Pacu Hilirisasi Industri Agobisnis - Ekspor Biji Coklat Dikenai Pajak Progresif

NERACA

 

Jakarta – Langkah pemerintah dalam mewujudkan hilirisasi indutri terutama untuk produk agrobisnis kian mantap. Salah satu upayayang dilakukan adalah dengan cara menaikan pajak ekspor bahan baku seperti salah satunya ekspor biji coklat. Itu dipertegas oleh Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, bahwa petani yang mengekspor biji coklat akan akan dikenakan pajak progresif.

Menurut Rusman upaya tersebut untuk mendukung upaya industri dalam negeri mendapatkan pasokan coklat untuk kemudian pabrik mengolahnya menjadi setengah jadi. "Upaya melakukan pajak ekspor progresif artinya dinaikan supaya petani mau menjual ke perusahaan dalam negeri," kata Rusman dalam keterangan resminya, yang dikutip Neraca, Sabtu (22/2).

Sedangkan menurut Mantan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ekpor setengah jadi akan memiliki nilai tambah. Jika ekspor natural akan memberatkan petani sebab akan mereka harus membayar pajak progresif.

Selian itu dengan semakin banyaknya petani coklat menjual ke perusahaan dalam negeri. Tentu saja itu akan membangkitkan industri coklat domestik. "Akan ada terciptanya lapangan kerja baru, ekspor bernilai tinggi dengan barang setengah jadi," jelasnya.

Pengolahan Dalam Negeri

Sebelumnya Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menginginkan pengolahan biji kakao di dalam negeri lebih banyak diolah di dalam negeri ketimbang masu ke negara lain. Pengusaha berharap biji kakao yang diolah didalam negeri mencapai 800 ribu ton per tahun.

Ketua Umum Askindo Zulhefi Sikumbang mengatakan salah satu yang perlu dilakukan untuk mencapai target ini dengan mendorong produksi biji kakao dalam negeri melalui program tenaga penyuluh petani dalam merawat tanaman kakao dengan lebih baik. "Selama ini kurang dilakukan. Kalau program ini jalan, kita berharap bisa naik, kalau bisa sampai 700-800 ribu ton maka industri akan comfort, sehingga tidak terganggu untuk bahan baku," katanya.

Dia mengakui saat ini pengolahan biji kakao dalam negeri terus tumbuh. Buktinya, sebelum adanya program hilirisasi pada 2010, Indonesia lebih banyak melakukan ekspor biji kakao. Namun sejak ada program hilirisasi per April 2010 dengan ditetapkannya pajak ekspor biji kakao mendorong industri pengolahan kakao setengah jadi meningkat luar biasa. "Jadi yang tadinya biji kakao diolah hanya 125 ribu ton, sekarang per tahun sudah 350 ribu ton yang diolah didalam negeri. Tahun ini akan menaik menjadi 400 ribu ton," lanjut dia.

Dia mengakui, sekitar 90% hasil produk olahan kakao saat ini diekspor ke wilayah seperti Amerika, Eropa Barat, China, India dan Singapura. Produk olahan yang diekspor antara lain cocoa butter dan cocoa powder. Namun tingginya harga cocoa butter serta rendahnya harga cocoa powder menimbulkan dilema bagi indutri pengolahan setengah jadi. "Karena harga butter bagus, harga powder rendah, sehingga income atau penjualannya pas-pasan saja," jelasnya.

Sebab itu, dia menilai diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pengusaha untuk meningkatkan kualitas biji kakao sehingga rendemen yang didapatkan industri pengolahan kakao setengah jadi bisa meningkat. "Sehingga harga pas-pasan tadi bisa menguntungkan, sekarang kalau kualitasnya tidak bagus, rendemennya rendah, hanya 30% seharusnya 34%-35%. Dengan situasi market saat ini dengan rendemen 30% maka industri susah untuk dapat untung," tandasnya.

Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Perdagangan mengatakan, mengatakan industri hilir kakao nasional terus meningkat. Namun, peningkatan industri ini tak didukung oleh ketersediaan bahan baku yang cukup. Makanya, “Kami sedang pikirkan rencana pembebasan bea masuk (untuk biji kakao),” ujarnya.

