Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp 17 Triliun/Tahun

NERACA

Jakarta – Masalah pencurian ikan alias illegal fishing masih menjadi persolan besar yang menerpa industri penangkapan ikan nasional. Apalagi, pengawasan perairan laut yang masih lemah membuat potensi ikan yang melimpah menjadikan Indonesia diserbu para pencuri ikan asing maupun maling lokal. Tak pelak lagi adanya praktek illegal fishing ini mengakibatkan negara rugi hingga Rp 17 trilliun per tahunnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sharif C. Sutardjo, mengatakan adanya illegal fishing memang belum bisa dibuktikan secara nyata. Hanya saja melihat realitas di lapangan adanya praktek ini sangat merugikan negara hingga belasan trilliun per tahun. “Praktik illegal fishing merugikan negara setiap tahunnya Rp 17 trilliun,” kata Sharif ditemui seusai meluncurkan RPP di wilayah perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur (WPP 718), di Jakarta, Selasa (19/2).

Oleh karenanya untuk meminimalisir itu, kami dari pemerintah terutama KKP akan bekerja keras agar praktek illegal fishing ini bisa dihentikan. “Disini saya menghimbau agar komisi pengkajian ikan bisa bekerja lebih keras lagi guna membrantas praktek-preaktek illegal fishing ini,” imbuhnya.

Selain melakukan pengawasan dari internal Kementerian, kami juga akan terus bersinergi dengan instansi terkait seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan laut (AL) dan kepolisian air agar lebih memberikan pengawasan secara intensif agar prektek illegal fishing bisa terus diminimalisir. “Kami juga mengupayakan kerjasama yang lebih kuat terutama dengan TNI AL dan Kepolisian untuk membrantas praktek illegal fishing,” terangnya.

Terapkan DSS

Sebelumnya, Gellwynn Jusuf , Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, mengutarakan bahwa untuk memberantas tindak pidana pencurian dan penangkapan ikan secara ilegal melalui penerapan Database Sharing System (DSS) yang telah dirintis sejak 2012.

"DSS merupakan kegiatan pengembangan sistem basis data terintegrasi pengelolaan perikanan tangkap untuk memperbaiki penerapan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan yang menjamin transparansi dan ketelusuran untuk pemberantasan illegal fishing," katanya.

Gellwynn memaparkan, DSS bertujuan untuk membangun suatu skema sistem basis data yang terintegrasi yang dapat menjamin akurasi dan ketelusuran (tracebility) data dan informasi produk hasil tangkapan ikan sehingga dapat mendukung dan menjamin efektivitas waktu yang dibutuhkan.

Ia mengemukakan, hal tersebut utamanya dalam hal proses verifikasi dan validasi produk perikanan Indonesia yang akan diekspor ke Uni Eropa.

Selain itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan penangkapan ikan ilegal, melihat kapal perikanan dalam melakukan kegiatan penangkapan/pengangkutan ikan telah sesuai dengan surat izin yang diberikan dan menilai tingkat kepatuhan kapal perikanan untuk memenuhi kewajibannya.

"Hasil penilaian ini berfungsi sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan perpanjangan SIPI/SIKPI (Surat Izin Penangkapan Ikan/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) dari kapal tersebut," katanya.

Menurut dia, kegiatan DSS dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Tangkap bekerjasama dengan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Sekretariat Jenderal KKP dengan didukung oleh tenaga ahli IT bantuan teknik dari Uni Eropa kepada Indonesia melalui Trade Support Program (TSP) II Project.

Dimata Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat pencurian ikan tak sekedar illegal fishing, tapi juga IUUF (Illegal Unregulated Unreported Fishing). “Ini adalah tiga bentuk umum pencurian ikan yang terjadi di laut Indonesia, termasuk di zona ZEEI,” ungkap Koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan KIARA Ahmad Marthin Hadiwinata.

Marthin menambahkan, pihaknya menemukan empat modus yang biasa digunakan dalam aksi pencurian ikan. Yaitu kapal ikan asing yang menangkap ikan tanpa izin, kapal berbendera Indonesia yang dulunya adalah kapal asing dan berizin palsu. Modus ketiga adalah kapal ikan indonesia tapi dokumennya palsu. Keempat kapal ikan Indonesia tanpa dokumen. “Ini semua terjadi di Indonesia,” terang Marthin.

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua DPR - Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat  Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah…

BPK Apresiasi Karya Film Tentang Kawal Harta Negara

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengumumkan karya terbaik dalam Malam Penghargaan (Awarding Night) Festival Film Kawal Harta Negara…

KOTA SUKABUMI - Tahun Ini, Kemungkinan Besar 10 Perda Tuntas dari 15 Raperda

KOTA SUKABUMI  Tahun Ini, Kemungkinan Besar 10 Perda Tuntas dari 15 Raperda NERACA Sukabumi - Dari target 15 Rancangan Peraturan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Laboratorium Pengujian di Era Disrupsi Teknologi

NERACA Jakarta -  Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Imam Haryono mengatakan saat ini, pemerintah Indonesia…

Terkait Kemajuan Digital - RI Dapat Topang Asia Jadi Garda Depan Transformasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Implementasi industri 4.0 di kawasan Asia dinilai dapat membangkitkan kontribusi sektor manufaktur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi…

Ketahanan Pangan Harus Jadi Fokus Pembenahan

NERACA Jakarta – Salah satu hal yang layak untuk diprioritaskan dalam program para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden…