Pertumbuhan Kredit BTPN Tumbuh 19%

Rabu, 19/02/2014

NERACA

Jakarta -Sepanjang tahun 2013 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar sebesar Rp46,1 triliun ini meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar RP38,8 triliun. Pertumbuhan tersebut masih ditopang oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Direktur Keuangan BTPN Arief Harris Tandjung mengatakan hal tersebut memang model bisnis yang dimiliki perseroan. “Mikro memang model bisnis kita, tidak hanya compliance dengan aturan BI yang mewajibkan 30%, ya dilakukan secara bertahap ya,” kata dia di Jakarta Selasa (18/2)

Selain itu, Harris juga menjelaskan, BTPN melakukan penyaluran kredit ke sektor UMKM memang porsinya cukup besar dari total penyaluran kredit. Menurut dia, UMKM di BTPN totalnya seperempat dari jumlah kredit. “Ya sekitar 25% lah ya, jika total kredit Rp46,1 triliun sekitar Rp11 triliun sampai Rp12 triliun ke UMKM nya,” ujarnya.

Sektor perdagangan, tambah Arief memang masih mendominasi penyaluran kredit UMKM, meski sektor mikro lebih didominasi pelaku pertanian. "Kita masih lebih banyak di perdagangan, itu mendominasi sekali. Segmen mikro itu memang paling besar (digarap oleh) pertanian tapi bisnis modelnya (penyaluran kredit ke pertanian) masih sulit. Itu lebih banyak ditangani oleh KUT (kredit usaha tani)," jelas dia.

Menurut dia risiko penyaluran kredit ke sektor UMKM relatif lebih stabil bila dibandingkan dengan penyaluran kredit ke sektor lain. "Mikro resiko tinggi itu ga bener. Risiko di mikro itu stabil, kisaran 3%,” ungkapnya.

Sepanjang 2013, BTPN berhasil meraup laba meningkat sebesar 7,7% dari Rp 2 triliun tahun 2012 menjadi Rp 2,13 triliun. Aset bertumbuh 17,9 persen dari Rp 59,09 triliun tahun 2012 menjadi Rp 69,66 triliun.

"NPL net kita 0,4% dari 0,3% CAR kita termasuk yang tertinggi sekarang 23,1% dari tahun lalu 21,5%. Tahun depan kita mau tumbuh in line dengan industri sekitar 15% sampai 17%," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan BTPN pungutan yang ditetapkan oleh OJK, menurut dia pungutan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance.

"Kita akan bayar lah. Itu bagian dari good corporate governance, itu bagian dari cost yang harus kita perhitungkan. LPS juga kita bayar kan ya, itu bagian dari pengawasan," kata Arief.

Pungutan tersebut otomatis menambah beban bagi perbankan. Terkait dengan upaya meringankan beban, Arief mengatakan, tidak akan mengalihkan beban tersebut kepada nasabah dalam bentuk kenaikan bunga pinjaman.

"Dalam konteks suku bunga ada impactnya ya pasti, ada tapi apakah akan dinaikkan suku bunga, ga selalu begitu, kita bisa alihkan ke yang lain," ungkap Arief.

Strategi yang dijalankan perseroan guna mengurangi beban pungutan operasional OJK sebesar 0,03 persen, menurut Arief, bisa dilakukan melalui strategi efisiensi.

"0,03 persen kita masih bisa efisien di bagian lain. Itu bukan sesuatu yg signifikan. Ada dampak tapi gak akan signifikan," ujar Arief.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi akan menarik pungutan pada industri keuangan nonbank (IKNB), bank dan emiten mulai 1 Maret 2014. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan, peraturannya telah ditandatangani Jumat (14/2) lalu.

Dalam PP tersebut, OJK akan menarik pungutan pada perbankan sebesar 0,03% dari total aset. Besarannya akan naik secara bertahap hingga mencapai 0,045% persen pada 2016. Pungutan tersebut dihitung per tahun, namun pembayarannya dilakukan per triwulan, dimulai pada 1 Maret 2014 mendatang. [sylke]