Bangun Kilang, Pemerintah Andalkan Swasta

Industri Pengolahan Migas

Rabu, 26/02/2014

NERACA

Jakarta – Pembangunan kilang minyak dinilai penting dalam rangka penyediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang seiring waktu kebutuhannya selalu meningkat. Untuk merealisasikan kilang minyak tersebut, pemerintah akan membangun kilang lewat mekanisme kerjasama antara pemerintah dan swasta. Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah berperan hanya menyediakan lahannya saja sementara investasi masih mengandalkan pihak swasta.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan pembangunan kilang minyak direncanakan terletak di Bontang, Kalimantan Timur dengan menelan investasi sebesar US$10-12 miliar. Pemerintah, kata dia, hanya menyiapkan lahan sebesar 1.000 hektar. “Kebutuhannya sekitar US$10 miliar sampai US$12 miliar,” ujar Susilo di Jakarta, Selasa (25/2).

Susilo mengklaim, pemerintah telah menggelar pertemuan dengan pihak swasta di Singapura terkait pembiayaan kilang baru. Langkah ini dilakukan untuk menguji seberapa besar minat investor dalam kerja sama pembangunan kilang. “Yang diundang sekitar 30 sampai 40 investor. Yang berminat banyak sekali. Ini belum lelang. Ini tahap basic design,” tambahnya.

Anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto meminta pemerintah membangun kilang minyak namun dananya tidak mengambil dari APBN. Menurutnya kilang minyak yang ada di Indonesia ada di Dumai, Cilacap, dan Balongan. “Itu pun tidak bertambah. Kami meminta pemerintah membangun kilang. Tapi kilang tersebut seharusnya tidak dibangun dengan dana APBN, namun kerjasama dengan pihak swasta,” kata Dito.

Dijelaskannya, jika pembangunan kilang memakai dana dari APBN, maka tidak akan jalan. “Makanya harus bersama swasta. Tapi harus ada jaminan, kemudian harus ada insentif fiskal dan supply crude. Yang jadi masalah bukan butuh insentif, tapi margin keuntungan kilang minyak itu sedikit,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan kilang juga bisa berdampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia, yaitu mengurangi ketergantungan impor minyak. “Tanpa (pembangunan) kilang ini, defisit kita naik,” ujarnya.

Bangun Kilang Sendiri

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, seharusnya pemerintah tidak tergantung lagi kepada investor asing dalam pembangunan kilang minyak. Menurutnya, banyak syarat yang harus dipenuhi jika terus-terusan bergantung pada asing. “Saya dukung kalau menggunakan anggaran sendiri atau melibatkan BUMN. Kalau investor asing terlalu lama menunggu dan akhirnya pemerintah tidak bisa memenuhi permintaan calon investor tersebut,” ujarnya.

Harry Azhar mengatakan, dulu pemerintah pernah punya pengalaman membangun kilang sendiri dan terbukti berhasil, seharusnya itu bisa jadi pendorong. Dia mengakui, untuk membangun kilang minyak memang membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat tahun. Oleh karena itu, pembangunan kilang harus dimulai dari sekarang. Menurut Azis, permasalahan pembangunan kilang minyak di dalam negeri sudah berlarut-larut. Karena itu, dia berharap pemerintah tegas dan jelas. Dia juga mengingatkan kebutuhan kilang minyak sudah sangat mendesak.

Pengamat energi dari ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, pemerintah tidak pernah sungguh-sungguh merealisasikan pembangunan kilang minyak baru. “Kalau pemerintah punya komitmen untuk membangun kilang minyak, bisa saja membangun dari dulu. Hanya saja pemerintah tidak ada kesungguhan,” ujarnya.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, Indonesia sudah kalah dari Singapura dalam hal pengolahan minyak. “Singapura yang tidak mempunyai ladang minyak saja sudah memiliki kilang dengan hasil devisa yang cukup besar,” ujarnya.

Bahkan, kata Sofyano, ada sebagian minyak minyak Indonesia yang diolah di kilang Singapura. Makanya, pemerintah harus terus mendorong dan mendukung Pertamina membangun kilang. Kalaupun mesti bermitra dengan pihak lain, maka saham Pertamina haruslah mayoritas.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengaku telah berusaha membangun kilang minyak dengan menggandeng investor asing. Akan tetapi, usaha tersebut dimentahkan oleh pemerintah lantaran tidak mendapatkan respons positif. “Kami sudah membawa dua investor yang ingin membangun kilang di dalam negeri. Akan tetapi investor tersebut meminta insentif fiskal,” kata Karen.

Ia mengakui, respon pemerintah terhadap pembangunan kilang minyak masih lambat. “Ini macetnya di insentif fiskalnya. Kapasitas kilang kita perlu ditambah, tapi kalau misalnya hanya menunggu insentif kilang yang sudah ditunggu dua tahun tapi tidak juga kunjung datang, apa kita harus berdiam diri,” kata dia.