NERACA

Jakarta – Produk-produk hasil karya Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia ternyata masih saja menemui kesulitan dalam menembus pasar ekspor. Menurut Chairman Business Indonesia Singapore Association Stefanus T Wijaya, salah satu kendala yang dialami oleh para UKM adalah terkendala mengenai bahasa.

Stefanus mengatakan bahwa sejauh ini UKM masih kebanyakan hanya mengerti bahasa Indonesia. Akibatnya sulit untuk berinteraksi dengan negara tujuan ekspor. Seperti contoh di Singapura yang berinteraksi menggunakan bahasa Inggris atau Mandarin. Itu pun berlaku pada merek produk yang tercantum. “Pertama itu kendala bahasa. Contoh Sidomuncul jualan Tolak Angin, waktu di Singapura itu nggak laku karena Tolak Angin bahasa Melayu,” kata Stefanus di Jakarta, Selasa (18/2).

Tak hanya itu, ia juga menjabarkan masalah lainnya adalah soal pemasaran yang masih terbatas. Tidak seperti perusahaan besar, sambung Stefanus, UKM yang memiliki modal yang lebih sedikit, akan sulit untuk memasarkan produknya di luar negeri. Itu pun dianggap menjadi salah satu kendala sulitnya UKM berkembang di luar negeri. “Yang paling mendasar adalah kesiapan UKM kita mendapat klien dari luar negeri,” tambahnya.

Meski demikian, tidak sedikit UKM yang produknya cukup maju dikembangkan di Singapura. Dari data BISA, setidaknya ada 5.000 UKM asal Indonesia yang produknya masuk ke Singapura, mencakup yang membuka toko atau hanya menjadi pemasok saja.

Produk yang ditawarkan pun bermacam-macam. Pakaian, makanan, kerajinan cukup laku di masyarakat negeri Singa. “Seperti keripik, lalu mie instan, itu disenangi orang-orang di Singapura. Produk-produk mie asal Indonesia banyak disukai. Ada juga Ayam Goreng Surabaya, Ayam Goreng Ojolali, tapi bikinya di Singapura,” katanya.

Dilanjutkan lagi, contoh lainnya seperti kaos dari Bandung. Jadi banyak barangnya dari Indonesia tapi labelnya asing. Harganya juga, misalnya 1 potong 3 SGD, dijual 20 SGD. “Jadi ada yang produksi tanpa merk, nah Singapura mencari mana yang lebih menguntungkan. Memang negara kecil tapi dia menang di branding,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro menilai bahwa produk Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia sulit untuk menembus pasar ekspor. Terlebih dengan situasi ekonomi global yang sedang melemah sehingga ikut menambah beban produk UKM ke pasar ekspor.

Mudrajad menjelaskan ada beberapa masalah yang dihadapi oleh UKM untuk menembus pasar ekspor antara lain masalah pembiayaan, standarisasi produk di negara tujuan ekspor, dan pemasaran produk.

"Misalnya dari sisi pembiayaan, perbankan masih enggan membiayai produk UKM meskipun berorintasi ekspor. Hal itu dikarenakan sebagian besar UKM masih belum layak diberikan kredit," ungkap Mudrajad.

Ia menjelaskan meskipun pemerintah lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) siap untuk memberikan penjaminan, asuransi, serta kredit ekspor bagi pengusaha yang berorintasi ekspor, namun porsi bagi UKM masih kecil. "Jika LPEI memberikan akses kredit mencapai Rp42 triliun. Saya yakin, sebagian besar itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar. Sementara UKM selalu dianak tirikan," ujarnya.

Padahal, menurut dia, banyak produk UKM yang mempunyai potensi besar di pasar ekspor seperti produk handycraft atau kerajinan, aksesoris dan mutiara. "Kalau memang pemerintah serius, maka keberpihakan terhadap UKM harus ditingkatkan. Karena produk UKM adalah produk yang tak akan pernah habis karena selalu diperbaharui," jelasnya.

Contoh kejadian susahnya merambah pasar ekspor dialami oleh perajin usaha kecil menengah Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sejumlah perajin mengaku kesulitan mengakses pasar ekspor. Pasalnya, mereka terbentur proses perizinan pasar ekspor yang terlalu lama dan memerlukan biaya besar.

Seorang pelaku UKM Kota Pekalongan Nazie Kadir mengatakan, selama ini hasil produksi alat tenun bukan mesin yang dikelolanya mampu merambah pasaran mancanegara tetapi ekspor barang kerajinan itu harus melalui pihak ketiga. "Ekspor produk kerajinan yang kami jual ke Eropa dan Asia ini tidak bisa langsung ke pembeli melainkan melalui pihak ketiga. Kesulitan yang dihadapi pelaku UKM ini akibat persyaratan proses perizinan pasar ekspor yang bertele-tele," katanya.

Selain proses perizinan, katanya, para perajin UKM juga mengeluhkan ketatnya penyeleksian dan kualitas barang ke luar negeri, serta biaya transportasi. "Kami berharap pada pemerintah dapat memfasilitasi masalah yang sedang dihadapi perajin UKM ini agar hasil produk andalan Indonesia ini lebih dikenal lagi oleh konsumen luar negeri," katanya.