NERACA

Jakarta - Mayoritas pasokan bahan baku (benang) sutera untuk industri tekstil di Indonesia masih harus diimpor. Pasokan benang sutera dari dalam negeri hanya memenuhi 5% kebutuhan. Ketua Asosiasi Sutera Indonesia (ASSIA) Tuti Handayani menyebutkan 95% benang sutera harus diimpor dari China dari total kebutuhan benang sutera pertahun mencapai 900 ton. "Kita bahan baku impor 95% dari China, jadi hampir semua bahan baku dari China," kata Tuti di Jakarta, Rabu (19/2).

Tuti mengatakan alasan tingginya angka impor benang sutera karena pasokan benang sutera lokal masih belum bisa memenuhi industri dalam negeri. Padahal dari sisi kualitas benang sutera lokal memiliki kualitas lebih baik dibandingkan produk China. "Kualitas nggak kalah sebenarnya, cuma bahan baku sutera kita sedikit sekali jadi untuk menutupnya harus impor dari China," katanya.

Selain soal kualitas, harga produk benang sutera lokal juga lebih murah. Saat ini benang sutera dari China dihargai Rp 870.000 per kg, benang sutera lokal dijual Rp 650 ribu per kg. "Satu Kg bisa untuk 10 meter kain sutera," katanya.

Ditempat yang sama, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah membenarkan bahwa saat ini kebutuhan benang sutera Indonesia masih bergantung dari China.  "Betul kita impor bahan baku sutera dari China sebanyak itu," kata Euis.

Euis menjelaskan penyebab dari tingginya impor benang sutera karena pada awal tahun 2000-an tersebar penyakit ulat sutera di Sulawesi Selatan yang kemudian menyebar ke berbagai daerah hingga menyebabkan produksi sutera turun. Namun saat Indonesia mulai merintis mengembangkan produksi bahan sutera, saat bersamaan industri sutera di internasional sudah sangat maju. "Sementara sutera kita baru kita angkat, kita baru mau mulai ternyata kondisi sutera di internasional terutama China sudah sangat maju sekali," ujar Euis.

Sementara itu sejumlah perusahaan pertenunan nasional bangkrut karena tidak sanggup bersaing melawan kain impor dari Tiongkok. Impor kain dari Negeri Tirai Bambu mengalir deras ke pasar domestik, seiring berlakunya Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Tiongkok (Asean China Free Trade Area/ACFTA) sejak 2010.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyatakan, dari total 220 ribu unit mesin tenun dalam negeri, yang beroperasi tinggal 40% atau sekitar 132 ribu unit. Jumlah mesin yang beroperasi berpotensi merosot lagi menjadi tinggal 20% tahun ini, menyusul kenaikan tarif dasar listrik dan upah minimum provinsi (UMP).

“Banjir kain impor sejak 2010 membuat beberapa perusahaan bangkrut dan menutup fasilitas, terlihat pada makin sedikitnya mesin yang beroperasi. Tekanan terhadap industri pertenunan kian berat jika TDL naik,” ujar Ade.

Dia menuturkan, kenaikan TDL dan UMP membuat biaya produksi membengkak. Imbasnya, harga jual terpaksa dinaikkan. Saat ini, porsi biaya listrik terhadap total biaya produksi mencapai 20%. Dengan kenaikan TDL 64%, dia mengatakan, harga jual minimal naik 8%. Kenaikan akan terus membengkak ketika barang sampai ke tangan konsumen.

Keadaan itu, kata dia, membuat daya saing produk tekstil nasional, termasuk kain, terkikis. Imbasnya, penetrasi produk impor kian besar, sehingga jumlah mesin tenun yang beroperasi ditaksir turun.