Tiga KEK Baru Diusulkan ke Presiden

NERACA

Jakarta -Dewan Nasional mengajukan tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) baru yang dianggap sudah siap sehingga dapat segera diusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."Kami mengusulkan tiga kawasan ekonomi khusus baru yang seluruh ketentuannya sudah siap, yang segera diusulkan kepada Presiden," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa selaku Ketua Dewan Nasional KEK di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (18/2).

Dari empat daerah yang diusulkan sebagai KEK, tiga di antaranya yang dinyatakan layak dan sudah siap adalah; Tanjung Apiapi yang diusulkan oleh Pemprov Sumatera Selatan, Mandalika yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat, dan Morotai di wilayah Maluku Utara.Tanjung Apiapi diusulkan menjadi KEK berbasis industri agro seperti kelapa sawit dan karet yang hilirisasinya akan dikembangkan, serta minerba dengan klasifikasi batu bara.

Luas daerah Tanjung Apiapi yang diusulkan untuk dikembangkan sebagai KEK adalah 2.030 hektare, dengan rencana nulai investasi Rp12,302 triliun."Terkait dengan usul Tanjung Apiapi sebagai KEK, maka pelabuhan samudra di kawasan tersebut yang mengalami pendangkalan dalam waktu dekat akan diperbaiki," papar Hatta.

Untuk wilayah Mandalika, akan dikembangkan sebagai KEK berbasis wisata, mengingat investor banyak yang berencana untuk membangun hotel, resort, dan residensial.Luas wilayah Mandalika yang diusulkan sebagai KEK adalah 1.250 hektar dengan rencana nilai investasi Rp2,2 triliun.

"Untuk wilayah Morotai rencananya akan menjadi KEK berbasis industri," ujar Hatta.Di wilayah Morotai rencananya akan terbagi menjadi beberapa zona yaitu resort, pariwisata, bisnis, pusat logistik, dan industri perikakan. Wilayah yang diusulkan seluas 15.000 hektare dengan rencana nilai investasi Rp6,8 triliun.Hatta kemudian juga memaparkan bahwa tiga wilayah yang diusulkan sebagai KEK sudah memenuhi persyaratan seperti tanah yang bersih dan bebas, investor yang siap, infrastruktur, dan tata ruang. [ardi]

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Konflik Harus Libatkan Mediator

Jusuf Kalla  Wakil Presiden Konflik Harus Libatkan Mediator Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan setiap negara atau wilayah berkonflik…

Dafam Properti Bakal Tambah Lima Hotel Baru - Lepas Saham Ke Publik 25%

NERACA Jakarta – Meskipun ada kekhawatiran pasar properti tahun ini masih melandai, namun hal tersebut tidak mengurungkan PT Dafam Property…

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan NERACA Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan kepastian hukum merupakan kunci pembangunan demokrasi dan ekonomi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…