NERACA

Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengkui kesulitan dalam mengejar target lifting yang telah ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar 870.000 barel per hari. Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana mengatakan menggenjot lifting minyak bukanlah solusi yang mudah untuk dilakukan.

Menurut dia, hal itu karena kondisi yang ada di lapangan tidak mendukung untuk dapat mencapai target tersebut. "Lifting minyak itu kuncinya kalau skala besar sangat sulit. Cadangan minyak tidak ada. Yang bisa dilakukan adalah strategi bertahan," ujar Gde di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa (18/2).

Gde mengatakan, strategi bertahan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery. Meski demikian, Gde pun masih meragukan teknologi tersebut mampu memberikan peningkatan cadangan secara signifikan. "EOR, recovery kita hanya sampai 30%," ungkap dia.

Lebih lanjut, Gde menerangkan, jika dipaksakan untuk menggenjot lifting pada sumur-sumur tua, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut seperti proses perizinan lancar dan tidak boleh ada satu pun pompa mati. "Tapi saya tidak yakin bisa sampai 50.000 barel per hari," pungkas dia.

Menteri Keuangan Chatib Basri dibuat pusing setelah mengetahui SKK Migas terus menurunkan data produksi minyak di Tanah Air. Data terbaru, menurut bendahara negara, sudah pasti mengubah asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

SKK Migas baru saja mengumumkan realisasi lifting per 12 Februari 2014 jauh dari target, hanya sebesar 790.314 barel per hari (BOPH). Dalam rapat dengan Komisi VII DPR, target lifting per hari juga diturunkan, dari awalnya 870.000, menjadi hanya 840.000 BPOH saja. "Aduh, kok turun terus ya. Kalau 790 ribu itu mesti dihitung lagi (asumsi makro). Kemarin 804 ribu, nanti mesti kita lihat lagi," kata Chatib.

Dampak data SKK Migas itu sangat besar terhadap penerimaan negara. Dengan demikian, perubahan APBN 2014 hampir pasti dilakukan, kendati menkeu juga belum tahu kapan hal itu terjadi. Impor BBM pun dikhawatirkan melonjak dan mengganggu neraca perdagangan yang sedang surplus tiga bulan berturut-turut. "Dampaknya bukan hanya ke impor, tapi revenue kita. kalau liftingnya turun, volume produksi turun," ujarnya.

Jika memang target SKK Migas di sektor hulu tak bisa digenjot, maka Chatib berharap cost recovery bisa diturunkan. Dia berseberangan dengan pandangan pejabat lembaga dulu bernama BP Migas itu kalau biaya pengganti investasi pencarian minyak tersebut harus ditingkatkan. "Seharusnya sih turun cost recovery," kata menkeu.

Sementara itu, Anggota DPR Komisi VII Dito Ganunduto meminta pemerintah untuk melakukan akselerasi eksplorasi untuk mencegah penurunan lifting minyak bumi. Dikhawatirkan, lifting minyak pada 2025 bisa turun menjadi sebesar 450 ribu barel per hari. “Produksi saat ini yang berkisar 804.000 bph,” kata Dito.

Selain itu, menurut dia, juga perlu ada kepastian hukum untuk menyehatkan iklim investasi migas. Tidak adanya kepastian hukum dapat merusak iklim investasi. Dia memberikan contoh kasus bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia dan pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang berujung gejolak iklim investasi di dalam negeri.

“Jadi ada efek yang memang dikhawatirkan oleh kontraktor migas. Sesungguhnya setelah BP Migas bubar dan berubah menjadi SKK Migas, kontraktor migas menginginkan adanya kepastian hukum yang lebih terjamin,” ujar Dito.

Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah untuk segera membuat payung hukum agar eksplorasi dapat dijalankan oleh kontraktor migas. “Industri migas merupakan industri jangka panjang yang hasil produksinya bisa dirasakan dalam 10 tahun mendatang,” tukas dia.

DPR Kecewa

DPR RI mengungkapkan kecewa terhadap pemerintah yang setiap tahun selalu merevisi target lifting minyak nasional. Tahun 2014 ini, pemerintah pun berencana merevisi target lifting minyak dalam APBN 2014 sekitar 870 ribu barel per hari (BPH).

Anggota Komisi VII DPR RI, Effendi Simbolon mengatakan, dirinya kecewa target lifting yang terus turun. Pemerintah sebagai pemilik lahan, harusnya mampu memainkan peran dengan mendorong para Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk maksimal dalam memproduksi minyak di Indonesia. "Saya terus terang saja kecewa. Penurunan lifting tiap tahun terus terjadi. Saya juga mendengar pemerintah akan ajukan revisi lifting minyak. Tentu saya menolak," ujar Effendi.

Dirinya pun merasa heran Blok Cepu yang ditarget beroperasi pada bulan Juli 2014 ternyata harus mundur pada bulan November 2014. Padahal, Blok Cepu tengah diandalkan untuk menopang target lifting minyak di 2014.

Seharusnya, dengan beroperasinya Blok Cepu sesuai jadwal, menurut Effendi, lifting minyak nasional bisa mencapai 1 juta BPH. Di sinilah peran pemerintah sebagai pemilik lahan, agar lifting minyak nasional tidak selalu direvisi. "Karena itu pemerintah jangan dalam posisi mengalah. Harus dorong KKKS-nya," tuturnya.