Sedikitnya 68% DPK Perbankan Dikuasai Tiga Provinsi - BUKTI TIDAK MERATANYA SENTRA EKONOMI

NERACA

Jakarta – Ketimpangan pembangunan dan kurang meratanya sentral ekonomi di Indonesia ternyata bukan sekadar isapan jempol. Simak saja data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2013 yang menunjukan bahwa dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan nasional mencapai Rp3.663 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi DPK di Jakarta sebesar Rp1.860 triliun, Jawa Timur sebesar Rp335 triliun, dan Jawa Barat sebesar Rp300 triliun. Artinya, DPK dari tiga provinsi ini menguasai 68,11% dari DPK nasional.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengakui adanya ketimpangan penghimpunan DPK tersebut. Bahkan, ketimpangan ini diyakini akan berlangsung seterusnya. Mengingat konsentrasi aktifitas keuangan hanya terjadi di beberapa provinsi saja. “DPK perbankan memang masih didominasi Pulau Jawa. Sebab di daerah kegiatan ekonominya sangat minim. Hal ini membuat minat bank rendah untuk melakukan ekspansi cabang ke daerah,” ujarnya kepada Neraca, Senin (24/2).

Minimnya akselerasi ekonomi di daerah disebabkan minimnya pemerataan kinerja sektor riil di seluruh wilayah Indonesia. Padahal, sektor riil merupakan kunci agar pemerataan layanan jasa perbankan bisa terwujud. Sebab, jika persebaran pabrik atau kegiatan industri sudah merata, maka secara otomatis perbankan akan mengikuti.

"Jadi, Indonesia ini terlalu beragam potensi ekonomi antar wilayahnya. Kalau tidak ada pemantapan itu maka sampai kapanpun DPK akan terus timpang. Jadi, dari sisi pemerintah juga harusnya punya langkah efektif yang bisa mendorong kinerja sektor riil di daerah-daerah,” terang Sigit.

Namun begitu, dia juga menekankan agar perbankan punya produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. “Karakteristik tiap wilayah Indonesia amat berbeda dan membutuhkan layanan jasa perbankan yang berbeda-beda pula. Ada daerah yang khusus untuk daerah penyimpan dana karena sangat maju dan makmur, ada daerah yang cocok disalurkan kredit untuk sektor tertentu pula. Jadi, jangan perbankan menawarkan produk keuangan untuk orang kota sama dengan untuk orang daerah. Kalau dipaksakan nanti kredit yang tak sesuai kebutuhan daerah itu yang terjadi justru kredit macet," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, pengamat ekonomi PT Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih menilai bahwa tidak ratanya DPK perbankan lebih disebabkan tidak teredukasinya masyarakat akan literasi keuangan khususnya perbankan.

Lana melihat pada dasarnya masyarakat di daerah belum tertarik untuk investasi di industri keuangan bank. Melainkan lebih ke arah sektor riil seperti membangun budi daya ikan, peternakan atau sawah. “Tapi dampaknya jelas dengan terkonstrasinya DPK perbankan hanya di Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat membuat kredit perbankan sulit berkembang. Akhirnya, secara nyata akselerasi perekonomian di daerah luar Jawa pasti jauh lebih lambat dibanding di tiga provinsi tersebut. Dan ini seharusnya segera diperbaiki,” tegas Lana.

Lanjut, Lana menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bertanggungjawab mengenai masalah itu. Sebab keberadaan OJK memang dituntut untuk meningkatkan akselerasi edukasi industri keuangan kepada masyarakat.

Sementara Rektor Univesitas Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan menilai, ketimpangan DPK yang lebih banyak berada di Pulau Jawa lantaran Pulau Jawa dihuni 60% dari penduduk Indonesia dan pusat ekonomi berada di Jawa sehingga pertumbuhan DPK semakin meningkat. “Kenapa pertumbuhan DPK di Pulau Jawa lebih dominan dibandingkan pulau lainnya, karena di Jawa merupakan kota industri. Sementara di luar Pulau Jawa lebih dijadikan sebagai pemanfaatan Sumber Daya Alam,” ujarnya, kemarin.

Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan DPK yang tidak merata bukanlah kesalahan dari perbankan yang tidak menjalankan fungsi intermediasi bank, namun hal itu karena pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa dan di Pulau Jawa yang terlalu timpang.

Hal tersebut, menurut Anthony, menjadi tugas pemerintah untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang merata. “Selama ini di luar Pulau Jawa hanya di manfaatkan Sumber Daya Alam (SDA). Kalau saja dijadikan sebagai daerah industri maka itu lebih bermanfaat bagi masyarakat karena ada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Jika ada peningkatan pendapatan, maka masyarakat akan mulai menabung dan berhubungan dengan bank,” tandas dia.

Related posts