NERACA

Jakarta - Menyongsong pasar bebas ASEAN atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bagai dua sisi mata uang. Satu sisi kebijakan ini akan menguntungkan Indonesia, namun sisi lain malah akan jadi boomerang yang menghancurkan negara sendiri.

Kesiapan pemerintah Indonesia sangat diperlukan menghadapi MEA, jika tidak Indonesia hanya akan menjadi pasar dan 'budak' negara ASEAN lainnya. Kesiapan pemerintah diperlukan tidak hanya pada proteksi produk dalam negeri namun juga pada sisi tenaga kerja.

Ekonom Hendri Saparini menilai hingga saat ini pemerintah belum mempunyai kebijakan yang komprehensif menghadapi MEA pada awal 2015 mendatang. Menurut Hendri, negara lain seperti Malaysia dan Thailand sudah mempunyai strategi khusus agar negara mereka bisa mengambil keuntungan di pasar bebas ASEAN nantinya.

Menurut Hendri, negara ASEAN lainnya seperti Thailand sudah mempersiapkan diri menghadapi ini. Thailand dari dulu sudah fokus untuk mengembangkan produksi pertaniannya hingga keluar negeri."Mereka sampai ekspansi ke Myanmar untuk memasuki pasar Indonesia nantinya. Mereka sudah buat blue print masyarakat dan pengusaha. Didukung dan dibiayai serta diberikan insentif untuk ekspansi ke Myanmar," ucap Hendri, Rabu.

Bukan hanya itu, China yang noteben Non-ASEAN disebut-sebut juga mempersiapkan diri untuk 'menggempur' negara ASEAN. "Pemerintah dan pengusaha mereka (China) bekerja 100 jam per minggu, kemudian muncul strategi kredit. Ekspor mereka di bayari Bank Exim di sana," tegasnya.

Hendri mempertanyakan kebijakan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas Asean. Dalam pandangannya, Indonesia tak punya kesiapan sama sekali. "Kita juga harus punya strategi seperti itu. Misalnya pertanian, kita harus minta standardisasi."

Hendri memaparkan Indonesia sudah mulai mengembangkan otomotif mulai tahun 1972, namun hasilnya tetap kalah dengan Malaysia yang baru mengembangkan otomotif sejak tahun 1980-an.

Hendri menilai, kondisi ini terjadi karena tidak ada aturan perindustrian yang mendukung produk dalam negeri. Seharusnya pemerintah mendorong agar produk dalam negeri lebih kompetitif, salah satunya dengan adanya standardisasi produk. Menurut Hendri, Malaysia saja sekarang sudah mampu membuat merek otomotif mereka sendiri yaitu Proton.

"Malaysia saja sekarang bisa ekspor dengan merek mereka sendiri. Merek kita cuma di belakangnya. Toyota Kijang. Kita tidak punya brand," ucap Hendri.

Di pasar bebas ASEAN nanti, masyarakat Indonesia kemungkinan hanya akan menjadi 'budak' di negeri sendiri. Pasalnya, 80 persen pengangguran Indonesia hanya lulusan SMP dan SD. Jika dibandingkan dengan pengangguran negara tetangga, 80 % pengangguran Singapura dan Malaysia adalah lulusan perguruan tinggi dan SMA.

Para pengangguran dari negara tetangga diprediksi akan mengambil pekerjaan di Indonesia. Mereka melakukan segala cara, misalnya desakan penggunaan Bahasa Inggris. "Mereka akan mendesak di MEA nanti menggunakan standar Bahasa Inggris. Kita sudah deg-degan saja. Apa yang bisa kita lakukan," ucap Hendri.

Standardisasi dan sertifikasi produk dalam negeri masih sangat kurang dalam menghadapi MEA. Tidak adanya standardisasi ini akan menjadi peluang bagi produk impor untuk menggempur pasar dalam negeri.

Hal senada Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Tenaga Kerja, Benny Soetrisno mengatakan Indonesia diperkirakan tak akan siap menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Kekurangan tenaga terampil di Indonesia yang terjadi saat ini, diperkirakan terus berlanjut hingga AEC dilaksanakan. Daya saing Indonesia dikhawatirkan semakin menurun karena kondisi itu. "Masyarakat Indonesia nanti jangan hanya menjadi pekerja rumah tangga," ujarnya.

Jika AEC diterapkan, arus bebas tenaga kerja tak bisa lagi dilarang. Indonesia kini hanya bisa mencukupi kurang dari 20 persen kebutuhan tenaga terampil. Saat ini, jumlah tenaga kerja setingkat manajer saja belum memadai. Kondisi itu dinilai sangat memprihatinkan karena Indonesia mendatangkan manajer asing.

Defisit tenaga terampil sudah berlangsung setidaknya selama 10 tahun terakhir. Jika AEC diberlakukan tanpa disertai kesiapan, daya saing Indonesia dicemaskan semakin turun. Peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2012 menempati urutan ke-44.

"Saat ini, peringkat Indonesia turun antara ke-46 atau ke-48 dari 66 negara yang disurvei. Daya saing Indonesia meningkat. Masalahnya, negara-negara lain lebih pesat," ujar Benny. Kadin mengimbau semua pihak untuk membenahi kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional.