Ironis, Masalah Impor Beras Tidak Pernah Diselesaikan

NERACA

Jakarta – Kasus impor beras yang ramai belakangan ini menunjukkan bahwa terjadi masalah serius di bidang ini. Semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun importir, memiliki andil dalam mengacaukan impor beras. Ironisnya, persoalan ini tidak pernah diselesaikan pemerintah.

Pengamat Pertanian HS Dilon menjelaskan masalah utama yang menjadi penyebab tidak selesainya impor beras adalah dari sisi importirnya. “Jadi, sebenarnya kementerian perdagangan itu kan sudah membuat peraturan, sudah buat izin tapi memang importirnya yang salah melanggar,” kata Dilon kepada Neraca, Kamis (20/2).

Selain itu, menurut Dilon, seharusnya setiap lembaga itu harus spesifik menjalankan tugas dan fungsinya. “Ada juga masalah di kelembagaan, misalnya kementerian perdagangan seharusnya tidak usah mengurus komoditas dan produk tapi fokus terhadap impor saja. Lalu, kementerian pertanian seharusnya bisa memperjuangkan nasib petani dan produk hasil pertanian. Intinya harus spesifik lah setiap lembaga tersebut,” ujar dia.

Lebih lanjut Dilon juga menjelaskan, seharusnya ada transparansi dalam pemeriksaan di Bea Cukai. "Dulu zaman Pak Harto bea cukai sempat dirumahkan dan digantikan oleh surveyor dari Jenewa itu memang berjalan efektif untuk memeriksa, tapi kan tidak mungkin selamanya kita menggunakan orang asing untuk negara sendiri, memang perlu transparansi antara lembaga terkait agar masyarakat menilai apa yang dikerjakan oleh pemerintah apa saja salahnya," tutur dia.

Secara terpisah, pemerhati perdagangan yang juga mantan Direktur Utama Pasar Induk Cipinang Syamsul Hilataha, mengatakan masalah importasi beras sudah sejak dulu terjadi dan problematikanya sama. Kunci permsalahannya, kata dia, ada pada pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang tidak pernah mau tegas dalam penanganan kasus imporsasi barang terutama beras. “Dari dulu sampai sekarang permasalahannya sama, kondisi ini jelas sangat memprihatinkan. Sebenarnya sederhana jika pemerintah mau tegas masalah tidak akan muncul,” katanya.

Hanya saja, sambung Syamsul, pemerintah punya kekuasan penuh dalam mengatur alur perdagangan. Jika sistemnya jelas, pengawasannya ketat, komitmennya kuat pedagangan maupun importir tidak akan bisa berbuat apa-apa. “Kuncinya pada pemerintahan sebagai pengambil kebijakan, jika pemerintah tegas pedagang atau importirkan tidak akan macam-macam,” imbuhnya.

Oleh karenanya, dengan permsalahan-permasalan ini, dia menghimbau kepada pemerintah untuk membuat roadmap atau pun kebijakan yang mampu membendung tindakan-tindakan nakal para oknum imporsasi perdagangan jika tidak makin melebar. “Bikin aturan yang jelas, sistem yang memadai memberikan sanksi hukum pada oknum baik importir maupun pegawai terkait,” tegasnya.

Dia meyakini, jika semua aturannya dibuat baik dan tegas diimplementasikan dengan baik kasus seperti ini harusnya sudah tidak ada lagi. “Kasus seperti ini sudah sering terjadi, permasalahannya tidak berbeda. Harusnya pemerintah sudah bisa sigap dan sudah tahu antisipasinya,” paparnya.

Sementara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementrian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi, mengatakan saat ini pihaknya akan membuat penetapan ijin, dan ada verifikasi terhadap importir yang akan mendapatkan ijin impor. Upaya ini dilakukan sebagai wujud antisipasi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh importir. “Di sini nantinya bisa mencegah dan mempertajam celah-celah adanya penyelewengan,” katanya.

Sedangkan menurut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Vincentius Sonny Loho, saat ini pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementrian Perdagangan, dan Kementrian Pertanian sedang melakukan penyempurnaan terutama ditingkat tingkat kebijakan agar hal serupa tidak terjadi dikemudian hari. “Kami (pemerintah) sedang melakukan upaya adanya penyempurnaan sistem yang anantinya ada transparansi,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KPBU - Porsi Pemerintah akan Semakin Lebih Kecil

Jakarta-Pemerintah terus mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) untuk alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur…

Menkeu Evaluasi Keseimbangan Bisnis dan Kesehatan Keuangan

NERACA Jakarta – Kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersebar di berbagai sektor bisnis, sejatinya bisa memberikan kontribusi pendapatan…

UNTUK PERBAIKAN PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK - Presiden Isyaratkan Penggunaan Robot (AI)

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence-AI) di lingkungan pemerintah perlu dilakukan untuk memperbaiki percepatan pelayanan kepada publik. Artinya, robot…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

WASPADAI ANCAMAN RESESI EKONOMI - Menkeu: Ketidakpastian Global Kian Cepat Berubah

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ketidakpastian ekonomi di global saat ini memiliki pola berbeda berbeda ketimbang sebelumnya. Karena ketidakpastian yang terjadi…

Wapres: Pemerintah Komitmen Berantas Korupsi

NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah tetap menjunjung komitmen pemberantasan korupsi, meskipun Presiden Joko Widodo melalui…

PERTUMBUHAN EKONOMI RI DIPREDIKSI 4,9% - Moody’s: Perbankan Lokal Masih Miliki Resiliensi

Jakarta-Lembaga keuangan internasional, Moody's Investor Service, menilai sektor perbankan ikut terpukul dengan adanya ketidakpastian global. Namun, perbankan Indonesia dinilai masih…