BPJS Ketenagakerjaan Anggarkan Rp200 Triliun

NERACA

Jakarta –Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan anggaran pengelolaan jaminan sosial sebanyak Rp200 triliun pada tahun 2014. Sejumlah dana itu diharapkan dapat diperoleh dari para peserta jaminan sosial. Dengan anggaran sebesar itu diklaim dapat dialokasikan untuk 17 juta orang tenaga kerja.

"Tahun kemarin kita hanya punya Rp157 triliun untuk 12 juta orang. Sedangkan tahun ini kita targetkan Rp200 triliun untuk 17 juta orang pekerja. Kami optimis target itu tercapai karena sepertinya masyarakat sangat antusias dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kepala Divisi Teknik BPJS ketenaga kerjaan Endro Sucahyono di Hotel Ritz Carlton Pasific Palace, Selasa (18/2).

Endro mengaku target menaikkan anggaran pengelolaan BPJS ketenagakerjaan untuk tahun 2014 tersebut telah sudah diperhtingkan secara matang. Pihaknya memiliki asumsi perpindahan asuransi pada pegawai pada suatu perusahaan dari lembaga swasta dan Jamsostek akan semakin deras pada tahun ini. Sehingga dapat dipastikan target itu tidak ditetapkan secara mendadak dan asal-asalan.

“Kalau target kami tercapai dampkanya bahkan bisa lebih dari angka Rp200 triliun bahkan. Karena memang sedang banyka-banyaknya perusahaan mendaftarkan pegawainya di BPJK Ketenagakerjaan. Dan jaminan dari kami juga lengkap seperti adanya jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” terang Endro.

Meski begitu Endro mengaku anggaran BPJS ketenagakerjaan di Indonesia masih kalah dibanding negara kawasan lainnya. Pasalnya anggaran pengelolaan anggaran sebesar Rp157 triliun pada tahun 2013 ternyata tidak lebih besar dari anggaran BPJS versi Singapura dan Malaysia. Padahal penerima jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia lebih banyak dari kedua negara tersebut.

"Dana pengelolaan kita hanya Rp157 trilyun tahun 2013. Itu kecil banget untuk 12,1 juta orang. Padahal di Malaysia dan Singapura yang masyarakatnya lebih sedikit bisa lebih dari itu,” tutur Endro.

Pada kesempatan yang sama Direktur Pelayanan dan Pengaduan BPJS Ketenagakerjaan Achmad Riyadi mengatakan lembaganya akan memberi santunan senilai Rp24 juta kepada peserta yang meninggal secara alamiah. Sementara perkerja yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapat santunan transportasi ke rumah sakit sebesar Rp1 juta. Dan jika tidak bisa bekerja karena dirawat di rumah sakit atau dirawat jalan maka BPJS akan membayar gaji peserta tersebut dengan menyetorkannya pada perusahaan.

“Jadi kita membayar gaji peserta tersebut kepada perusahaan. Maksudnya agar tidak ada penggajian ganda karena biasanya perusahaan tetap membayar gaji karyawannya yang masih dalam perawatan. Dengan ebgitu semua merasa aman,” tutupnya. [lulus]

BERITA TERKAIT

ADHI Kantungi Kontrak Baru Rp 7,45 Triliun

NERACA Jakarta — Sampai dengan Juli 2018, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mengantongi kontrak baru Rp7,45 triliun dengan kontribusi…

Pelindo III Catatkan Laba Rp 1,8 Triliun

Hingga Juli 2018, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mencatatkan laba Rp1,8 triliun atau naik 64% dibandingkan periode sama 2017 sebesar…

Dana Kelola Reksadana Naik Rp 4,35 Triliun

Perusahaan jasa penyedia informasi dan riset, PT Infovesta Utama dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mencatat dana kelolaan reksa dana…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pentingnya Memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan

      NERACA   Jakarta - Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan penentu tercapainya kedaulatan energi. Indonesia pun…

Taiwan akan Jadikan Indonesia Basis Produksi di Asia

      NERACA   Jakarta - Pemerintah New Taipei City bekerjasama dengan Taiwan External Trade and Development Council di…

LG Targetkan Penjualan AC Komersil Naik 30% - Sertifikasi Uji Hemat Listrik

      NERACA   Jakarta – PT LG Electronics Indonesia (LG) baru saja mengantongi uji hemat listrik dari lembaga…