Ironis, Masalah Impor Beras Tidak Pernah Diselesaikan

NERACA

Jakarta – Kasus impor beras yang ramai belakangan ini menunjukkan bahwa terjadi masalah serius di bidang ini. Semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun importir, memiliki andil dalam mengacaukan impor beras. Ironisnya, persoalan ini tidak pernah diselesaikan pemerintah.

Pengamat Pertanian HS Dilon menjelaskan masalah utama yang menjadi penyebab tidak selesainya impor beras adalah dari sisi importirnya. “Jadi, sebenarnya kementerian perdagangan itu kan sudah membuat peraturan, sudah buat izin tapi memang importirnya yang salah melanggar,” kata Dilon kepada Neraca, Kamis (20/2).

Selain itu, menurut Dilon, seharusnya setiap lembaga itu harus spesifik menjalankan tugas dan fungsinya. “Ada juga masalah di kelembagaan, misalnya kementerian perdagangan seharusnya tidak usah mengurus komoditas dan produk tapi fokus terhadap impor saja. Lalu, kementerian pertanian seharusnya bisa memperjuangkan nasib petani dan produk hasil pertanian. Intinya harus spesifik lah setiap lembaga tersebut,” ujar dia.

Lebih lanjut Dilon juga menjelaskan, seharusnya ada transparansi dalam pemeriksaan di Bea Cukai. "Dulu zaman Pak Harto bea cukai sempat dirumahkan dan digantikan oleh surveyor dari Jenewa itu memang berjalan efektif untuk memeriksa, tapi kan tidak mungkin selamanya kita menggunakan orang asing untuk negara sendiri, memang perlu transparansi antara lembaga terkait agar masyarakat menilai apa yang dikerjakan oleh pemerintah apa saja salahnya," tutur dia.

Secara terpisah, pemerhati perdagangan yang juga mantan Direktur Utama Pasar Induk Cipinang Syamsul Hilataha, mengatakan masalah importasi beras sudah sejak dulu terjadi dan problematikanya sama. Kunci permsalahannya, kata dia, ada pada pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang tidak pernah mau tegas dalam penanganan kasus imporsasi barang terutama beras. “Dari dulu sampai sekarang permasalahannya sama, kondisi ini jelas sangat memprihatinkan. Sebenarnya sederhana jika pemerintah mau tegas masalah tidak akan muncul,” katanya.

Hanya saja, sambung Syamsul, pemerintah punya kekuasan penuh dalam mengatur alur perdagangan. Jika sistemnya jelas, pengawasannya ketat, komitmennya kuat pedagangan maupun importir tidak akan bisa berbuat apa-apa. “Kuncinya pada pemerintahan sebagai pengambil kebijakan, jika pemerintah tegas pedagang atau importirkan tidak akan macam-macam,” imbuhnya.

Oleh karenanya, dengan permsalahan-permasalan ini, dia menghimbau kepada pemerintah untuk membuat roadmap atau pun kebijakan yang mampu membendung tindakan-tindakan nakal para oknum imporsasi perdagangan jika tidak makin melebar. “Bikin aturan yang jelas, sistem yang memadai memberikan sanksi hukum pada oknum baik importir maupun pegawai terkait,” tegasnya.

Dia meyakini, jika semua aturannya dibuat baik dan tegas diimplementasikan dengan baik kasus seperti ini harusnya sudah tidak ada lagi. “Kasus seperti ini sudah sering terjadi, permasalahannya tidak berbeda. Harusnya pemerintah sudah bisa sigap dan sudah tahu antisipasinya,” paparnya.

Sementara Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementrian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi, mengatakan saat ini pihaknya akan membuat penetapan ijin, dan ada verifikasi terhadap importir yang akan mendapatkan ijin impor. Upaya ini dilakukan sebagai wujud antisipasi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh importir. “Di sini nantinya bisa mencegah dan mempertajam celah-celah adanya penyelewengan,” katanya.

Sedangkan menurut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Vincentius Sonny Loho, saat ini pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementrian Perdagangan, dan Kementrian Pertanian sedang melakukan penyempurnaan terutama ditingkat tingkat kebijakan agar hal serupa tidak terjadi dikemudian hari. “Kami (pemerintah) sedang melakukan upaya adanya penyempurnaan sistem yang anantinya ada transparansi,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

Rumah Subsidi Tidak Goyah Diterpa Badai Ekonomi

Rumah Subsidi Tidak Goyah Diterpa Badai Ekonomi NERACA Jakarta - Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan (Himperra) Endang…

Pemprov Sumsel Bahas Sistem Pembelian Beras Petani

Pemprov Sumsel Bahas Sistem Pembelian Beras Petani NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) membahas sistem pembelian beras…

Pangkas Aset KPR Tidak Produktif - BTN Lelang 986 Unit Rumah Senilai Rp 216 Miliar

NERACA Bogor - Sebagai salah satu upaya perseroan untuk memperbaiki kualitas kredit, Bank BTN melaunching produk baru yang dibandrol nama…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MASALAH KEPATUHAN WP DIPERTANYAKAN - Kontribusi Pajak Orang Kaya Masih Minim

Jakarta-Pengamat perpajakan menilai, meski nilai harta orang terkaya di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data majalah Forbes…

BSSN: Jelang Pemilu 2019, Serangan Siber Meningkat Pesat

NERACA Jakarta-Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memprediksi ada tiga pola serangan siber yang berpotensi mengganggu jalannya proses Pilpres 2019.…

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…