Selama ini, pemerintah menerapkan bea masuk untuk impor biji kakao sebesar 5% untuk melindungi petani  produksi petani lokal sekaligus harga jualnya. Impor biji kakao yang bebas dari bea masuk bisa memukul harga panen biji kakao petani lokal. Namun, di tengah meningkatnya permintaan biji kakao membuat pemerintah berpikir ulang. Apalagi sudah ada proyeksi akan terjadi kekurangan biji kakao jika industri pengolahan kakao nasional beroperasi dengan kapasitas penuh dalam dua tahun ke depan.

Saat ini, total kapasitas terpasang dari perusahaan pengolahan biji kakao dalam negeri, termasuk kapasitas terpasang perusahaan yang mati suri mencapai 850.000 ton per tahun. Sementara, produksi kakao nasional terus merosot dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, tahun 2010 produksi kakao nasional 837.918 ton, dan turun menjadi 712.231 ton pada 2011. Bahkan, Asosiasi Kakao Indonesia menyebutkan, tahun lalu produksi kakao lokal hanya 450.000 ton dan diproyeksikan kembali susut menjadi 425.000 ton pada 2014.

Konsumsi Coklat

Indonesia saat dengan saat ini menjadi produsen kakao ketiga terbesar di dunia. Namun konsumsi per kapita dari produk cokelat di dalam negeri masih tergolang sangat rendah, konsumsinya masih di bawah negara-negara lain atau negara tetangga.

Zulhefi Sikumbang, Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) mengatakan, produksi kakao di Indonesia mencapai 722 ribu ton/tahun atau setara dengan 18% dari total produksi kakao dunia yang mencapai 4 juta ton di 2012. Namun konsumsi berbahan baku kakao ini yaitu cokelat dalam negeri mencapai 0,3 kg per kapita dari sebelumnya yang hanya sebesar 0,016 kg per kapita. Meski mengalami kenaikan, tapi konsumsi kakao Indonesia ini masih tergolong rendah.

"Dibandingkan tahun lalu konsumsinya sudah naik 2 kali lipat, jadi ini cukup menggairahkan. Tapi masih jauh beda dengan Swiss yang mencapai 15 kg per kapita atau Malaysia dan Singapura yang hampir mendekati 1 kg per kapita," katanya di Jakarta, bulan lalu.

Harusnya, menurut Zulhelfi konsumsi kakao di dalam negeri bisa ditingkatkan seiring dengan banyaknya investor asing di sektor pengolahan kakao yang masuk ke Indonesia. "Banyak investor yang mau buka industri setengah jadi dan industri makanan jadi di Indoneisa, karena konsumsi dan demand kita naik terus. Ekonomi kita cukup bagus diantara negara lain dengan growth 6%," tambahnya.

Namun demikian Zulhefi menyayangkan, industri yang ada dan beroperasi di Indonesia pun belum sepenuhnya beroperasi, yang mana industri pengolahan nasional ada 16, tetapi yang running hanya 10, yang 6 enggak belum jalan. “Dulu juga seperti itu, dulu banyak yang jalan tapi kapasitasnya hanya 150 ribu ton, sekarang kapasitasnya naik, tapi yang nggak jalan tetap segitu," ujarnya.

Mereview tahun sebelumnya, pada tahun 2010, Indonesia lebih banyak mengekspor biji kakao. Tapi karena ada program hilirisasi sejak April 2010 melalui pajak ekspor biji kakao, saat ini industri setengah jadi meningkat luar biasa. Sebelum ada program tersebut, biji kakao yang diolah hanya 125 ribu ton. Tahun lalu, angkanya melonjak hingga 350 ribu ton yang diolah di dalam negeri.

Namun, kata Zulhefi, produksi biji kakau hanya 450 ribu ton ini sudah lampu kuning padahal kapasits industri 600 ribu ton. Jadi kalau jalan semua bahannya cuma 450 ribu ton, tentu kita kekurangan. “Walaupun pabrik yang berjalan stagnan, tapi jika running semua secara matematisk kita kekurangan bahan baku,” terangnya.

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…