Kerap Disadap, Indonesia Wajib Proteksi Diri

NERACA

Jakarta - Terbongkarnya kasus penyadapan Badan Keamanan Nasional Amerika (NSA) dan Australia harus dijadikan pelajaran. Adalah tugas negara untuk melindungi warganya agar terhindar dari berbagai ancaman gangguan privasi terutama dari asing.

Terkait maraknya tuduhan operator RI seluler terlibat dalam penyadapan, masyarakat harus bersikap tenang dan jangan asal menuduh. Karena rumitnya pembuktian, lebih baik pemerintah fokus mencari solusi."Jadi diri kita yang harus diproteksi, ini jelas tanggung jawab pemerintah dan aparatnya untuk membuat alat penangkal atau teknologi yang dibutuhkan," ungkap Ekonom senior, Pande Raja Silalahi, di Jakarta, Senin (24/2). Salah satu upaya misalnya, pemerintah lewat Lemsaneg maupun BPPT menciptakan perangkat yang bisa mencegah penyadapan percakapan lewat telepon dan internet, untuk digunakan para pejabat dan pimpinan lembaga negara. NSA memiliki kewenangan menyadap di negaranya Amerika dan itu dilindungi Undang-undang, sehingga patut diduga NSA menguping di negaranya sendiri. Oleh sebab itu, pejabat pemerintah seharusnya menggunakan jalur komunikasi terproteksi dalam berkomunikasi tentang urusan ekonomi yang penting."Pemerintah harus membuat aturan-aturan hukum yang sesuai dengan pesatnya perkembangan teknologi, sehingga keamanan informasi akan terjaga" ujarnya. Menurut Pande, mungkin, proses pencegahan dengan alat-alat tandingan yang lebih canggih akan mengeluarkan biaya besar. Namun kembali lagi, mau tidak mau ini harus dilakukan karena kewajiban negara untuk melindungi warganya."Tetap harus diperhitungkan efektifitasnya," tambahnya. Sekedar informasi, Edward Snowden, mantan kontraktor NSA membocorkan penyadapan NSA dan Australia terhadap sejumlah perwakilan Indonesia. Diduga penyadapan dilakukan terhadap operator seluler nasional. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Gatot S.Dewa Broto, menjelaskan kepada wartawan, Kominfo masih menunggu laporan lengkap dari Kementrian Luar Negeri terkait kasus penyadapan ini. [bani]

BERITA TERKAIT

Disnakertrans Banten Sosialisasikan Wajib Lapor "Online'" Ketenagakerjaan

Disnakertrans Banten Sosialisasikan Wajib Lapor "Online'" Ketenagakerjaan NERACA Serang - Kementerian Tenaga Kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)…

Legislator Minta Presiden Kendalikan Data Pangan Indonesia - Pasar Domestik

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta Presiden Joko Widodo mengendalikan secara langsung data…

Indonesia Berhasil Raih Peluang Ekspor di Bordeaux - Perdagangan Internasional

NERACA Jakarta – Pengusaha Indonesia bersama dengan KBRI Paris berhasil meraih peluang ekspor ke pasar Prancis melalui kegiatan Forum Bisnis…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu : Aturan Tarif Pajak UMKM Segera Diterbitkan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang…

Kahmi Ikut Mengatasi Ketimpangan

  NERACA   Jakarta - Korps Alumni HMI (KAHMI) menegaskan untuk berjuang bagi ketimpangan kehidupan manusia di muka bumi. Tidak…

UniPin Ekspansi Ke Filipina

      NERACA   Jakarta - Voucher Game Online UniPin akan melakukan ekspansi bisnis-nya ke negara di kawasan Asia…