Problem Kartu Kredit

Sistem perhitungan bunga kartu kredit (KK) sering salah kaprah dan membingungkan sejumlah pemegang kartu (card holder). Karena itu jarang pemegang kartu yang mengetahui dan mengerti secara benar perhitungan bunga atas pemakaian KK nya.

Adalah Bank Indonesia (BI) yang akhirnya sering menerima pengaduan masyarakat terkait sistem pembayaran. "Paling banyak pengaduan di kartu kredit adalah perhitungan bunga. Bunga kartu kredit sebetulnya tidak boleh bunga berbunga. Bunga yang belum terbayar tidak boleh diikutkan di perhitungan bulan selanjutnya. Ini yang banyak terjadi," kata Rosmaya Hadi, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Jumat.

Selain itu, permasalahan lain terkait kartu kredit diakui Rosmaya adalah tentang penagih utang (debt collector). Nasabah yang mengadu ke BI sering mempermasalahkan penagih utang yang galak. Padahal aturan ini kan sudah diatur oleh BI. Termasuk juga tidak boleh penagihan utang dilakukan di atas jam 8 malam.

Masalah suku bunga kartu kredit, sebenarnya sudah ada aturan BI yang membatasi tingginya suku bunga kartu plastik itu, bahkan BI mengancam akan mencabut izin penerbitan kartu kredit (issuer bank) bagi bank yang melanggar ketentuan tersebut.

Seperti diketahui, BI menerbitkan aturan suku bunga kartu kredit maksimal 2,95% per bulan atau 35,4% per tahun yang berlaku baik untuk transaksi belanja maupun tarik tunai.

"Jika melanggar, bank yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif, hingga yang terberat adalah pencabutan izin," ujar Ronald Waas, Deputi Gubernur BI di Jakarta, belum lama ini.

Untuk memuluskan aturan tersebut, BI akan memberlakukan sistem kontrol berkala di dunia industri perbankan yang menerbitkan kartu kredit. BI akan menerjunkan tim pengawasnya ke lapangan minimal dua kali dalam setahun. Namun hasil pemantauan BI sampai sekarang belum terungkap nama-nama bank penerbit KK pelanggar ketentuan itu.

Tidak hanya itu. Selain penetapan batas besaran bunga maksimal kartu kredit yang diperbolehkan, BI juga menetapkan batas kepemilikan kartu kredit bagi nasabah. Khusus mereka yang berpenghasilan Rp 3 juta hingga Rp 10 juta per bulan hanya diperkenankan memiliki tidak lebih dari 2 kartu kredit.

Pada praktiknya, banyak bank penerbit KK yang mematok suku bunga di atas 3%. Bunga kartu kredit juga semakin tinggi apabila pemegang kartu melakukan transaksi tarik tunai. Dan ini yang menjadi keluhan pemegang kartu yang terjerat oleh sistem bunga berbunga itu.

Jadi, belanjalah dengan kartu kredit sesuai dengan kemampuan membayarnya. Bukan belanja dengan uang pembayaran yang belum jelas, apalagi sekedar gengsi. KK memang ada plus minus bagi penggunanya. Kalau bisa, selalu membayar penuh setiap tagihan, agar tidak terkena bunga yang sangat tinggi, karena rata-rata bungaKK sekarang adalah 4% per bulan atau 48% per tahun.

Jangan pernah berpikir bahwa kartu kredit sebagai sarana utang, karena akan sangat merepotkan di masa yang akan datang.Dan hindari pemakaian KK jika ternyata banyak mudharat ketimbang manfaatnya bagi kepentingan pribadi.

BERITA TERKAIT

Kredit BTN Tumbuh 19,14%

      NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan peningkatan penyaluran kredit sebesar 19,14% secara…

BTN Kucurkan Kredit KPR Untuk PNS Lebak - Dukung Pengembangan Maja

NERACA Jakarta – Geliat pembangunan properti di kawasan Maja yang terus tumbuh pesat, hal tersebut tentunya menjadi potensi dan peluang…

Bank Belum Penuhi Rasio Kredit UMKM

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 20 persen dari total bank umum domestik belum…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Gonjang-Ganjing Pertamina

PT Pertamina (persero) belakangan ini ramai diberitakan di media massa. Pemicunya antara lain karena kenaikan harga minyak dunia yang sempat…

Utang Negara vs Defisit APBN

Belakangan ini banyak pihak “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun ke…

Menanti APBN Sehat

Di luar kebiasaan sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memastikan postur APBN 2018 fixed, atau…