HASIL KAJIAN ADB - Indonesia "Lolos" Tekanan Inflasi Global?

NERACA

Jakarta - Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan terpengaruh oleh tren penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Timur dan ASEAN. Alasannya kekuatan permintaan domestik mendorong pertumbuhan 6,4% pada 2011, lebih tinggi dari angka pertumbuhan 2010 sebesar 6,1%.

Bahkan ADB meyakini Indonesia terhindar dari risiko inflasi. Benarkah demikian? Yang pasti, Indonesia tak boleh terlena atas pujian ini. Mungkin saja dibalik riset tersebut tersembunyi agenda lain. Laporan ADB tersebut menyoroti risiko meningkatnya inflasi yang menyebabkan naiknya upah yang bisa membahayakan pertumbuhan kawasan Asia Timur dan ASEAN. Dimana pertumbuhan ekonomi di tiga negara ASEAN yang berpendapatan menengah, yaitu Malaysia, Filipina dan Thailand diperkirakan akan turun karena melemahnya permintaan ekspor dan kebijakan pengetatan moneter.

Namun kajian ADB ini diragukan ekonom LIPI Agus Eko Nugroho. Menurut dia, prediksi ADB tersebut tidak sepenuhnya benar. Kemungkinan Asia akan tetap mengalami inflasi dan akan menyentuh Indonesia. Namun dampak itu memang tidak besar.

"Harga komoditas yang sekarang beranjak naik berdampak pada turunnya permintaan ekspor itu memang salah satu pemicu terjadinya inflasi. Indonesia pasti juga akan ikut kena (inflasi) tapi saya pikir tidak akan berdampak besar. Karena, sebelumnya kita pernah mengalami inflasi besar-besaran," katanya kepada Neraca, Kamis (28/7).

Agus menilai, perekonomian Indonesia sudah cukup kuat saat ini, terbukti krisis Eropa dan Amerika tidak memberi pengaruh negatif. Padahal negara tujuan ekspor terbesar Indonesia salah satunya Amerika. "Ekonomi kita sudah cukup kuat, buktinya, Eropa dan Amerika krisis tapi pertumbuhan ekonomi kita tetap positif,” tambahnya.

Yang jelas, kata Agus, kajian ADB ini disisi lain juga bisa menguntungkan posisi Indonesia. “Ini menguntungkan bagi kita, karena menimbulkan kepercayaan bagi pemilik modal untuk investasi di sini (Indonesia). Intinya, kalau ingin ekonomi aman, kestabilan politik negara tetap di jaga," tandasnya.

Menurut ekonom FEUI, Aris Yunanto, kajian ADB tersebut ada benarnya dan ada juga salahnya. Alasannya karena inflasi pasti terjadi seiring dengan permintaan pangan yang cukup tinggi oleh rakyat Indonesia. “Apalagi ini menjelang puasa dan lebaran,masyarakat Indonesia pasti membutuhkan pasokan pangan yang banyak,” ungkapnya kemarin.

Dia mengatakan, pada dasarnya perekonomian Indonesia itu ditopang oleh konsumsi pangan yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan bisa bertahan. Namun apabila pemerintah tidak bisa mengatasi ketersediaan pangan dalam negeri. “Maka mau tidak mau harus mengimpor dari negara lain. Intinya, mau tidak mau kita pasti akan terkena dampak dari inflasi neegara tetangga,” tambahnya.

Aris tak membantah imbas dari krisis ekonomi yang dialami oleh dunia pasti akan dirasakan di Asia. “Semua itu seperti rantai sirkulasi,sehingga Indonesia juga bisa terkena dampak dari pergerakan ekonomi global. Ini tergantung sikap pemerintah bisa menjaga atau tidak kestabilan perekonomian Indonesia,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Telisa Falianty, ekonom EC-Think, yang mengungkapkan kajian ADD tersebut perlu diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja. “Ini artinya usia produktif kita banyak. Pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan kerja, sebab jika tidak, akan menjadi beban,” katanya.

Kedua, buruknya perekonomian Amerika Serikat dan Eropa menyebabkan capital inflow ke Indonesia sangat deras. Oleh sebab itu, lanjut Telisa, pemerintah harus mempertahankan supaya uang besar ini tidak capital outflow melalui investment grade. “Ini untuk menarik foreign direct investment (FDI). Selain itu segera benahi infrastruktur,” tegasnya.

Pemerintah memang terkendala di pembiayaan atau financing, tetapi hal itu bukan menjadi alasan penyebab terhambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Perbankan, baik swasta dan BUMN, enggan mengucurkan kredit karena memang risiko tinggi. Tapi kan dibantu sama public private partnership (PPP). Ini sifatnya  jangka panjang jadi perbankan BUMN harus mau salurkan,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, Indonesia mampu mengelola kebijakan moneter dan fiskal dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga, kata Gita, tidak perlu dikhawatirkan akan terjadi inflasi dalam 30 tahun mendatang. Hal itu, menurut dia, bisa menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia.

“Alasan kita khawatir dengan inflasi adalah karena kita konsumen beras terbesar per kapita. Saat ini, kita telah menjadi negara yang demokratis dibanding beberapa tahun lalu. Apabila kita tidak mempunyai fundamental seperti politik maka akan menemui titik jenuh dalam ekonomi. Saat ini, kemampuan kita lebih mampu hadapi serangan. Kita tidak lebih rentan dibandingkan 2008,” ungkapnya pada seminar internasional di Jakarta, kemarin.

Menyangkut riset ADB tersebut, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN, Chairul Tanjung mengatakan pasar global kini mulai berpindah ke Asia akibat krisis Eropa dan Amerika. Jadi wajar ekonomi Asia naik secara cepat.

Jika kondisi ekonomi terus stabil seperti ini, Dia optimis, pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2045 akan lebih dari US$ 45.000. "Ekonomi kita tahun ini sangat baik. Pendapat per kapita  sudah naik, dari sebelumnya US$3.000 menjadi US$3.500. Kalau ekonomi stabil terus, saya yakin 2045, pendapatan kita mencapai US$45.000 per kapita," katanya

Chairul mengatakan, posisi Indonesia saat ini di pasar Asia menguasai 18%. Di lihat dari sisi ekspor, komoditas terbesar Indonesia adalah CPO dan karet. "Sekarang ini, Indonesia menguasai 18% pasar Asia. Dengan kekayaan yang kita miliki sebenarnya untuk menguasai pasar dunia sangatlah mungkin," ujarnya.

Namun pemilik Para Grup ini meminta agar kestabilan politik seperti saat ini harus tetap terjaga dan memperkuat hubungan baik dengan negara-negara lain. “Kalau itu di lakukan, pada tahun 2045, setidaknya Indonesia dapat menguasai 50% pasar dunia,” tegasnya. vanya/iwan/ardi/cahyo

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…