BPJS Tidak akan Mematikan Asuransi Swasta

NERACA

Jakarta - Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara tegas tidak akan mematikan perusahaan asuransi swasta. Pasalnya lembaga tersebut justru mendukung perluasan kesadaran masyarakat akan pentingnya berasuransi. Dengan begitu pihak swasta justru semakin terbantu.

“Saya tegaskan penerapan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) tidak akan mematikan industri asuransi. Dengan adanya SJSN melalui BPJS justru asuransi swasta punya kesempatan untuk semakin berkembang. Jadi jangan ada kekhawatiran akan program ini,” kata Ketua Bidang Keanggotaan dan Komunikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Christine Setyabudi pada acara "Tantangan Penerapan Sistem Jaminan Nasional oleh BPJS di Hotel Ritz Carlton, Selasa (18/2).

 

Christine menjelaskan BPJS justru hadir di saat yang tepat. Mengingat kesadaran masyarakat akan mengkonsumsi produk asuransi kesehatan belum maksimal. Artinya pemerintah justru memberi dukungan kinerja asuransi melalui lembaga tersebut. "Menurut kami kebaradaan BPJS dalam program SJSN ini momentum positif. Di saat kesadaran masyarakat soal asuransi mulai meningkat pemerihtah justru mengeluarkan ini. Dan dampak positifnya sudah pasti ada untuk swasta juga,” terang Christine.

 

Kemudian  Christine melihat dengan adanya kesadaran masyakat yang meningkat dapat dipastikan penetrrasi konsumsi produk asuransi dpasti meningkat. "Ada satu topup opportunity yang bisa digarap swasta. Ada kesempatan berkompetisi secara positif antara asuransi swasta dengan BPJS. Kami berharap asuransi swasta bisa jadi kepanjangan tangan melalui coordination of benefit.”

Lebih jauh Christine menilai kelompok masyarakat yang belum disasar oleh BPJS adalah golongan masyarakat menengah ke atas dan golongan manula. Pasalnya BPJS memang terlihat mengejar konsumennya dari golongan masyakat kecil. Terutama mereka yang ada di usia produktif.

 

"Masih banyak peluang bagi perusahaan asuransi swasta untuk mengejar konsumen dari golongan atas. Juga perlu diketahui pada tahun 2020 nanti akan ada sekitar 14% masyarakat Indonesia akan mencapai usia 60 tahun ke atas. Ini juga bisa dibidik swasta dengan mekanisme kompetisi yang positif," tutur Christine.

 

Selain itu Christine mengaku sejauh ini sudah ada 50 perusahaan asuransi swasta yang bergabung dalam BPJS Kesehatan. "Sudah ada 50 perusahaan asuransi swasta yang sudah bergabung baik dari BUMN, swasta nasional, join venture dan reasuransi. Itu semua dilakukan pada tanggal 14 November 2013 kemarin.”

 

Lebih jauh Christine menerangkan salah satu kesepakatan dalam itu adalah mempersiapkan mekanisme teknis penyelenggaraan kordinasi manfaat dalam implementasi jaminan kesehatan nasional bidang kesehatan antara PT Askes dan AAJI.  "Seperti yang sudah dikatakan asosiasi asuransi masih bersama-sama berkordinasi secara teknis. Semoga dengan ini perasuransian bisa mengikutsertakan para klien dalam BPJS,” tutupnya. [lulus]

BERITA TERKAIT

Wujudkan Pendidikan Tinggi untuk Semua, Pemerintah Siapkan Pinjaman Lunak

    NERACA Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji pinjaman sangat lunak untuk mahasiswa sebagai solusi pendanaan pendidikan di perguruan tinggi.…

OIKN Klaim Tak Ada Penggusuran dalam Proyek IKN

  NERACA Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menegaskan, tidak ada penggusuran yang dilakukan oleh OIKN kepada…

BI : Kewajiban Neto PII Indonesia Naik di Triwulan IV-2023

    NERACA Jakarta - Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 mencatat kewajiban neto 260,3 miliar dolar…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Wujudkan Pendidikan Tinggi untuk Semua, Pemerintah Siapkan Pinjaman Lunak

    NERACA Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji pinjaman sangat lunak untuk mahasiswa sebagai solusi pendanaan pendidikan di perguruan tinggi.…

OIKN Klaim Tak Ada Penggusuran dalam Proyek IKN

  NERACA Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menegaskan, tidak ada penggusuran yang dilakukan oleh OIKN kepada…

BI : Kewajiban Neto PII Indonesia Naik di Triwulan IV-2023

    NERACA Jakarta - Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 mencatat kewajiban neto 260,3 miliar dolar…