Kerap Disadap, Indonesia Wajib Proteksi Diri

NERACA

Jakarta - Terbongkarnya kasus penyadapan Badan Keamanan Nasional Amerika (NSA) dan Australia harus dijadikan pelajaran. Adalah tugas negara untuk melindungi warganya agar terhindar dari berbagai ancaman gangguan privasi terutama dari asing.

Terkait maraknya tuduhan operator RI seluler terlibat dalam penyadapan, masyarakat harus bersikap tenang dan jangan asal menuduh. Karena rumitnya pembuktian, lebih baik pemerintah fokus mencari solusi."Jadi diri kita yang harus diproteksi, ini jelas tanggung jawab pemerintah dan aparatnya untuk membuat alat penangkal atau teknologi yang dibutuhkan," ungkap Ekonom senior, Pande Raja Silalahi, di Jakarta, Senin (24/2). Salah satu upaya misalnya, pemerintah lewat Lemsaneg maupun BPPT menciptakan perangkat yang bisa mencegah penyadapan percakapan lewat telepon dan internet, untuk digunakan para pejabat dan pimpinan lembaga negara. NSA memiliki kewenangan menyadap di negaranya Amerika dan itu dilindungi Undang-undang, sehingga patut diduga NSA menguping di negaranya sendiri. Oleh sebab itu, pejabat pemerintah seharusnya menggunakan jalur komunikasi terproteksi dalam berkomunikasi tentang urusan ekonomi yang penting."Pemerintah harus membuat aturan-aturan hukum yang sesuai dengan pesatnya perkembangan teknologi, sehingga keamanan informasi akan terjaga" ujarnya. Menurut Pande, mungkin, proses pencegahan dengan alat-alat tandingan yang lebih canggih akan mengeluarkan biaya besar. Namun kembali lagi, mau tidak mau ini harus dilakukan karena kewajiban negara untuk melindungi warganya."Tetap harus diperhitungkan efektifitasnya," tambahnya. Sekedar informasi, Edward Snowden, mantan kontraktor NSA membocorkan penyadapan NSA dan Australia terhadap sejumlah perwakilan Indonesia. Diduga penyadapan dilakukan terhadap operator seluler nasional. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Gatot S.Dewa Broto, menjelaskan kepada wartawan, Kominfo masih menunggu laporan lengkap dari Kementrian Luar Negeri terkait kasus penyadapan ini. [bani]

BERITA TERKAIT

Kerap Mogok, LRT Palembang akan Dievaluasi Menyeluruh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional LRT Palembang, Sumsel menyusul kejadian berhenti…

Menteri Susi: 10.000 Orang Berintegritas Indonesia Disegani

Menteri Susi: 10.000 Orang Berintegritas Indonesia Disegani NERACA Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan jika Indonesia mempunyai…

NFC Indonesia Kuasai 99% Saham DCE - Perkuat Bisnis Periklanan Digital

NERACA Jakarta – Geliat pertumbuhan bisnis digital, memacu PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) melalui anak usahanya PT Digital marketing Solution…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pentingnya Memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan

      NERACA   Jakarta - Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan penentu tercapainya kedaulatan energi. Indonesia pun…

Taiwan akan Jadikan Indonesia Basis Produksi di Asia

      NERACA   Jakarta - Pemerintah New Taipei City bekerjasama dengan Taiwan External Trade and Development Council di…

LG Targetkan Penjualan AC Komersil Naik 30% - Sertifikasi Uji Hemat Listrik

      NERACA   Jakarta – PT LG Electronics Indonesia (LG) baru saja mengantongi uji hemat listrik dari lembaga…