepentingan para nelayan. Diantaranya program Regional Fisheries Livelihoods Programme for South and Southeast Asia tahun 2009-2013. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat nelayan skala kecil dan lembaga pendukung di Kamboja, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Timor-Leste dan Vietnam. Di Indonesia, program Regional Fisheries Livelihoods Programme ini diimplementasikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sudah memasuki tahap akhir.

“Pada Desember 2012 dan Januari 2013, Divisi Fisheries and Aquaculture FAO, melalui Dr. Indroyono Soesilo, Director of Fisheries and Aquaculture telah mengajukan beberapa usulan kerja sama untuk aktivitas perikanan KKP-FAO di Tahun 2013,” tutupnya.

BERITA TERKAIT

Gubernur Sumsel Minta SDA Daerah Dikelola Secara Bijak

Gubernur Sumsel Minta SDA Daerah Dikelola Secara Bijak   NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru minta agar Sumber…

Penetrasi Bisnis LNG Skala Kecil Pertamina ke Industri Wisata dan Horeka - Sangat Strategis

Penetrasi Bisnis LNG Skala Kecil Pertamina ke Industri Wisata dan Horeka Sangat Strategis NERACA Jakarta - Penetrasi bisnis gas alam…

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kampus Diminta Gelar Lokakarya Penumbuhan Wirausaha

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin gencar mendorong tumbuhnya wirausaha industri baru karena ikut berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian…

Insinyur Perlu Berkontribusi Ciptakan Inovasi

NERACA Jakarta – Insinyur dinilai berperan penting dalam menyukseskan penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia melalui penguasaan teknologi terkini. Hal…

Sektor Riil - Komplek Petrokimia Senilai US$3,5 Miliar Dibangun di Cilegon

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong tumbuhnya industri petrokimia di Indonesia untuk semakin memperkuat struktur manufaktur nasional dari sektor…