TPID: Erupsi Kelud Picu Inflasi Naik

NERACA

Surabaya -Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur menyatakan erupsi Gunung Kelud di Kediri memicu kian meningkatnya inflasi di provinsi itu pada Februari."Namun secara umum ketahanan pangan di Jatim masih kuat menghadapi terjadinya bencana tersebut," kata Ketua TPID Jatim, Hadi Prasetyo, pada Rapat Pleno Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (18/2).

Menurut dia, agenda itu sekaligus melakukan evaluasi dampak bencana terhadap ketersediaan pasokan dan tingkat harga, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan potensi inflasi."Sementara, tindakan penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud dan sejumlah banjir yang melanda di beberapa titik telah diantisipasi dengan penanaman kembali lahan dan sawah yang terendam banjir serta pemberian bantuan sarana pertanian berupa bibit dan pupuk kepada petani," ujarnya.

Hal itu, jelas dia, berbeda dengan daerah lain di Pulau Jawa di mana banjir yang terjadi di Jatim berada pada skala yang lebih kecil sehingga dampak yang ditimbulkan masih terkendali. Bahkan, hanya menambah kenaikan inflasi sebesar 0,05%-0,15% menjadi antara 0,25%-0,35%."Terjadinya erupsi Gunung Kelud pada 13 Januari 2014 berdampak pada kerusakan beberapa lahan pertanian antara lain padi, cabai rawit, jagung, nanas, dan komoditas pertanian lainnya. Khususnya di daerah Kediri, Malang, Blitar, dan Nganjuk," katanya.

Kerusakan itu, tambah dia, berpotensi menyebabkan berkurangnya produksi komoditas tersebut pada triwulan I/2014. Untuk menanggulangi dampak lebih lanjut, TPID memastikan tersedianya pasokan bahan pangan di Jatim."Hal ini tercermin dari ketersediaan stok beras di Bulog yang masih mencukupi sampai 13 bulan ke depan. Selain itu tidak adanya gangguan di sentra produksi lainnya di Jatim seperti Lumajang, Jember, Banyuwangi (cabe rawit) dan Jember, Banyuwangi, Bojonegoro (beras)," katanya.

Dia menyatakan, dalam jangka pendek kegiatan TPID difokuskan pada peningkatan koordinasi antarTPID lintas wilayah dan Provinsi untuk memperkuat ketahanan pangan serta penyelamatan tanaman pertanian di daerah bencana sehingga dapat meminimalkan terjadinya "shortage" bahan pangan di wilayah tertentu."Kami juga mengurangi asimetri informasi dengan teks harga berjalan yang dipublikasi di beberapa media dan strategi komunikasi inflasi yang efektif. Kamipun bekerja sama dengan Kepolisian untuk mencegah penimbunan yang mengarah pada spekulasi," katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, TPID juga membentuk "Focus Group Discussion" untuk mengeksplor dan menyelesaikan isu strategis di Jatim. Kalau pada jangka menengah panjang ditujukan untuk memastikan kelancaran jalur distribusi pangan ke seluruh wilayah Jatim."Misalkan, melalui peningkatan status pelabuhan-pelabuhan di Jatim termasuk akses jalan yang diperlukan," katanya. [ant/ardi]

BERITA TERKAIT

Suku Bunga Acuan Masih Akan Naik di 2019

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { }       NERACA   Jakarta – Chief Economist Bank Mandiri Anton Gunawan…

Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Naik Tipis

      NERACA   Jakarta - Pendapatan premi industri asuransi jiwa hanya naik tipis sebesar 1,2 persen secara tahunan…

Cadangan Devisa Naik US$2 miliar

      NERACA   Jakarta - Posisi cadangan devisa Indonesia tercatat 117,2 miliar dolar AS pada akhir November 2018,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

China Berhasil Kuasai Ekonomi Dunia Dalam Waktu Singkat

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ahmad Helmy Fuady menunjukkan data bahwa Cina…

Pemerintah Izinkan KEK Arun Lhokseumawe

      NERACA   Aceh - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat telah memberikan izin Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe,…

Butuh Rp600 Triliun untuk Benahi Transportasi Jabodetabek

  NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membutuhkan pembiayaan Rp600 triliun untuk mengimplementasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek…