NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum mengajukan Pagu Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp121 triliun atau meningkat sebesar 10% dibanding Pagu Anggaran Tahun 2014 yang sebesar Rp110 triliun. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengaku bila peningkatan pagu anggaran ini bertujuan untuk mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

“Kami akan meminta pagu anggaran sebesar Rp121 triliun untuk tahun depan. Besar harapan kami kalau permintaan ini (pagu anggaran) dapat disetujui,” jelas Djoko di Jakarta, Senin (24/2). Secara rinci dia menjelaskan, dari pagu anggaran sebesar Rp121 triliun, 50% dialokasikan untuk membangun dan merawat jalan darat. Lalu 30% akan dimanfaatkan untuk membangun irigasi. Sedangkan 20% untuk pengadaan air minum, sanitasi serta permukiman.

“Setengah dari pagu anggaran ini akan dipakai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Sisanya yang 30% untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan 20% untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kita berharap dengan komposisi seperti ini realiasasi infrastuktur sudah sesuai dengan kebutuhan RPJMN,” terang Djoko. Meskipun begitu, dia mengaku porsi tersebut masih bisa berubah. Pasalnya, RPJMN masih memiliki peluang untuk direvisi seiring dengan pergantian Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih jauh Djoko menerangkan komposisi sebesar 50% untuk Direktorat Jenderal Bina Marga diprioritaskan untuk pembangunan sejumlah jalan baru, jembatan, fly over, underpass, jalan strategis dan jalan perbatasan. Dengan alokasi sebesar itu juga diharapkan pemantaban jalan dapat meningkat dari tahun lalu sebanyak 92,5% menjadi 94%. “Berdasarkan data kita saat ini jalan nasional yang kondisinya mantab mencapai 92,5% atau naik dari target tahun 2013 yang hanya sebesar 92%," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan pada tahun ini Pemerintah berharap panjang jalan di Indonesia bisa tumbuh mencapai 19,370 kilometer, atau bertambah sebanyak 13 ribu kilometer dari panjang terakhir pada tahun lalu. Selain itu fasilitas penyelenggaraan jalan daerah untuk menuju mantab juga dapat meningkat menjadi 60%.

“Adapun proyek-proyek utama yang akan kita realisasikan yaitu Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan Jembatan Selat Sunda. Nah, sebagian lainnya baru akan dijadikan perpanjangan jalan di daerah-daerah lain serta rehabilitasi sehingga fasilitas jalan di daerah bisa mantab hingga 60%,” ungkap Djoko.

Terhambat Perpres

Mengenai JTTS, Djoko Kirmanto mengaku proyek yang direncanakan dapat membangun 4 ruas jalan senilai Rp31,5 triliun itu terhambat Peraturan Presiden (Perpres) yang tak kunjung keluar. “Jika Perpres dikeluarkan dalam waktu dekat pun PT Hutama Karya belum tentu bisa segera merealisasikan pembangunan dalam waktu 1-3 bulan ke depan. Karena meskipun ada penerapan PPP (public private partnership) investor masih ragu akan balik modal dengan mudah. Sebab, Pemerintah hanya berani menawarkan imbal balik (yield) untuk JTTS di bawah 9%. Padahal, kalau Pemerintah berani kasih 16%-18% pasti sangat menarik,” tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa juga mengakui kalau JTTS terhambat lantaran Perpres belum turun. “Kami juga mulai mendapat banyak desakan untuk segera mempercepat realisasi tol di Sumatera itu dari berbagai pihak. Sebab banyak pihak yang tidak mau kehilangan momentum untuk berbisnis mengingat peran wilayah Sumatera sangat penting bagi pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto). Tapi mau bagaimana lagi kita memang harus menunggu Perpres,” tutur dia.

Kemudian Hatta menjelaskan wilayah Sumatera sendiri memang menempati urutan kedua yang paling berperan membentuk PDB nasional setelah pulau Jawa. “Nah, desakan itu juga datang mengingat PDB nasional untuk pulau Jawa justru cenderung turun. Kami sadar akan hal itu,” tukasnya.

Selain itu dalam MP3EI yang dicanangkan pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) wilayah Sumatera diharapkan menjadi gerbang ekonomi nasional ke pasar Eropa. Bahkan termasuk untuk negara emerging market seperti Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, dan Australia. Sehingga koridor ekonomi Sumatera direncanakan dalam MP3EI membutuhkan infrastruktur pendukung, termasuk jalan tol.

“Dalam MP3EI JTTS sudah menjadi bagian dari Asian Highway Network yang ditandatangani dalam sidang komisi United Nations-ESCAP ke-61 pada April 2004 kemarin di Shanghai, China. Semua mata dunia sudah melihat  JTTS akan mendukung keterhubungan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini memang sesuai dengan MPAC (Master Plan ASEAN Connectivity),” tutup Hatta. [lulus]