Konsep Merebut Ekonomi Indonesia dari Tangan Asing

Kamis, 20/02/2014

NERACA

Jakarta - Indonesia harus mandiri secara ekonomi karena selama ini masih terjebak dalam ketergantungan ekonomi dan perdagangan. Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi dari berorientasi luar negeri menjadi perekonomian domestik.

"Kedaulatan politik dan ekonomi sulit dilaksanakan karena perekonomian Indonesia tergantung ekonomi global dan dikuasai oleh asing. Kemudian konsep itu bagaimana merebut ekonomi Indonesia dari tangan asing ke ekonomi rakyat," kata Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Dawam Rahardjo dalam bedah buku berjudul "Menggagas Indonesia Masa Depan" karya Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta, Rabu (19/2).

Dawam juga mengatakan dalam pengelolaan energi, seharusnya tidak boleh dikuasai perusahaan asing. Menurut dia, dalam bidang energi harus dikembangkan energi alternatif sebagai salah satu gagasannya.“Bung Karno mengatakan jangan menggali sumber daya alam kecuali para insinyur sudah mampu dan Indonesia memiliki modal,” ujar dia.

Dia mengutip penyataan Bung Karno mengenai ciri negara yang menjadi sasaran kolonialisme, pertama sebuah negara yang menjadi sasaran investasi asing namun tidak memiliki kepribadian. Kedua, lanjut Dawam, sebuah negara bangga menjadi surga investasi asing, dan Indonesia mengalami itu yang menjadi sasaran impor bahan mentah dari luar negeri.“Ketiga, kita menjadi penyuplai buruh murah, akibatnya rakyat Indonesia miskin dengan upah yang rendah,” tambah dia.

Dia menegaskan yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemimpin yang berkepribadian bangsa yaitu kembali pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dawam mengatakan apabila hal itu tidak ada berarti tidak memiliki kepercayaan diri dalam memimpin Indonesia.“Berani tidak (pemimpin kembali pada pancasila dan UUD 45). Kalau tidak berani berarti kita tidak punya kepribadian dan tidak ada kepercayaan diri,” ungkap Dawam.

Dawam pun menilai para calon pemimpin perlu di tes apakah berani menegakkan nasionalisme ekonomi yaitu berani kah kembali pada Pancasila dan UUD 45. Selain itu, dia juga menegaskan pemimpin harus berani mengambil sikap tegas dalam mengubah strategi pembangunan nasional agar berorientasi ke dalam.

Kemudian dia juga menuturkan strategi pembangunan Indonesia memiliki arah pada pertumbuhan ekonomi sehingga memiliki konsekuensi butuh modal dan teknologi. Namun menurut dia, Indonesia tidak memiliki modal dan teknologi sehingga yang dilakukan pemerintah adalah mengundang modal asing."Pembangunan Indonesia adalah melalui modal luar negeri bukan didasarkan pada sumber daya ekonomi," kata Dawam.

Dawam pun menegaskan konsekuensi dari pola pembangunan itu adalah Indonesia mengundang modal luar negeri dan para investor itu memilih proyek pembangunan yang menguntungkan diri sendiri. Proyek itu, menurut dia, seperti eksploitasi sumber kekayaan alam Indonesia seperti minyak, gas, batu bara, dan membuka perkebunan kelapa sawit."Mereka juga lakukan industrialisasi namun dengan mengolah bahan baku dari mereka. Indonesia impor bahan baku," tutur dia.

Dia menilai dalam pembangunan itu, Indonesia diharuskan menggunakan teknologi canggih dan itu merupakan jebakan industrialisasi. Hal itu, menurut dia, merupakan penggunaan bahan baku dan teknologi dari luar negeri."Kita harus beli dan impor (bahan baku dan teknologi) lalu Indonesia tidak memiliki dana. Solusinya adalah berhutang dan terus meningkat hingga saat ini," ujar Dawam.

Kondisi hutang yang menumpuk itu, lanjut Dawam, menyebabkan Indonesia masuk dalam jebakan hutang yang disebabkan jebakan perdagangan karena harus impor bahan baku dan teknologi.

Sementara itu, Djoko Santoso mengatakan kepemimpinan nasional adalah upaya menegakkan keadilan bukan hanya mencari fasilitas dan kenikmatan."Dalam buku saya, dijelaskan pemikiran dan analisis saya tentang kepemimpinan nasional dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa besar di masa depan," kata dia.

Dia juga menjelaskan seorang pemimpin bangsa harus memiliki ketegasan dalam aturan main yang sudah ditentukan konstitusi. Seorang pemimpin, lanjut dia, juga harus mempunyai komitmen untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan bagi rakyat yang dipimpinnya."Pemimpin harus melaksanakan apa yang sudah diamanatkan konstitusi tersebut secara tegas dan konsisten," ujar Djoko.

Djoko pun berharap bukunya itu dapat memberikan dorongan bagi lahirnya pemikiran dan paradigma baru tentang kepemimpinan nasional di masa mendatang. Menurut dia, akan munculnya kesadaran bersama bahwa bangsa Indonesia ke depan harus dipimpin seorang figur yang berkapasitas dan berkompetensi tinggi didukung rekam jejak kepemimpinan yang jelas."Pemimpin itu bukan hanya punya tingkat popularitas yang tinggi namun harus memiliki kapasitas dalam memimpin," ungkap dia.

“Saya berharap akan muncul seorang pemimpin yang sanggup membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, mandiri, dan berdikari,” tambah Djoko. [mohar]