Gagal Panen Bakal Picu Impor Pangan

Dampak Bencana Alam

Kamis, 20/02/2014

NERACA

Jakarta – Bencana alam yang secara berturut-turut melanda Indonesia berpotensi akan memicu lonjakan impor pangan. Pasalnya, bencana alam mulai dari banjir yang melanda sentra-sentra produksi beras di Pulau Jawa, letusan Gunung Sinabung, banjir bandang di Manado sampai terakhir meletusya Gunung Kelud, Jawa Timur yang juga membuat produk hortikultura mengalami gagal panen.

Pengamat Pertanian Bustanul Arifin menyatakan bahwa bencana-bencana tersebut yang terjadi di sentra-sentra produksi komoditas pertanian menjadi salah satu alasan untuk melakukan impor pangan sehingga impor pangan pada tahun ini akan melonjak. “Sepertinya tahun ini tetap akan impor pangan. Tahun lalu (2013) data BPS (Badan Pusat Statistik) impor beras sebanyak 472.000 ton. Kedelai impor masih sebesar 2 juta ton dan jagung 3,2 juta ton. Tahun ini diperkirakan impor masih berkisar angka itu,” ungkap Bustanul, Rabu (19/2).

Bustanul memperkirakan ada beberapa komoditas pangan yang angka impornya berpotensi melonjak. Hal itu dilakukan untuk menutupi jumlah kebutuhan akibat beberapa sentra produksi mengalami gagal panen. “Volume impor kedelai bakal naik karena produksi nyaris tak bergerak dan daerah Malang dan Pasuruan sebagai sentra kedelai terkena bencana Gunung Kelud. Apalagi impor beras tahun ini diperkirakan bisa mencapai 1 juta ton,” tuturnya.

Ia pun mengungkapkan program swasembada beberapa produk pertanian seperti padi dan jagung di tahun 2015 akan mengalami gangguan. Untuk itu, ia mendesak pemerintah agar segera berbenah dan mempercepat proses perbaikan sektor pertanian usai bencana alam. “Artinya target swasembada padi, kedelai dan jagung musti direvisi kembali. Karena takutnya target itu tidak akan tercapai tahun ini. Adanya bencana alam akibat banjir dan gunung metetus ini berat untuk mencapai target swasemabda tahun ini. Tidak boleh dianggap enteng, karena merupakan tamparan akbat lemahnya antisipasi pemerintah terhadap penanggulangan bencana di sektor pertanian,” jelasnya.

Soal banjir, Kementerian Pertanian mencatat setidaknya sejak Oktober 2013 sampai dengan Januari 2014, tercatat sebanyak 240.683 hektar dengan nilai total kerugian Rp2,54 triliun. Ia menjelaskan tanaman pangan yang terkena banjir seluas 236.846 hektar dengan kerugian sebesar Rp2,34 triliun. Hortikultura seluas 643 hektar dengan nilai kerugian mencapai Rp9,99 miliar.

Perkebunan mencapai 3.194 hektar dengan nilai keruigian mencapai Rp114,44 miliar dan peternakan kerugiannya mencapai Rp30,51 miliar. “Kerugian terbesar akibat rusaknya tanaman padi di lahan sawah yang tercatat seluas 235.543 hektar,” katanya.

Rincian sawah yang rusak terdiri dari 39.801 hektar sawah yang terkena puso. Serta rusaknya jaringan irigasi tingkat usaha tani dengan kerugian mencapai Rp2,37 triliun. Menurut menteri asal Tegal ini, banjir terjadi pada 16 provinsi, terluas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Aceh. “Puso yang parah terjadi di Jawa Tengah seluas 11.931 hektar,” katanya.

Terkait bencana sinabung, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Sumatera Utara Nuhijjah memperkirakan erupsi Gunung Sinabung sejak 15 September hingga 4 Februari 2014 mengakibatkan tanaman pertanian (pangan dan hortikultura) di 14 kecamatan Kabupaten Karo mengalami kerugian diperkirakan senilai Rp 1,5 triliun lebih.

Nurhijjah menjelaskan, kerugian itu akibat penurunan produksi 30% sebesar Rp 1 triliun dan puso (tidak menghasilkan sama sekali) Rp 550 miliar. Secara rinci, estimasi kerugian akibat penurunan produksi 30 persen yakni untuk tanaman pangan Rp 103 miliar, sayuran Rp 329 miliar, buah Rp 586 miliar sehingga total hortikultura (sayuran dan buah) kerugiannya mencapai Rp 1 triliun.

Sedangkan estimasi kerugian akibat puso mencapai Rp 550 miliar secara rinci tanaman pangan Rp 18,4 miliar, sayuran Rp 176 miliar, biofarmaka Rp 95,5 miliar, tanaman hias Rp 20 juta dan buah Rp 355 miliar sehingga hortikultura kerugiannya mencapai Rp 550 miliar.

Kerugian Triliunan

Lebih dari pada impor pangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 197 orang tewas, 64 luka-luka dan 1,6 juta jiwa mengungsi akibat 282 kejadian bencana alam yang terjadi sepanjang 1 Januari 2014 hingga 16 Febuari 2014. “Bencana sepanjang awal 2014 juga telah menyebabkan puluhan ribu rumah rusak dan hancur hingga menyebabkan banyak penderitaan,” sebut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Selain korban jiwa, bencana juga menyebabkan kerugian ekonomi yang ditaksir sampai triliunan rupiah. Dari sejumlah bencana besar yang terjadi sepanjang awal tahun ini, terdata banjir bandang di Manado, Sulawesi Utara menyebabkan kerugian hingga Rp1,87 trilun, erupsi Gunung Sinabung Rp1 triliun, banjir di Pantai Utara Jawa (Pantura) Rp6 triliun dan banjir DKI Jakarta Rp5 triliun.

Total kerugian sebesar Rp13,87 triliun tersebut belum termasuk sejumlah bencana lain yang terjadi di rentang awal tahun ini. Kendati kejadian sejumlah bencana telah membuktikan bahwa wilayah negeri ini rawan terjadi musibah, tingkat kesadaran dan kesiapan publik dan pemda dalam mengantisipasi malapetaka akibat bencana alam mayoritas masih rendah.

Berkaca dari kejadian bencana besar pada 2006, 2012 dan 2013, sejatinya kemampuan warga dan pemda dalam menangani kejadian tersebut mengalami peningkatan. Namun, sambung Sutopo, masih terdapat kekurangan yang sangat menonjol dalam mengantisipasi hal itu. Di kalangan masyarakat, umpamanya, antisipasi untuk menurunkan resiko akibat bencana belum menjadi perilaku dan budaya.

Sementara di level pemda, baru segelintir dari antara mereka yang telah memasukan program antisipasi bencana dan penanggulangannya dalam program kerja tahunan mereka.Bila sudah bicara perihal peningkatan kapasitas kesiapsiagaan, kinerja mayoritas pemda terlihat semakin kedodoran. Indikatornya, lanjut dia, tercermin dari alokasi dana untuk penanggulangan bencana yang rata-rata kurang dari 0,5% dari APBD.

Situasi karut marut ini, sambung Sutopo, sejatinya harus menjadi tantangan bersama untuk dibenahi. Menurut dia, Pengurangan risiko bencana harus dijadikan prioritas. Harus dilihat sebagai investasi pembangunan. “Bencana tidak bisa kita tolak tapi risikonya kita kurangi,” tandasnya.