APA JUGA PERLU DIBUAT PERDANYA? Sehari Tanpa Nasi di Jawa Barat

Bandung – Sehari tanpa Nasi khusus di Jawa Barat? Mungkinkah hal itu terwujud? Haruslah terwujud, begitu keinginan Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan. Kalau pun itu terwujud/dapat dilaksanakan, pertanyaannya adalah, program itu berlaku untuk siapa, berapa lama dan apa manfaat dan tujuannya bagi kepentingan masyarakat. Mau diaplikasikan secara eforia atau dipatenkan dengan dibuat Perdanya.

NERACA

Pencanangan program “Sehari tanpa Nasi” yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan baru-baru ini, sungguh merupakan sensasi baru dari serangkai an program yang bertajuk “sehari”. Di antaranya, sehari tanpa asap rokok, sehari tanpa motor dan mobil, sehari tanpa listrik, dan sehari berbaju batik bagi setiap PNS di Jawa Barat. Dan mungkin nanti ada lagi “sehari tanpa… atau sehari wajib…”.

Gagasan dan ide itu wajar dan sah-sah saja. Namun dalam implementasinya, agar program itu bisa berjalan lancar, haruslah melalui penilaian matang ditinjau dari berbagai sisi seperti sisi kesehatan, politis, sosial budaya, hukum dan juga azas manfaat. Sebab nasi bagi masyarakat kita, khususnya rakyat Jabar merupakan suatu yang tak bisa dipisahkan begitu saja, meskipun sehari. Kecuali kalau sedang uzhur (sakit). Nasi sudah menjadi kebutuhan pokok teramat kental dengan kehidupan masyarakat kita, kecuali mungkin saudara kita di Maluku dan Papua, lebih mengenal sagu dari pada nasi.

Jika berbicara masalah nasi, maka kita tidak bisa abai terhadap prosesnya sehingga menjadi nasi. Mulai petani, sawah, bibit padi, jenis padi, pupuk hingga jadi beras. Komponen-komponen tersebut, jelas masing-masing mempunyai masalah dalam keberadaannya. Kini di tambah lagi, pada proses akhir komponen itu yang disebut nasi dibuat masalah.

Program “Sehari tanpa Nasi” yang hendak dicanangkan oleh Gubernur Jabar itu, sudah barang tentu dimunculkan bukan tanpa alasan. Mudah-mudahan juga bukan program yang mengada-ada untuk menuai sensasi baru, pencitraan/popularitas dan kepentingan sesaat. Tapi program ini diharapkan jadi sebuah terobosan yang memiliki makna azas manfaat bagi ummat secara berkesinambungan.

Perlu Pengkajian

Bagi saya, program “Sehari tanpa Nasi” (One daya without rice) merupakan hal yang wajar dan perlu dikaji bersama. Positifnya, meski program ini tidak jadi dilaksanakan, paling tidak gaungnya telah memberikan manfaat kepada kita semua. Antara lain, program itu paling tidak telah menyentuh pemikiran kita untuk merenungi, bahwa tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kemudian akan terjadi kelangkaan beras di negeri ini. Luas areal persawahan semakin mengecil, akibatnya produksipun menurun. Sementara jumlah penduduk semakin membengkak.

Hanya pertanyaan yang muncul, apakah untuk mengantisipasi berkurangnya produksi beras nanti harus melalui program kita tidak makan nasi sehari dalam sepekan. Atau jadi lima hari dalam sebulan. Atau program ini merupakan salah satu upaya dari sejumlah upaya kita dalam mengantisipasi kemungkinan menurunnya produksi beras di negeri ini dan impor beras.

Lepas dari masalah sejauh mana dan seberapa banyak upaya pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya penurunan produksi beras, ide program Sehari tanpa Nasi jelas perlu didukung semua pihak. Tapi tidak bisa dilakukan secara serentak. Program ini harus dialksanakan secara bertahap. Dimulai dari PNS kemudian seraya memiliki dasar dan payung hukum yang kuat dan jelas, kemudian baru masuk ke tengah masyarakat.

Hal itu sah-sah dan wajar saja di era keterbukaan dan kebebasan saat ini. Namun yang jadi masalah, untuk apa program itu, siapa yang jadi sasaran, berapa lama dan tujuan akhirnya apa?

BERITA TERKAIT

Angka Kemiskinan Jawa Barat Turun

Angka Kemiskinan Jawa Barat Turun NERACA Bandung - Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017 menunjukkan, angka kemiskinan di…

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Mendongkrak Literasi dan Inklusi Keuangan dengan "Membumikan" Asuransi

Mendongkrak Literasi dan Inklusi Keuangan dengan "Membumikan" Asuransi NERACA Jakarta - Hasil riset Otoritas Jasa Keuangan pada 2016 menyebut bahwa…

Wali Kota Depok Berharap Anies-Sandi Dapat Bekerja Sama

Wali Kota Depok Berharap Anies-Sandi Dapat Bekerja Sama NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap kepada Gubernur dan…

Dishub Kota Sukabumi Rancang Angkot Eksklusif

Dishub Kota Sukabumi Rancang Angkot Eksklusif NERACA Sukabumi - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi, terus melakukan inovasi perkembangan transportasi. Satu…