NERACA

Jakarta - Beberapa rencana pembangunan infrastruktur pemerintah tercancam gagal. Pasalnya banyak target pembangunan yang terkendala masalah pembebasan lahan. Hal ini terjadi karrena kerap terjadi perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat, terancam batal. Sebab biaya pembebasan lahan di dua tempat itu terlampau mahal. Warga setempat minta biaya pengganti Rp15 juta per meter dan angka sebesar itu sangat tidak realistis,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto pada acara Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum 2014 di kantornya, Senin (24/2).

Djoko menjelaskan ketidakwajaran permintaan warga itu dapat terlihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khusus tanah di dua lokasi itu hanya Rp300 ribu/m2. Sedangkan permintaan masyarakat yang mencapai Rp15 juta per meter sudah menuntukan kelipatan  yang bekal-kali. Sementara Kementrian PU jadi menyerahkan masalah itu kepada Pemerintah DKI Jakarta.

“Kalau memang mahal sekali saya harap Pemda Jakarta bisa menyelesaikan masalah itu karena pembangunan waduk memang untuk mereka. Tapi jika Pemda tak bisa membebaskan ya kami tidak akan bangun. Sehingga memang kemungkinannya pembangunan waduk itu gagal,” tutur Djoko.

Meski begitu Djoko mengklaim pihaknya tidak cepat menyerah. “Sementara kami akan terus melobi agar tercapai angka kesepakatan. Kami akan berusaha dan tidak cepat menyerah agar harganya menjadi kecil.”

Perlu diketahui Waduk Ciawi dan Sukamahi rencananya mulai digarap pada tahun 2015. Pembangunan waduk ditaksir menelan biaya Rp3,1 triliun. Namun ada kesepatan anggaran pembangunan dibagi dua yaitu Rp1,9 triliun ditanggung pemerintah pusat dan sisanya menjadi kewajiban Pemprov DKI.

Selain itu Djoko juga mengaku rencana pembangunan jalan tol tengah kota Surabaya masih menghadapi titik buntu. Pasalnya, saat ini terjadi perbedaan persepsi antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan pemerintah pusat. Sehingga rencana pembangunan tol itu belum dapat dipastikan waktu realisasinya.

"Kita sudah kita bahas semua perencanaan pembangunan tol Surabaya. Tapi Pemprov di sana masih mengaku terkendala akan masalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Tapi sebetulnya kita sudah bahas juga masalah itu termasuk memberi pilhan alternatif lokasi pembangunanna,” ungkap Djoko.

Pada kesempatan terpisah Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Nuzul Achjar menilai masalah potensi gagal pembangunan infrastuktur akibat kendala pembebasan lahan merupakan cerita lama. Sebab hampir seluruh pembangunan infrastruktur di Indonesia memang selalu terkendala akan hal itu. Hal ini menunjukan tidak adanya sistem administrasi yang baik di pemerintah.

“Kalau masalah sulit sepakatnya harga sih masih bisa dikondisikan melalui negosiai. Karena sebetulnya banyak juga kendala yang lebi aneh. Misalnya ketika sebidang tanah sudah dibeli oleh pemerintah pada pihak tertentu, eh ternyata ada lagi pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik tanah itu. Bahkan dengan membawa surat yang resmi juga,” tutur Nuzul.

Hal itu terjadi karena pemerintah sendiri tidak pernah mengevaluasi kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama di daerah secara maksimal. “Surat bisa ganda kan karena banyak oknum di daerah bahkan tingkat yang sangat kecil seperti Kecamatan menerbitkan surat tanah dengan mudah. Ini masalah yang tidak pernah divealuasi dengan serius.”

Untuk itu Nuzul menekankan agar pemerintah segera memperbaiki kinerja unit birokrasinnya. “Tak ada kata lain kecuali evaluasi PNS itu dan pecat kalau ada yang nyeleweng. Sebetulnya itu lah tugas Men PAN-RB. Bukan Cuma konsolidasi dan memberi teguran saja,” pungkasnya. [lulus]