Hatta Dianggap Sedang "Berhalusinasi"

KESIAPAN JELANG MEA 2015 CAPAI 80%

Rabu, 19/02/2014
Hatta Dianggap Sedang

Jakarta – Menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang, aroma optimis terpancar dari pemerintah. Lihat saja, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui bahwa, saat ini persiapan Indonesia menghadapi MEA sudah lebih dari 80%, dan akan siap 100% hingga akhir tahun. "Persiapan kita sudah di atas 80%, sisanya akan kita rampungkan dalam waktu dekat ini," tandas Hatta, usai Diklat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Lemhannas Jakarta, Selasa (18/2).

NERACA

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa jika pemerintah menganalogikan saat ini kesiapan secara umum jelang MEA sudah 80% dan bisa mencapai 100% di akhir tahun 2014 itu suatu hal yang wajar sebagai wujud optimisme pemerintah.

Hanya saja, lanjut Enny, harus melihat juga realita hari ini yang terjadi secara keseluruhan, jangan sampai memberikan angin surga kepada publik yang nantinya menjadikan bumerang bagi pemerintah sendiri. “Boleh saja optimis, tapi tetap harus realistis. Kalau benar adanya, tidak jadi masalah. Khawatirnya ini hanya halusinasi pemerintah saja,” kata dia saat dihubungi Neraca, kemarin.

Karena realita yang terjadi MEA sendiri merupakan ajang perdagangan tingkat ASEAN, dalam kondisi masih ada proteksi saja sekarang, Indonesia masih mengalami defisit perdagangan dengan negara ASEAN lagi apalagi nanti jika sudah dibuka selebar-lebarnya. “MEA sudah dalam hitungan bulan saja, realitanya masih ada proteksi perdagangan kita dengan negara ASEAN lain sudah terseok-seok, jika sudah dibuka bebas yang terjadi bosa lebih parah,” papar Enny.

Menurut Enny, kalau memang optimismenya sudah sejauh itu harus dibuktikan dengan langkah konkrit, seperti dengan pendukung-pendukung yang kuat seperti logistik yang menunjang, infrastruktur yang memadai, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, disamping industri nasional dan pengusaha yang siap secara matang sebagai produsen yang nantinya akan bersaing dalam pasar bebas Asean. “Optimis saja tidak cukup, harus diwujudkan dengan langkah konkrit,” tegas dia.

Di mata Enny, karena selama ini masalah yang dirundung oleh produktivitas produk lokal karena tidak mampu bersaing dengan produk impor, mengingat produksi dalam negeri high cost sehingga produk lokal harganya melambung tinggi kalah jauh berkompetisi dengan produk impor yang lebih murah. “Masalah utamanya pada produk lokal yang harganya tinggi, mengingat cost produksi yang mahal serta banyaknya biaya transaksional yang dikeluarkan sehingga harganya lebih mahal,” jelas Enny.

Oleh karena itu, menurut Enny, pemerintah harus memberikan kebijakan dan langkah konkrit yang bisa menjadikan produksi nasional rendah, sehingga produk lokal mampu bersaing dengan produk negara lain. “Selama pemerintah tidak bisa melakukan langkah konkrit penyiapan instrumen-instrumen penunjang produk lokal, masih terasa sulit produk lokal bisa bersaing dengan negara ASEAN lain alias harus legowo Indonesia dijadikan pasar saja,” tandas Enny lagi.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit. Dia menilai pernyataan Hatta Rajasa mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 yang telah mencapai 80% adalah hal yang keliru. Pasalnya, yang terjadi di lapangan justru berbeda karena kalangan dunia usaha justru merasa tertekan dengan adanya AEC tersebut.

“Mungkin saja kesiapan 80% itu dalam hal administrasi atau penyesuaian dokumen-dokumen untuk seluruh negara ASEAN. Akan tetapi kalau berbicara mengenai kesiapan dunia usaha, maka tidak seperti itu. Karena ada beberapa sektor yang memang kuat dalam menghadapi pasar ASEAN akan tetapi ada sektor penting yang justru akan kalah di pasar ASEAN,” kata Anton kepada Neraca, Selasa (18/2).

Dia menjelaskan sektor yang akan terancam adalah sektor pertanian. Anton mengatakan bahwa sejauh ini Indonesia masih ketergantungan terhadap impor bahan pangan, dengan adanya AEC maka sektor pangan Indonesia akan dibanjiri impor tidak hanya dari luar ASEAN akan tetapi dari ASEAN. “Pasti ada yang akan mati, salah satunya adalah sektor pertanian,” imbuhnya.

Anton juga menuding bahwa pemerintah seakan tidak peduli dengan nasib dunia usaha dalam menghadapi MEA. Pasalnya, dalam dua tahun ke depan seharusnya pemerintah fokus untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri namun perhatian pemerintah akan terfokus pada pemilu. “Pemerintah akan fokus ke pemilu, sementara pengusaha akan jalan sendiri saja atau bisnis as usual tanpa dukungan dari pemerintah,” ucap dia.

Maka dari itu, Anton meminta agar pemerintah dan kalangan dunia usaha untuk duduk bersama untuk membeberkan kelemahan dan keunggulan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015. “Keunggulan Indonesia harus dimaksimalkan sementara kelemahannya diperbaiki. Masalah-masalah seperti birokrasi juga mesti diperbaiki karena ini menjadi unsur paling penting. Jadi, tidak hanya kesiapan dunia usaha tetapi pemerintah juga perlu mendukung dunia usaha dalam negeri untuk bisa bersaing di ASEAN,” tukas Anton.

Belum Siap

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika menilai bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Dia menilai Indonesia hanya akan dijadikan pasar produk impor oleh negara-negara tetangga. Erani meyakini, AEC hanya akan menguntungkan Singapura karena memiliki struktur industri dan perdagangan yang baik.

“Indonesia belum siap ikut AEC. Struktur kekuatan industri dan perdagangan dalam negeri belum mendukung sama sekali. Sehingga Indonesia hanya dijadikan pasar saja. Perbaiki dahulu struktur industri dan perdagangan sehingga kita mempunyai produk perdagangan yang berdaya saing tinggi. Untuk itu, pemerintah harus segera membenahi segala sektor yang terkait dengan struktur industri dan perdagangan,” ujar Erani, Selasa.

Selain itu, dia juga memaparkan, apabila Indonesia ikut AEC, maka akan memperparah nasib 50 juta industri UMKM. Karena banyak produk UKM nasional sulit bersaing di tingkat nasional, apalagi secara regional. “Masalahnya, tidak ada lagi bea masuk barang-barang dari luar ke Indonesia,” paparnya.