Proyek KPUCK Rp. 2,7 Milliar Makin Mengundang Polemik

NERACA

Cirebon - Proyek Kementrian Pekerjaan Umum Cipta Karya (KPUCK) yang berada di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, seperti yang pernah dilansir Harian Ekonomi Neraca beberapa waktu lalu, semakin mengundang polemik. Pasalnya, pihak pelaksana proyek KPUCK mengatakan, jauh-jauh hari sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon. Malahan, Kepala UPT Dinas Cipta Karya Arjawinangun, Supratman diduga menjadi Ketua Tim Pengawas.

“Kata siapa kami tidak melibatkan Dinas Cipta Karya setempat. Surat permohonannya sudah kami layangkan jauh-kauh hari. Saya punya buktinya. Pengawasnya juga dari UPT Arjawinangun, Pak Supratman. Tapi kalau mau lebih jelas lagi, anda bisa tanya langsung ke PU Cipta karya Provinsi Jabar,” kilah Arif, yang juga pelaksana proyek ketika dihubungi Neraca, Kamis (27/7) kemarin, via telepon selulernya.

Menjawab Neraca, apakah semua material termasuk batu sudah melewati proses uji Lab, Arif meyakinkan bahwa semua materi sudah melalui proses uji Lab. Masalah batu ungkapnya, memang pada RAB menggunakan batu belah, dan tidak disebutkan spesifikasi batu hitam.

Anehnya, pernyataan berbeda diungkapkan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan. Menurut Aan, hingga saat Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon, belum menerima surat pemberitahuan, terkait sebagai apa Dinas Cipta Karya kabupaten Cirebon dalam proyek itu.

“Justru itu, sampai proyek itu berjalan kami belum diberitahu sebagai apa. Harusnya, kami diberikan tembusan dan diajak bicara, karena yang punya wilayah kan kami. Masa, tidak dilibatkan apa-apa. Kalau dilibatkan sebagai pengawas, kami kan bisa mengawasi jalannya proyek itu,” jelas Aan

Terkait masalah hasil lab untuk material batu, Aan mengaku justru permintaan tersebut datang dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon. Masalahnya, ada dugaan bahwa hingga pekerjaan proyek dilaksanakan, material tersebut belum lolos hasil uji Lab.

“Justru kami yang minta untuk dilakukan uji Lab. Tapi kami tidak punya kewenangan, karena dilibatkan sebagai apapun, sampai saat ini kami tidak tahu. Kalau kami sudah pegang RAB nya saja, tentu kami akan tahu, kualitas batu apa yang dipakai. Terus lagi, pekerjaan seperti apa, kami bisa tahu semua. Kalau tidak sesuai bestek, kami bisa menghentikannya mas,” tegas Aan.

Seperti diketahui, proyek KPUCK ini ternyata jumlah dananya sebesar Rp. 2m7 Milliar, yang dikerjakan Pu Cipta Karya provinsi Jabar. Proyeknya sendiri berada di Desa Arjawinangun dan Desa Jungjang Wetan. Proyeknya sendiri, berupa pembuatan jalan sepanjang kurang lebih 2 Km serta lebar 3 meter, plus pembuatan tanggul pada sisi jalan sepanjang 600 meter. Disamping itu, ada juga proyek pemasangan paving blok, sepanjang 1200 meter. Proyeknya sendiri dikerjakan oleh PT. Helmi Putra Jaya, yang entah beralamat dimana.

Dari papan proyek disebutkan, pekerjaan tersebut merupakan program KPUCK pusat, berupa pengembangan kawasan permukiman Jawa Barat. Proyeknya sendiri berupa penanganan kawasan kumuh. Namun diduga, material yang digunakan terutama batu untuk makadam, tidak sesuai peruntukan. Kabarnya, memang pihak konsultan masih menunggu hasil lab tentang kekuatan batu tersebut.

BERITA TERKAIT

Humpuss Bidik Pendapatan Tumbuh 15% - Bergantung Pada Proyek Pemerintah

NERACA Jakarta – Masih menjanjikannya bisnis jasa angkutan laut tahun depan, seiring dengan membaiknya harga minyak dunia mendorong PT Humpuss…

Kontrak Baru Wika Beton Capai Rp 5 Triliun - Garap Proyek Besar

NERACA Jakarta – Menjelang tutup tahun, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) mencatat kontrak baru sebesar Rp 5 triliun per…

BUMN Tersandera Proyek

Menurut analisis makro ekonomi yang dilakukan LPEM FEB-UI bertema Indonesia Economic Outlook 2018 yang diuraikan mengenai keberhasilan proyek infrastruktur. Bahkan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pemkot Palembang Salurkan Bantuan Modal 1.000 UMKM

Pemkot Palembang Salurkan Bantuan Modal 1.000 UMKM NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengucurkan bantuan modal kepada 1.000 usaha…

Pemkab Tangerang Akui 35.000 Tenaga Kerja Menganggur

Pemkab Tangerang Akui 35.000 Tenaga Kerja Menganggur NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, mengakui terdapat sekitar 35.000 tenaga…

Warga Depok Kesulitan Ingin Dapatkan Imunisasi Difteri

Warga Depok Kesulitan Ingin Dapatkan Imunisasi Difteri NERACA Depok - Sejumlah warga di Kota Depok kesulitan ingin mendapatkan imunisasi difteri…