Suatu data emperis secara telanjang mengungkapkan, selama kurun 7 tahun dari tahun 2005 hingga 2012, volume impor beras, jagung, kentang, termasuk kubis, meroket sekitar 100% atau 10 kali lipat per tahun. Yang justru sangat mengejutkan, adalah kenaikan impor beras yang tercatat mencapai 150% tiap tahun.

Belum lagi impor kedelai, tepung tapioka, cabai, bawang merah, bawang putih, garam, ikan, aneka jenis buah-buahan, yang di desa-desa di bumi Garuda ini terkadang terlihat  terbuang-buang seakan tidak bernilai jual. Coba saja, impor tepung tapioka menaik 8-9 kali lipat pada tahun-tahun itu. Idem dito impor buah-buahan, seperti anggur merah, blueberry, dan pisang, meningkat rata-rata sampai 6 kali lipat setiap tahun.

Anehnya, dalam menjalankan kebijakan impor produk-produk pangan itu, Mendag Gita Wiryawan ketika itu seperti berkendara di jalan tol tanpa hambatan. Baru ketika tertangkapnya penyelundupan beras Vietnam sebanyak 16.900 ton lewat Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Belawan pada Januari 2014 lalu, Gita Wiryawan serta merta mengundurkan dari Kemendag.

Tidak cuma di situ. Dampak negatif lain dari kebijakan-kebijakan perdagangan  nasional bernafas dan bersemangat neo-liberalis yang nyata-nyata memang berpunggungan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 rumuan 18 Agustus 1945, yang secara gigih diterapkan Mendag Gita Wiryawan waktu itu, pada gilirannya membuat defisit transaksi berjalan terus membengkak.

Standard Chartered Bank di Jakarta menyebutkan defisit transaksi berjalan nasional pada tahun 2013 berkisar 3.2% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut, menurut  Badan Pusat Statistik (BPS) memang merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Sebab, keasyikan impor,  defisit neraca perdagangan tahun 2013 mengalami lonjakan tinggi luar biasa: sekitar 150% dibandingkan dengan defisit neraca perdagangan tahun sebelumnya.

Pewaris Kebijakan Impor

Defisit neraca perdagangan yang melonjak sangat tinggi pada tahun 2013, yang diprediksi masih terus akan berlanjut hingga tahun 2014 ini, tidak pelak sudah, dan bahkan akan berekor panjang. Yang sudah pasti, cadangan devisa nasional banyak terkuras.

Padahal, cadangan devisa dengan susah payah harus didulang dari aktivitasi ekspor bermacam komoditas atau produk-produk lain, yang saat ini juga tidak banyak lagi diterima di pasar global. Kecuali cadangan devisa yang kian terkuras, ekonomi nasional menjadi berantakan, sebab sektor pertanian di satu pihak, dan sektor industri di pihak lain, dari waktu ke waktu kian terpuruk.

Seperti sudah dipaparkan di atas, sektor pertanian, termasuk sub-sektor perkebunan dan sub-sektor perikanan, semakin dijauhi para petani, pekebun, dan nelayan. Apalagi areal lahan persawahan dan perkebunan pun terus menyusut, menciut.

Sektor industri yang masih menggunakan bahan baku utama, atau bahan baku penolong yang masih harus diimpor, mustahil tidak semakin klimpungan dan kewalahan untuk sekadar bertahan. Pasalnya,  cadangan devisa yang diperlukan untuk mengimpor sudah menipis. Sukar bagi sektor industri bermodal relatif terbatas akan terus mampu bertahan, bila tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Nah, kasus seperti itu sudah pasti akan menambah panjang barisan rakyat urban yang termarjinalkan di kota-kota.

Sungguh ironi, dalam kondisi ekonomi nasional yang menjurus akan segera bangkrut seperti sekarang, rupanya, yah, rupanya, tidak membuat Mendag Muhammad Lutfi, yang menggantikan rekannya mantan Mendag Gita Wiryawan, merobah kebijakan impor. Padahal, Mendag Muhammad Lutfi pasti sudah tahu, betapa posisi defisit neraca perdangangan nasional pada tahun 2013 telah melonjak hingga  sekitar 150% dari defisit neraca perdagangan tahun 2012.

"Gresnews Com", pada Senin 17 Pebruari 2014 menyiarkan, belum sehari penuh berkuasa di Kemendag yang baru dipimpinnya itu, Mendag Muhammad Lutfi sudah menyatakan keinginannya hendak meneruskan aktivitasi impor komoditas-komoditas, atau produk-produk pangan. Adalah bencana alam, seperti banjir, meletusnya beberapa gunung berapi, dan tanah longsor, serta rusaknya ratusan ribu hektar areal persawahan, menjadi alasan Mendag Muhammd Lutfi untuk terpaksa harus mewarisi kebijakan impor mantan Mendag Gita Wiryawan.

Walau begitu, rakyat semakin memahami, Mendag Muhammad Lutfi mustahil diharapkan akan memanfaatkan kesempatannya yang tidak cukup setahun itu, untuk menegakkan kedaulatan perdagangan nasional.

Harus diakui, laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013 memang cukup tinggi, yakni sekitar 5.78%. Begitu pun, laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi itu sangat kurang bermutu.

Buktinya, laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi itu tidak memberi kontribusi terhadap perluasan lapangan kerja, dan lapangan berusaha baru bagi rakyat. Itu artinya, laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi tersebut tidak   membawa kesejahteraan bagi rakyat. Sebaliknya, justru produksi dan alokasi berbagai surat izin Angka Pengenal Impor (API) yang diberikan pada para importir, yang rupanya lebih menarik. Karena menguntungkan pemangku kekuasaan !(Selesai)