Sukabumi - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akan menyeleksi pengaduan dari konsumen. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya pengadu (konsumen) menyelesaikan sengketa di luar persidangan dengan teradu (pelaku usaha) tanpa sepengatahuan BPSK.

“Kita akan seleksi. Artian seleksi disini, kita akan mempelajari karakter pengadu dan membuat komitmen antara BPSK dengan pengadu untuk penyelesaian perkara. Kalau nantinya kasus konsumen bisa diselesaikan diluar persidangan, maka pengaduannya tidak ditangani oleh majelis,” ujar Kepala Sekretariat BPSK, R Irawan kepada Neraca usai meninjau gedung baru BPSK di Jl. Pabuaran, Kota Sukabumi, Sabtu (22/2).

Ia mengungkapkan, memasuki tahun 2014 ini, sekitar 11 kasus telah masuk ke BPSK. Tujuh kasus diantaranya sudah diputuskan, satu diselesaikan di luar persidangan, dan tiga kasus lagi sedang berjalan. “Khusus yang diselesaikan di luar persidangan antara konsumen dengan PLN, kami telah meminta pengadu untuk mencabut pengaduan. Sedangkan bagi teradu kami meminta untuk catatan berita acara penyelesaian persoalan,” tegas dia.

Dengan adanya seleksi pengaduan ini, tambah Iwan, penanganan perkara akan semakin fokus, sehingga memiliki manfaat bagi kedua belah pihak. “Kalau perkaranya diselesaikan di luar persidangan, dan terjadi ketidakpatuhan antara salah satu pihak, maka kita tidak bertanggungjawab. Nah, dengan demikian, kita selalu anjurkan agar pengaduan diselesaikan di meja majelis,” ujar Iwan.

Menyelesaikan perkara di BPSK, imbuh Iwan, sebenarnya menguntungkan bagi pengadu dan teradu. Sebab penyelesaiannya merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah. “Kalau diluar persidangan kesepakatan yang dibangun kan kita tidak tahu. Kalau salah satu dirugikan dan kemudian mengadukan kembali ke BPSK, maka kasusnya dianggap telah selesai,” ujar dia.