Terkait Kepatuhan Pejabat Kemenkeu

Masih 17% Belum Laporkan Kekayaan

Jakarta----Kementrian Keuangan mengungkapkan tinggal 17% lagi pegawainya yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan catatan yang sudah melengkapi LHKPN mencapai 21.000 orang. “LHKPN sudah masuk 83% dari 24 ribu yang diwajibkan melapor sudah hampir 21 ribu, tepatnya sekitar 20.500 lebih," kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Vincentius Sony Loho kepada wartawan di Jakarta,28/7

Menurut Sony, data terakhir yang diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LHKPN Kemenkeu telah menembus 80%. Karena itu terus diupayakan agar pegawai yang belum menyerahkan LHKPN diminta secepatnya.

Namun Sony tak membantah masih ada saja pejabat dari kalangan eselon I yang belum menyerahkan kewahibannya ini pada KPK. "Eselon I masih banyak yang belum juga, mungkin yang besar-besar ada belum tuntas karena mungkin orangnya dipojok-pojok, di kantor mana-mana," urainya.

Menurut Sony, para pejabat tersebut nantinya akan terkena teguran jika tidak mengisi LHKPN, pasalnya, KPK sendiri tidak mendeskripsikan aturan jelas yang menyatakan pelanggaran jika tidak menyampaikan LHKPN.

Saat ditanyakan soal sanksi, Sony menegaskan kewajiban LHKPN ini merupakan Peraturan yang dibuat langsung oleh Menteri keuangan agar terjadi pembenahan dalam kementerian keuangan, karenanya para pejabat yang belum menyerahkan LHKPN pasti akan mendapat sanksi disiplin.  "Ini (LHKPN) kan buat beres-beres, tapi kalo ga mau ikut aturan kan ini kan peraturan menteri, jadi bisa dikasih peringatan, bisa lisan atau tertulis," paparnya.

Diakui Sony, ada ketidakselarasan antara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diserahkan oleh para pejabat Kemenkeu.

Padahal, lanjut Sony, dengan adanya LHKPN maka bisa menjadi instrumen pembanding antara kekayaan yang seharusnya diserahkan dengan SPT yang dilaporkan. "Kita lihat LHKPN berapa, SPT berapa dan sudah kita cek itu tidak sama," tegas dia.

Namun demikian, dia belum dapat memastikan berapa tepatnya pejabat yang terindikasi memiliki perbedaan dalam pelaporan LHKPN dengan SPT. "Kita baru sampling aja, beberapa saja," tutur dia.

Para pejabat tersebut, lanjut Sony, difokuskan pada orang-orang yang memiliki posisi yang bersinggungan langsung dengan para Wajib Pajak (WP). "Ini orang posisinya strategis berapa sih dia lapor," tuturnya.

Lebih jauh Sony mengungkapan, sampling tersebut dia ambil dari semua satuan Kerja Direktorat Jendral Kementerian Keuangan. "Itu (yang di-sampling) dari semua Ditjen," papar dia.

Ketika dikonfirmasi alasan perbedaan yang terjadi, Sony mengaku belum dapat menjelaskan, pasalnya masih dilakukan penyidikan dari Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan sendiri. "(Alasannya) bermacam-macam kita lagi teliti," pungkasnya.  **cahyo