NERACA

Jakarta -Pemerintah menjadwalkan lelang surat berharga negara sebesar Rp78 triliun untuk domestik di luar lelang lain seperti global bond. Lelang sengaja lebih digenjot pada kuartal I karena akan ada penyelenggaraan pemilihan umum di April. Hal itu dinilai untuk mengantisipasi Pemilu Legislatif.

"Untuk mengantisipasi April ada pemilu legislatif kondisi pasar tidak terlalu kondusif. Mumpung masih tenang, Januari-Februari kami banyakin. Kuartal I untuk lelang itu Rp78 triliun domestik. Di luar itu, ada lagi," jelas Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan di kantornya, Kamis (20/2).

Pemerintah menggunakan strategi front loading atau lebih banyak menerbitkan utang di awal tahun untuk mencegah tampil ke pasar dalam kondisi membutuhkan uang. Dengan strategi demikian, diharapkan pemerintah lebih bisa meminta harga yang lebih baik.

Rencananya, pada semester I pemerintah akan menghabiskan jatah lelang sebanyak 60% dari total rencana penerbitan SBN bruto sebesar Rp365 triliun. "Tapi ini dinamis. Strategi secara umum kami lakukan di semester satu, tapi tidak kaku dan selalu melihat perkembangan. Kalau semester kedua outlook-nya positif, kami santai saja. Untuk sementara kami mau mengambil sedikit lebih banyak di semester I," jelas Robert.

Sampai dengan 16 Februari 2014 pemerintah sudah menerbitkan sebesar Rp112 triliun atau 30,4% dari total pagu penerbitan bruto. Realisasi tersebut tinggi karena pada Januari pemerintah melepas US$4 miliar lelang global bond.

Di luar lelang reguler, pada Maret pemerintah hendak melepas sekitar Rp18 triliun-Rp20 triliun sukuk negara ritel. Di kuartal I, pemerintah juga berencana hendak menjual SBN valas domestik.

Lanjut, Robert melaporkan jumlah pemesan suku ritel terbaru pemerintah seri 010 telah mencapai 10 ribu pemodal. Total pemesanan yang tercatat hingga kini mencapai Rp5,8 triliun. Pemerintah menargetkan total pemesanan surat berharga syariah negara yang akan berakhir pada 28 Februari ini bisa mencapai Rp18 triliun hingga Rp20 triliun.

"Suku ritel adalah cata investasi paling aman karena risikonya hampir nol. Dalam penawaran sukuk kali ini pemerintah menetapkan tenor selama tiga tahun dengan imbal hasil sebesar 8,75% per tahun. Pembayaran imbal hasil dilakukan bulanan,” tutur Robert.

Ia menjelaskan imbal hasil yang diberikan kali ini memang sedikti diatas inflasi namun masih lebih tinggi dari bunga deposito. Dari pendataan sementara jumlah pemesan sukuk ritel berasal dari investor dengan profesi karyawan swasta, wiraswasta, dan ibu rumah tangga. Tren pembeli sukuk ini masih sama dengan tahun lalu dimana porsi karyawan swasta mencapai 35% dan wiraswasta 31%. "Trennya masih sama. Saya duga karyawan swasta lebih banyak dari PNS (pegawai negeri sipil), karyawan swasta yang pensiun dan baru dapat pesangon," tutup Robert. [lulus]